Saya ingin mengutip salah satu bagian dari buku “Pengantar Ekonomi Pertanian” karya Ir. Moehar Daniel, M.S., sebuah buku pengantar yang terbit di awal 2000-an, tetapi memiiiki daya kritis dan gambaran yang masih relevan hingga saat ini, tentang Koperasi atau kesepakatan usaha bersama di bidang Pertanian, yang lebih menitikberatkan pada kebijakan bottom-up daripada top-down. Berikut kutipannya:

“Koperasi atau kesepakatan usaha bersama merupakan hal yang dibutuhkan dalam proses pengembangan pertanian dan pertumbuhan ekonomi terutama di pedesaan. Walaupun sudah trauma dengan KUD (Koperasi Unit Desa) yang banyak meninggalkan duka bagi masyarakat desa, sebagian petani masih mempunyai semangat dan harapan dengan bekerja sama yang sekarang lebih banyak, dan lebih sering disebut usaha bersama. Contohnya adalah KUBA (Kelompok Usaha Bersama Agrobisnis). Lembaga ini juga pada mulanya didirikan oleh pemerintah, tetapi umumnya tidak berkembang karena tidak berjalan sesuai teorinya kemudian ditinggalkan. Tetapi anehnya lembaga seperti ini banyak muncul sendiri atas prakarsa masyarakat tanpa campur tangan aparat. Mereka menyadari bahwa mereka harus bersatu dan bersama supaya kuat. Terutama dalam memperoleh sarana produksi lebih murah atau menjual produk supaya lebih tinggi. Disadari kalau mereka terpecah dan jalan sendiri-sendiri mereka tidak akan berdaya dan akan dipermainkan oleh pedagang atau pemilik modal. Saat ini telah banyak muncul koperasi seperti ini, katakanlah seperti KUBA puyuh di Simalungun, KUBA kentang di Tana Karo, dan lain sebagainya.

Keberadaan KUBA sebagian besar juga diprakarsai oleh pemilik modal atau “mitra petani”. Sebagian pemilik modal ada yang menyadari bahwa mereka perlu membina kerja sama dengan petani bila ingin usahanya langgeng dan berkesinambungan, walaupun keuntungan yang diperoleh tidak terlalu besar. Yang berpikiran seperti inilah yang banyak jadi mitra petani, mereka membantu mengadakan input produksi dan mereka membeli atau menampung produk prtani sesuai dengan harga yang berlaku. Walaupun belum mengatasi gejolak harga, tampaknya kerja sama ini perlu diperhatikan. Tidak seperti yang berlaku selama ini, dimana bapak angkat yang diskenariokan membina anak angkat yang lebih kecil dan lemah, malah pada prakteknya mengeksploitasi mereka untuk memperoleh keuntungan yang banyak, sementara si anak angkat semakin buntung.

Praktek lembaga seperti ini sudah banyak dialami petani, sehingga mereka merasa jenuh dan risih dengan segala macam upaya pemerintah yang mengemukakan lembaga. Walaupun sebenarnya tujuan pemerintah adalah demi kebaikan mereka. Mereka menyadari hal itu, akan tetapi kesadarannya semakin jauh di bawah rasa curiganya pada kebenaran dan kedisiplinan kerja aparat yang menanganinya. Keadaan ini merupakan gambaran keadaan yang perlu jadi bahan pertimbangan bagi calon dan bagi ahli-ahli ekonomi petanian dalam upaya memacu pertumbuhan dan pembangunan pertanian.”

Pernyataan yang menarik, dalam, tapi juga menohok dari Prof. Tomy Perdana pada saat kelas mata kuliah Sistem Agribisnis Madya adalah jangan sampai gelar “S.P.” pada sarjana-sarjana pertanian berubah menjadi “Sastrawan Pertanian” dimana yang dilakukan sarjana pertanian berakhir di medium artikel-artikel saja dan “Sarjana Per-excelan” yang berakhir di olah data saja, tanpa pengalaman praktek di lapangan, penguasaan teknis, serta karya, bisnis, dan usaha nyata pertanian di lapangan. Hal ini menjadi tantangan tentu bagi saya yang belum menguasai ketiga hal terakhir tersebut. Meskipun demikian, Prof. Tomy berpesan bahwa pengalaman lapangan saja tidak cukup, tapi seorang lulusan pertanian harus dilengkapi dengan substansi teoritis dan kajian ilmiah, sehingga kedua nya akan seimbang.

Kali ini saya ingin membagikan tiga strategi yang diajukan oleh Prof. Bungaran Saragih untuk meningkatkan pengembangan sistem agribisnis, khususnya Agribisnis Skala Kecil, yang pokok nya ada di tiga hal di bawah ini yaitu:

(1) Farming Reorganization

(2) Small-scale Industrial Modernization

(3) Services Rasionalization

Berikut uraian tiga poin di atas:

(1) Farming Reorganization

Kebijakan ini bertujuan untuk mengembangkan subsistem budidaya pada usahatani-usahatani kecil. Secara khusus, perlu memperhatikan pentingnya usaha untuk mengatasi masalah keterbatasan (smallness) usahatani. Sulit untuk dibayangkan usahatani yang luasnya hanya 0,1 hektare dapat berperan secara aktif dalam keterkaitan sistem agribisnis yang kompleks, dan lebih sulit lagi dibayangkan usahatani sebesar itu dapat memberikan pendapatan per kapita hingga US$ 2.000 pada akhir PJP II. Dengan demikian, perlu kiranya kebijakan reorganisasi usahatani terutama dalam hal reorganisasi jenis kegiatan usaha yang dilakukan sehingga dapat tercapai diversifikasi usaha yang menyertakan usaha komoditas-komoditas yang bernilai tinggi dan dengan sifat elastisitas pendapatan yang tinggi pula. Disamping itu, perlu pula dilakukan reorganisasi manajemen sedemikian sehingga dapat diperoleh skala manajemen yang lebih besar, walaupun skala pemilikan usahanya tidak harus berada pada skala yang sama.

(2) Small-scale Industrial Modernization

Pengembangan agroindustri kecil merupakan inti dari pengembangan agribisnis. Dalam hal ini, kebijakan modernisasi kegiatan industri perlu menjadi fokus perhatian utama. Modernisasi yang perlu dilakukan menyangkut modernisasi teknologi berikut seluruh perangkat penunjangnya, modernisasi sistem, organisasi, manajemen, serta modernisasi dalam pola hubungan dan orientasi pasar.

(3) Services Rasionalization

Pengembangan layanan agribisnis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan agribisnis secara keseluruhan. Rasionalisasi lembaga-lembaga penunjang kegiatan agribisnis harus dilakukan sehubungan dengan peningkatan efisiensi dan daya saing lembaga-lembaga tersebut baik di dalam negeri maupun pasar internasional, serta dengan mengembangkan kepercayaan dunia usaha terhadap kemampuan dan kehandalan lembaga-lembaga pemberi jasa tersebut dalam memberikan tunjangan terhadap kegiatan yang dilakukan. Secara khusus, lembaga penunjang yang perlu mendapat perhatian khusus adalah lembaga keuangan (financial institution) khususnya di pedesaan, dan lembaga peneliian dan pendidikan, khususnya penyuluhan.

Berikut ini uraian Prof Bungaran Saragih mengenai “Koperasi Agribisnis” yang menitikberatkan pada fungsi Koperasi Unit Desa (KUD) di tingkat kecamatan, Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) di tingkat kabupaten dan provinsi, serta Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) di tingkat nasional untuk membentuk kekuatan usaha agrbisnis skala kecil. KUD merupakan salah satu term atau istilah dan kelembagaan Orde Baru yang ternyata sudah menurun fungsinya di era saat ini, sehingga membutuhknan rekayasa ulang (re-engineering) untuk dapat bertahan dan berdampak pada perekonomian pedesaan. Sehingga di akhir setelah uraian Prof. Bungaran, saya melampirkan artikel dari Kompas.com mengenai rekayasa ulang (re-engineering) Koperasi Unit Desa. Meskipun secara prinsip, pandangan Prof. Bungaran Saragih untuk melakukan penjenjangan Koperasi Primer Petani dan Agribisnis skala kecil menjadi Koperasi Sekunder di tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional untuk membentuk suatu ekosistem Agroindustri masih relevan dan patut untuk diterapkan hingga saat ini.

Pandangan Prof Bungaran adalah sebagai berikut:

“Sebenarnya pelaku dunia usaha terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, dan koperasi. Swasta bisa terdiri dari koperasi dan non-koperasi. Sedangkan koperasi terdiri dari koperasi besar dan kecil. Dan non koperasi biasanya merupakan  mayoritas yang terdiri dari para pengusaha kecil, baik di subsektor agribisnis usahatani maupun subsektor agribisnis non usahatani (hulu dan hilir). Namun keduanya sangat menunjang  untuk mengembangkan agribisnis.

Untuk mengembangkan usaha agribisnis skala kecil perlu dibentuk koperasi. Tanpa koperasi tidak mungkin agribisnis kecil dapat berkembang, Koperasi inilah yang nantinya akan berhubungan dengan pengusaha besar.

Faktor yang sering ditemui dan memperlemah posisi-tawar usaha kecil adalah lemahnya kerja sama di antara mereka untuk menghimpun energi bersama dalam membangun kekuatannya. Di satu pihak, apabila kita hendak mengembangkan usaha agribisnis skala kecil maka itu jelas berbasis pertanian dan perdesaan. Selama ini satu-satunya wadah organisasi  formal yang menggalang dan menghimpun energi untuk kekuatan di bidang ekonomi (dan sosial) di pedesaan adalah Koperasi Unit Desa (KUD). Secara administratif, paling tinggi wilayah kerja dan lingkup bisnis KUD adalah kecamatan.

Umumnya koperasi pertanian di dalam negeri sudah lama dibina. Namun lebih banyak koperasi primernya dan biasanya hanya ada di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, koperasi tidak mungkin berkembang pada tingkat kecamatan saja. Makanya perlu dikembangkan koperasi sekunder pada setiap tingkatan mulai dari kabupaten, provinsi, sampai nasional.

Koperasi pertanian sekunder inilah yang menjadi alat KUD-KUD yang ada untuk menangkap nilai tambah di agribisnis hulu dan hilir (agroindustri dan perdagangan). Karena nilai tambah yang paling besar dari agribisnis adalah di subsektor agribisnis ini yang dapat mencakup kegiatan di luar kecamatan yaitu tingkat provinsi dan nasional.

Selama ini koperasi sekunder yaitu Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) hanya terdapat di provinsi dan Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) di tingkat nasional. Jadi seolah-olah hanya ada satu Puskud di provinsi dan hanya satu Inkud di tingkat nasional. Sedangkan cakupan agribisnis ini sangat besar terutama agribisnis hulu dan hilir terlalu besar unutuk dilayani. Diharapkan nanti akan ada beberapa Puskud di satu wilayah dan beberapa Inkud di tingkat nasional. Namun tentunya harus ada asosiasi dari mereka sebagai pendukungnya. Sebernarnya benih-benih pembentukan ke arah ini sudah ada, misalnya di Jawa Barat ada Puskud seperti GKSI (Gabungan Koperasi Susu Indonesia), Pimkopti, Puskopti, KUD Mina, dan Puskud Mina (bidang perikanan). Diharapkan, Puskud hortikultura dapat segera dibentuk karena cakupannya sangat besar,  meliputi buah-buahan, sayur-sayuran, dan bunga. Untuk masa yang akan datang diharapkan KUD-KUD yang ada dapat menjadi anggota beberapa Puskud. Bisa juga sebuah KUD dapat menjadi Puskud perkebunan, hortikultura, pangan, ternak, ikan, atau kehutanan tergantung jenis bisnis KUD. Misalnya KUD di Cipanas, mempunyai anggota yang bisnisnya hortikultura, peternakan, dan pangan, maka mereka dapat menjadi anggota dalam tiga Puskud. Perkebunan karet di Sumatera Selatan mungkin hanya mempunyai KUD Karet sehingga hanya tertarik kepada Puskud karet, begitu juga kopi, cengkeh, dan lain-lain. Puskud ini dapat dibentuk berdasarkan komoditas yang diusahakan namun juga dari gabungan beberapa komoditas yang hampir sejenis, misalnya cengkeh dengan pala, karet dengan kelapa sawit, atau berdasarkan lokasi.

Kesalahan selama ini seolah-olah Puskud hanya cukup satu untuk mengurus semua komoditas, namun ternyata cakupannya sangat luas. Diharapkan nanti akan ada beberapa koperasi sekunder dalam suatu wilayah. Seringkali lokasi Puskud terlalu jauh dari kegiatan pertanian, misalnya di Jawa Barat terdapat Puskud sayur yang mencakup daerah Cipanas dan Lembang. Padahal lebih efisien apabila dibentuk dua Puskud untuk masing-masing wilayah. Inilah salah satu visi dari pertanian dan agribisnis.”

Berikut artikel dari Kompas.com:

Merekayasa Ulang Koperasi Unit Desa

Masyarakat mengenal koperasi biasanya dari dua model, yakni koperasi simpan pinjam (KSP) dan koperasi unit desa (KUD).

Model koperasi pertama berkembang massif, di mana hampir 80 persen koperasi di Indonesia adalah KSP atau menyelenggarakan unit simpan pinjam (USP). Yang kedua, KUD, massif sejak 1978 sebagai instrumen swasembada pangan era Orde Baru.

Yang pertama berkembang massif selaras dengan liberalisasi pasar dan yang kedua mulai rontok saat deregulasi pasar diberlakukan.

Ibnoe Soedjono, Dirjen Koperasi era Orde Baru, mencatat, “Selama 20 tahun terakhir, KUD telah dikembangkan dan dibiarkan berkembang sebagai organisasi yang salah. Karena itu, investasi negara yang jumlahnya triliunan rupiah menjadi pemborosan, tidak meningkatkan kesejahteraan petani dan tidak memperkuat KUD. Justru sebaliknya, hanya dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang ada dan dalam posisi ikut ambil keputusan-keputusan.”

Sebagai mantan dirjen, Ibnoe Soedjono menginsyafi ternyata pola pengembangan KUD yang top down keliru. Over sympathy negara dengan gerojokan berbagai fasilitas sampai triliunan rupiah justru membuat KUD tak memiliki daya berdikari.

Mental ketergantungan telah merusak daya prakarsa dan kewirakoperasian para pengurusnya. Meski demikian, sampai saat ini paling tidak ada 9.437 KUD masih beroperasi di seluruh pelosok Tanah Air. Lantas, apa yang perlu dilakukan agar mereka adaptif terhadap perubahan zaman?

Core business KUD

Dalam beberapa serial Lokakarya Koperasi Perubahan yang diselenggarakan Kopkun Institute, ditemukan bahwa dari 80-an peserta, hanya tiga hingga lima KUD yang masih menyelenggarakan usaha penggilingan padi, distribusi pupuk atau sarana produksi padi atau pertanian (saprodi/saprotan).

Di beberapa tempat, rice milling unit (RMU) itu bahkan tak lagi mereka operasikan sendiri, tetapi disewakan ke beberapa pengepul.

Di sisi lain, core business atau usaha inti mereka sebagian besar berupa simpan pinjam, waserda atau toserba, sentra kulakan, peternakan, dan perdagangan umum lainnya.

Selain usaha inti, sebagian besar KUD memiliki usaha penunjang seperti layanan pembayaran rekening listrik, konter pulsa, layanan payment point online bank (PPOB), dan sebagainya.

Secara umum, core business
KUD telah meninggalkan sektor pertanian. Tentu saja kondisi hari ini
berbeda dari tahun 1970 hingga 1980-an di awal KUD berkembang.

Core business yang berubah itu erat kaitannya dengan basis keanggotaan yang berubah. Setelah kegagalan kredit usaha tani (KUT), yang secara nasional mencapai 8 triliun rupiah, banyak KUD yang basis anggotanya petani luluh lantak. Selain karena masalah gagal angsur (non-performing loan), sebagian juga telah meninggal dunia atau menua dan tak lagi produktif.

Di atas kertas, banyak KUD mempunyai anggota sampai ribuan orang. Namun, dari ribuan itu hanya ratusan yang masih aktif lakukan partisipasi ekonomi dalam bentuk modal dan transaksi.

Beberapa KUD skala menengah juga sebagian telah meninggalkan sektor pangan. Bisnis inti mereka seperti unit simpan pinjam (USP) yang melayani anggota dan juga masyarakat umum. Sebagian yang lain menyelenggarakan usaha ritel dalam bentuk toserba dan bahkan swalayan modern.

Ada juga KUD yang telah melakukan pemekaran (spin off) dengan memecah unit sektor riilnya dengan simpan pinjamnya menjadi sebuah KSP yang otonom. Dalam kasus spin off, KSP hasil pemecahan berkembang lebih cepat jauh meninggalkan capaian sektor riilnya.

Rekayasa ulang bukan revitalisasi

Saat ini pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak tengah mengembangkan
program revitalisasi KUD. Tujuannya mengembalikan kejayaan KUD seperti dulu.

Berbagai program dibuat seperti penanaman singkong untuk produksi mocaf, badan usaha milik rakyat (BUMR), berbagai kegiatan bimbingan teknis (bimtek) serta kegiatan atau program lainnya.

Masalahnya, berbagai program itu mengandaikan KUD hari ini masih sama dengan KUD tempo dulu yang padahal sudah berbeda. Hal itu bisa dilihat dari tematik kegiatan yang berpusat pada isu pangan atau pertanian.

Tentu saja, sebagian KUD yang masih berbasis petani bisa menerima program itu dengan baik. Namun, bagi sebagian besar yang lain justru menjebaknya dalam irama poco-poco.

Alih-alih mengembalikan KUD ke cetak birunya seperti masa lalu, lebih realistis untuk membuat KUD adaptif di hari ini dan masa depan.

Artinya, suatu agenda yang mendorong maju KUD meski dengan konsekuensi KUD berubah bentuk sehingga pilihan yang lebih masuk akal adalah melakukan rekayasa ulang (reengineering) daripada revitalisasi.

Charles Darwin pernah bilang, “Bukan yang terkuat, terbesar, atau terpandai, melainkan yang adaptif terhadap perubahan yang dapat bertahan.”

Rekayasa ulang KUD bertujuan membuatnya adaptif dengan konteks kontemporer. Tak lagi terjebak pada nostalgia masa lampau: sebagai anak emas Orde Baru, tetapi si akil balik yang harus bertanggung jawab atas nasibnya (self responsibility).

Koperasi Usaha Daerah

Ada satu kisah menarik yang muncul di Lokakarya Koperasi Perubahan Angkatan Kedua, Juli 2017. Satu KUD di Kabupaten Tegal mengatakan telah melakukan perubahan anggaran dasar (PAD) sebanyak sembilan kali. Yang terkini adalah melakukan perubahan nama dari koperasi unit desa menjadi koperasi usaha daerah dengan singkatan sama, KUD.

Ini contoh bagus bagaimana pengurus mencoba mengembangkan kapasitas kelembagaan agar area kerjanya lebih luas. Menariknya, KUD Kab. Tegal itulah satu-satunya peserta lokakarya yang telah memiliki rencana strategis (renstra) di antara puluhan peserta lainnya.

KUD sebagai koperasi unit desa dimaklumatkan beroperasi di dua area kecamatan. Dengan mengubahnya menjadi koperasi usaha daerah, KUD dapat beroperasi di seluruh wilayah kabupaten.

Perubahan seperti itu tentu saja membuat KUD beroperasi dalam sistem pasar yang lebih luas. Konsekuensinya, keanggotaannya bisa tersebar dimana saja seturut dengan perluasan unit layanan usahanya. Artinya koperasi usaha daerah itu memiliki skala sosio-ekonomi lebih luas daripada sebelumnya.

Rekayasa ulang suatu KUD bisa berangkat dari core business unggulannya. Sehingga, bisa saja KUD berubah sama sekali menjadi sebuah koperasi serba usaha (KSU) dengan menghilangkan nama “KUD” atau bahkan berubah menjadi koperasi simpan pinjam (KSP). Hal itu sah dilakukan selama anggota bersetuju dalam forum rapat anggota.

Pada mereka yang terbebani citra minor “KUD”, rebranding bisa dilakukan untuk memperoleh daya ungkit. Misalnya saja KUD Daya Mandiri bisa berubah nama menjadi “Koperasi Daya Mandiri” dengan konsentrasi pada sektor ritel, kerajinan atau produksi non-pangan dan jenis lainnya. Upaya itu bisa mendorong masuknya anggota-anggota baru sebagai basis anggota yang bermasa depan.

Rekayasa ulang itu perlu dikerangkakan dalam
perencanaan strategis (renstra) sehingga berbagai perubahan berjalan
padu. Misalnya saja, banyak KUD yang mengalami degenerasi dengan anggota
tua lebih banyak daripada yang muda. Alhasil, regenerasi kepengurusan
tersendat.

Lewat rekayasa ulang itu, KUD didorong terbuka bagi semua orang dan semua lapisan umur. Dengan cara begitu masalah degenerasi dapat diselesaikan.

Nothing to lose

Bagi KUD-KUD yang tak lagi bergerak di sektor pertanian atau pangan, rekayasa ulang seharusnya dapat dilakukan tanpa beban (nothing to lose). Apa sebab? Karena sejatinya KUD sekadar bentuk, sedang apa yang esensial adalah spirit koperasinya.

KUD bisa berubah bentuk menjadi apa pun selama masih berwujud koperasi dengan visi menyejahterakan anggota dan memberi dampak sosial bagi masyarakat.

Sebaliknya dengan rekayasa ulang, koperasi akan peroleh vitalitas baru dengan daya ungkit lebih besar. Itulah koperasi perubahan yang memiliki kapabilitas dinamis (dynamic capability) sehingga selalu adaptif dengan zaman.

Di sisi lain, pemerintah dan pihak lain tak perlu lagi menyeret-nyeret KUD ke sektor pertanian atau pangan. Masih ada model lain seperti koperasi tani (koptan) yang jelas-jelas berbasis kelompok tani (poktan/gapoktan) yang lebih tepat untuk digandeng tangan.

Sularso, Dirjen Koperasi era Orde Baru, yang sampai sekarang masih aktif di gerakan koperasi dengan gemas menegaskan, “Koperasi bisa besar tanpa harus merepotkan pihak lain. Kebijakan pemerintah hanya menjadi variabel eksternal, namun berhasil-gagalnya kembali pada daya internal (inner power) koperasinya masing-masing. Dan koperasi yang baik tidak mengemis-emis bantuan negara.”

Jadi, rekayasa ulang KUD bukan kebutuhan pemerintah sebagai variabel eksternal. Namun, kebutuhan KUD itu sendiri yang masih ingin hidup minimal 20 tahun yang akan datang.

Sumber:

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Merekayasa Ulang Koperasi Unit Desa”, Link . 25 Juli 2017

Foto: (FIRDAUS PUTRA)

Penulis: Firdaus Putra, HC (Direktur Kopkun Institut, Peneliti LSP2I)

Hari ini saya baru saja meminjam tiga buku dari Perpustakaan Faperta UNPAD @perpustakaanfapertaunpad, yaitu buku “Agribisnis: Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian” karya Prof. Bungaran Saragih, “Agribisnis Kreatif: Pilar Wirausaha Masa Depan, Kekuatan Dunia Baru Menuju Kemakmuran Hijau” karya Pak Dr. Iwan Setiawan @i.setiawan73, juga buku “Pengantar Ekonomi Pertanian” karya Ir. Moehar Daniel, M.S. Semoga saya bisa menyelami sedikit demi sedikit tiga buku ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai agribisnis, ekonomi pertanian, dan sosiologi pertanian sehingga bisa mempertajam analisis saya terhadap permasalahan pertanian di Indonesia.

Buku yang pertama, “Agribisnis: Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian” karya Prof. Bungaran Saragih, sudah saya baca pada bagian pengantar, mukadimah, dan bagian satu. Saya memilih meminjam buku ini karena buku ini menjelaskan mengenai paradigma sistem dan usaha agribisnis yang terus berkembang mulai dari PJP I tahun 1969-1994 lalu bertahan dan menjadi jangkar dalam menghadapi krisis di tahun 1997-1998, masa recovery krisis tahun 2000-an, dan krisis global di tahun 2009, sehingga bisa memberikan background perkembangan pertanian di Indonesia dari masa ke masa, yang saya perlukan sebagai landasan awal untuk acuan teori.

Prof Bungaran Saragih menjelaskan bahwa salah satu penyebab krisis di Indonesia pada tahun 1997-1998 adalah lompatan pembangunan yang keliru, yakni melompat dari pembangunan pertanian ke sektor industri yang tidak berbasis pada pertanian, sebagaimana diajukan oleh mazhab strategi industrialisasi berspektrum luas (broad-based industry strategy) maupun mazhab industri canggih (hi-tech industry) yang menjadi pilihan rezim Orde Baru khususnya sejak tahun 1985.

Pemikiran dan pendapat Prof. Bungaran Saragih adalah bahwa industri yang seharusnya dikembangkan sebagai kelanjutan dari pembangunan pertanian adalah industri-industri yang mengolah hasil-hasil pertanian primer menjadi produk olahan, yakni agroindustri. Dan menurut beliau Agroindustri akan menyokong pembangunan ekonomi dan menjadi fondasi bagi sektor-sektor industri lain untuk berkembang. Hal serupa pun dipaparkan oleh Pak Dr. Ronnie di mata kuliah Masalah Riset di negara maju.

Menurut Prof. Bungaran, Agroindustri akan menjadi leading sector pada PJP II tahun 1994-2018 lalu membangun sistem dan usaha agribisnis yang pro-domestik.

Nantikan kutipan dan ringkasan selanjutnya ya!

Selama kurang lebih dua bulan ini, dari pertengahan Agustus sampai akhir September, saya menjalani kuliah magister di Prodi Magister Ekonomi Pertanian Faperta UNPAD. Salah satu mata kuliah yang saya ikuti adalah matkul Masalah Riset Sosial Ekonomi dan Agribisnis. Pengampunya sampai akhir September ini dan mungkin sampai UTS adalah Bapak Dr. Ronnie S. Natawidjaja.

Pak Ronnie merupakan salah satu dosen senior dan Ekonom Pertanian di Faperta UNPAD. Beliau mengingatkan saya mengenai pentingnya menggali masalah riset sebagai panduan dan dasar awal dalam melakukan suatu penelitian dan pengkajian, yang harus memenuhi tiga hal, yaitu: (1) Novelty (Kebaruan), (2) Relevansi, dan (3) Urgensi.

Sebagai refleksi Hari Tani Nasional hari ini, 24 September 2023, saya ingin mengutip salah satu paparan dari Pak Ronnie yang menurut saya menjadi inti masalah dari tata niaga pertanian dan agribisnis di Indonesia yaitu bahwa petani, tidak seperti yang banyak digaungkan, yaitu bukannya tidak memiliki daya tawar, tetapi tidak berkutik karena memiliki banyak hutang. Hutang petani disebabkan karena tata niaga pertanian di Indonesia yang tidak dilakukan melalui mekanisme pasar dan instrumen pasar, tetapi melalui jejaring informal di luar mekanisme pasar yang seharusnya terbentuk. 

Jejaring informal yang dimaksud adalah jejaring bandar dan tengkulak mulai dari pasar induk, antar kota/kabupaten, antar kecamatan, sampai ke tengkulak kecil dimana petani memanen hasil panen nya. Jejaring informal ini bekerja dengan sistem kepercayaan dimana bandar lebih besar akan memberikan modal atau pinjaman di awal kepada bandar yang lebih kecil yang pada akhirnya sampai ke tengkulak kecil yang berhubungan langsung dengan petani. Sistem kepada petani biasanya dilakukan dengan sistem tebas, dimana harga panen ditaksir diawal dengan perkiraan, petani diberikan sejumlah uang sesuai dengan taksiran itu, dan semua panen petani harus diserahkan kepada tengkulak dan bandar. Dan hal ini dilakukan berjejaring yaitu pinjaman dan modal diberikan mulai dari bandar di pasar induk, ke bandar antar kota/kabupaten, lalu ke bandar antar kecamatan, sampai ke tengkulak kecil dan lalu ke petani dengan sistem hutang. Sehingga pihak yang kelebihan uang akan memberikan hutang ke pihak yang lebih rendah dan sampai ke hutang untuk petani.

Jejaring informal berbasis sistem kepercayaan ini sudah mengakar di lapangan dan bukan tidak menimbulkan masalah. Pemerintah sering kali mencoba membantu petani melalui mekanisme dan instrumen pasar, sedangkan petani tidak ada di dalam mekanisme pasar ini, tetapi berada di perputaran uang di jejaring informal yang sudah mengakar tadi. Jadi seberapa pun pemerintah mencoba membantu petani dan memberdayakannya, hal tersebut tidak efektif karena adanya jejaring informal yang sudah terlebih dahulu ada, mengakar di lapangan, dan menguasai perputaran uang dan barang.

Pemaparan Pak Ronnie ini menjadi refleksi bagi saya, bahwa menyelesaikan masalah pertanian tidak sesederhana yang dipikirkan. Karena di lapangan sudah terdapat aktor-aktor yang bermain dan kita harus memperhatikan hal tersebut apabila ingin terjun menyelesaikan masalah pertanian di lapangan.

Saya ingin menutup refleksi ini dengan menshare salah satu video saya tentang digitalisasi pertanian dan korporasi pangan petani yang semoga bisa menginspirasi 🙂 Bisa disaksikan di bawah ini:

Sekali lagi, SELAMAT HARI TANI NASIONAL! Semoga petani Indonesia semakin sejahtera dan dilimpahi keberkahan. Aamiin.. 

Book Chapter ini menyoroti bagaimana Koperasi, Korporasi Petani, dan Sistem Agribisnis saling bertaut dan harus disinergiskan agar bisa menjadi solusi dalam menyejahterakan petani gurem atau petani kecil yang kepemilikan lahannya hanya atau di bawah 0,25 hektare. Book Chapter tersebut bisa teman-teman simak di gambar di bawah ya. Selamat menyimak!

I want to explore my English Skill in writing by posting an article about agriculture on this beloved blog. The title of this article is “Agriculture: New Hope for New Future”. I want to spread optimism and belief that sustainable and efficient agriculture will give a good impact on economics also the environment and make young generations realize that maintaining our nature’s condition and the potential of the sustainable ecosystem could give prosperity to the people. Let’s start together!

In my previous posting, I wrote an article from The Conversation Indonesia that Agriculture Degree Graduates in Indonesia are not willing to be farmers. A lot of reasons cause this phenomenon. One of the fundamental reason, and I also feel it, is Agriculture Degree Graduates in Indonesia don’t have enough time and experience to feel and do actual farming activities. So what they learn in the classroom at University is not followed by practical or field knowledge and exposure. It’s a basic but crucial problem. Because without practical or field knowledge and exposure, the graduates cannot have big pictures of how to run and start agricultural businesses.

Based on my experience, the solution to this problem is how the University and Agriculture Degree Students make a cooperation with experienced farmers and agricultural companies to do a professional internship, so the students can feel real exposure to real-life cases and problems. Thank God that today there are a lot of programs from Kampus Merdeka and Merdeka Belajar that facilitate the students to experience real case studies of agriculture in companies, experienced farmers, or other organizations.

Based on my learnings, another solution to attract young generations to join the agriculture field and industry is by making the operation of agriculture sustainable and efficient. I read a book entitled “The Lean Farm” by Ben Hartman that teaches beginner farmers to maximize agriculture production in efficient ways by cutting off waste.

The main problem of today’s agriculture is too much waste in more comprehensive views and a lot of aspects, not just too much waste on agricultural input, like water, pesticides, fertilizers, and seeds, but also from too long waiting of harvesting and complexity in the supply chain. All of that is categorized as waste. We also should change our mindset to make sustainable and efficient agriculture in an organic manner and natural cycle in nature. So we must do Good Agricultural Practices (GAP) in sustainable ways.

It’s time for me, you, and us, as young generations in Indonesia to make a breakthrough in Indonesia’s agriculture sector. We must believe that we can do something for our beloved country, and one of them is to repair and increase the quality of the agriculture sector in Indonesia. Let’s do small, act locally, and think globally that Indonesia will achieve prosperity and the status of a developed country when we can improve and add value to our agricultural production.

Agriculture: New Hope for New Future. Yes, We Can!

Ingin membagikan salah satu tulisan dari Buku “Alumni Berbagi Membuka Cakrawala Takdir: Curah Pikiran dan Asa Para Alumni Planologi ITB tentang Kuliah dan Masa Depan Planner” yang diterbitkan oleh Alumni Planologi ITB (API) pada tahun 2010 yang saya beli setelah mengikuti salah satu acara HMP Pangripta Loka dengan tajuk dan judul tulisan “Mestinya Perencanaan Perdesaan dan Pertanian Didukung Aspek Hukum” dari narasumber Hastu Prabatmodjo (Dosen Planologi ITB) yang saya kira masih relevan sampai saat ini. Topik ini sengaja saya tulis karena berkaitan dengan bidang pertanian yang menjadi interest dan bidang keahlian yang ingin saya tekuni kedepannya. Selamat menyimak!

Mulai tahun 1985 saya bergabung di Planologi dibimbing Pak Bambang Bintoro, Ibu Zohara dan Pak Uton. Dari ketiga orang itulah saya belajar. Sejak awal saya diplot di bidang pengembangan pertanian, perdesaan, dan kadang-kadang menyerempet pengembangan wilayah. Bagaimanapun pengembangan wilayah merupakan bingkai dari keduanya. Pertanian adalah subset sektoral, dan perdesaan adalah subset spasial dari wilayah.

Dari studio-studio wilayah, saya juga membimbing Kuliah Kerja Nyata. Sekarang tidak ada lagi. KKN adalah kesempatan mengenal secara dekat tentang perdesaan. Di sana, realita perdesaan tampak nyata bukan saja teori. Jadi, ada lubang pengetahuan dan pengalaman yang hilang pada mahasiswa sekarang. Tapi itu adalah tuntutan perkembangan zaman.

Perencanaan perdesaan dan pertanian masih merupakan kebutuhan di Indonesia. Faktanya bahwa penduduk Indonesia masih banyak di perdesaan. Tugas planologi, mengantarkan agar bagian wilayah bernama perdesaan bisa menjalani transformasi dengan harmonis. Transformasi perdesaan merupakan sesuatu yang tak terhindarkan. Itu bagian dari perubahan besar sistem spasial kita. Perencanaan perdesaan perlu menghindari pendekatan konservatif. Kita tidak melakukan sesuatu yang mengembalikan desa kembali seperti zaman nenek moyang. Tetapi bagaimana caranya agar desa bisa menjalani perubahannya dengan manfaat yang maksimal dan efek negatif yang minimal. Paradigma itu penting sekali sehingga kita tidak terjebak dalam romantisme suasana perdesaan yang aman dan damai.

Kedepan, wilayah perdesaan akan berkurang. Ciri-ciri perdesaan lama-lama akan hilang berubah menjadi lebih well-organized. Urbanisasi merupakan mekanisme permukaan yang menandai transformasi perdesaan. Tapi bukan berarti desa akan hilang. Fungsi perdesaan sebagai tempat produksi pangan, keseimbangan ekologi, rekreasi, dan cadangan air harus tetap dipertahankan. Kalau fungsi tersebut hilang justru berbahaya. Yang berkurang adalah ciri komunitas perdesaan saja. Perencanaan perdesaan dikatakan sukses jika berhasil mengurangi ciri-ciri fisik perdesaan tanpa mengubah fungsinya.

Komunitas perdesaan saat ini sudah berubah. Perangkat modernisasi seperti televisi, teknologi komunikasi, dan internet nyata-nyata sangat mempengaruhi masyarakat desa. Dan faktanya perubahan  yang terjadi di perdesaan di Indonesia menuju arah yang kurang baik. Karakteristik perubahan yang terjadi lebih spontan, unplanned, mengikuti tren pasar. Intinya tidak mengikuti pedoman tertentu. Perencanaan bagian dari panduan itu dan tidak dihiraukan. Kalau tidak mengikuti perencanaan, akhirnya yang berlaku adalah hukum efisiensi, produktivitas. Ada hukum perdesaan yang tak bisa diserahkan pada pasar. Jangan sampai terjadi perubahan fungsi perdesaan yang ekstrem dan degradasi lingkungan yang mengancam ekologi.

Mestinya perencanaan pertanian didukung oleh aspek hukum, jadi perlu ada asas pemaksaan untuk menjaga keseimbangan. Namun faktanya masyarakat kita belum mengerti tentang hukum. Masyarakat kita masih mabuk demokrasi dan kebebasan. Literatur tentang perencanaan untuk masyarakat demokrasi sudah banyak. Tapi, persoalannya yang berdemokrasi di Indonesia adalah masyarakat yang belum berpengetahuan. Pelaksanaannya masih transaksional. Akhirnya keputusan yang terjadi bukan yang terbaik. Tapi, memang demokrasi tidak menghasilkan wisdom. Demokrasi merupakan suara terbanyak. Kalau banyak yang setuju, jadi keputusan meskipun bukan yang terbaik.

Wujud perencanaan perdesaan di Indonesia berupa program ad hoc yang merespon kebutuhan tertentu. Sekarang ada, ganti presiden bisa hilang. Selain itu juga aktivitas pengembangan sektoral: pertanian, pekerjaan umum dan lain-lainnya. Selain itu juga pengembangan kawasan seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET), yang sebagian berbasis pengembangan perdesaan. Namun demikian, program-program tersebut tidak mengikuti perencanaan tertentu yang terpadu. Konsep yang dijalankan adalah bagaimana memperbaiki keterkaitan antara desa dan kota yang termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

Bagaimana mengubah desa agar lebih maju, tidak ketinggalan dari kota? Kuncinya adalah agrobisnis. Bagaimana membangun pertanian yang sensitif dengan kebutuhan pasar. Produk pertanian harus memperhatikan kebutuhan pasar dan dikelola dengan manajemen bisnis modern. Namun demikian untuk bergerak ke arah sana perlu banyak usaha. Banyak petani yang belum mampu. Meskipun sekarang petani dipaksa untuk bertarung sendiri menghadapi pasar. Belum lagi tantangan perubahan iklim. Pertanian perlu mengikuti permintaan pasar yang lebih modern dan dinamis. Kalau pertanian kita tak bisa menjawab kebutuhan pasar, maka sudah pasti akan diisi oleh perusahaan asing. Misalkan, orang saat ini ingin makan kentang goreng rasa pizza. Padahal bahan dasarnya singkong, melimpah di Indonesia. Kalau pertanian kita tak bisa mengolah lebih modern sudah pasti akan diambil oleh perusahaan asing.

Satu hal yang harus diperhatikan adalah, jangan sampai pemilik agrobisnis adalah pemilik modal besar, apalagi dari luar. Percuma saja, jika yang beragrobisnis adalah pemodal luar, keuntungannya sebagian besar lari ke mereka. Kalau bisa berasal dari petani itu sendiri melalui koperasi-koperasi dan kelompok tani. Sehingga petani sendiri yang akan menikmati hasilnya.

Kebijakan pemerintah saat ini masih menganut rezim neolib. Pertanian kita dibiarkan lepas berhadapan langsung dengan pasar. Sementara kondisi pertanian di Indonesia sangat beragam. Ada pertanian yang modern dan lebih banyak yang masih tradisional. Karena itu perlu ada diferensiasi kebijakan, tidak disamaratakan. Kalau semua berbasis pasar, maka petani tradisional akan tergilas. Karena pasar itu kejam, yang efisien yang menang dan yang tidak efisien akan kalah.

Kunci lain untuk menyelamatkan petani adalah organisasi petani. Kalau petani sendiri-sendiri akan menjadi makanan empuk bagi para pemilik modal. Jika berkelompok mereka akan lebih kuat bersama-sama menghadapi pihak luar. Petani biasanya terjebak pada kebutuhan mendesak dan pemilik modal punya uang banyak. Di situlah jeratan tengkulak mengancam. Namund demikian, mengorganisasikan petani adalah pekerjaan melawan arus modernisasi. Tren masyarakat modern justru individual. Karena itu, diperlukan pioneer yang bisa kuat menghadapi itu.

Potret lainnya adalah perbedaan karakter antara Jawa dan luar Jawa. Pertanian di Jawa pada umumnya sawah, sedangkan di luar Jawa banyak ladang dan perkebunan. Namun demikian, ada juga pertanian sawah di luar Jawa. Kalau perkebunan, tantangan yang dihadapi adalah kapitalis. Sejak dulu perkebunan dikuasai oleh pemilik modal bukan oleh masyarakat pertanian. Di sana yang ada bukan petani tapi buruh perkebunan.

Terkait dengan persoalan petani dan buruh perkebunan, penguasaan lahan yang jadi pangkal persoalan. Makanya ada gagasan Reforma Agraria (Land Reform) yaitu perubahan kepemilikan lahan. Supaya tidak ada seseorang atau korporasi yang menguasai lahan terlalu dominan. Tetapi ini sangat sulit dilakukan.

Investasi untuk Desa

Apa yang harus diinvestasikan pemerintah untuk mengkondisikan desa bisa menjalani transformasi dengan harmonis dan menjawab tantangan modernisasi yang arusnya kuat menghanyutkan? Investasi jangka panjang yang diperlukan adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Pendidikan merupakan kunci utama. Masyarakat desa harus lebih berpendidikan. Jangan lagi ada kisah keluarga petani mengadu nasib ke luar negeri dan pulang dengan tubuh penuh siksaan. Masyarakat desa harus lebih terampil mendayagunakan potensi lokal agar mampu memanfaatkan arus modernisasi untuk kemajuan. Selama ini pendidikan Indonesia masih generik dan baru mengantarkan pada modernisasi. Kedepan, perlu ada perkawinan antara pendidikan yang berorientasi pada modernitas dan pendidikan untuk mendayagunakan potensi desa.

Perangkat modernisasi harus juga memberi keuntungan pada desa. Teknologi komunikasi dan internet merupakan salah satu modal yang bisa dimanfaatkan untuk memperluas pasar bagi produk desa. Justru, orang tidak perlu datang ke kota untuk mendapatkan berbagai akses informasi dan berhubungan dengan dunia luar. Keduanya bisa membuka pintu dunia yang selama ini menciptakan kesenjangan. Karena itu, kesempatan mendapatkan pendidikan di desa harus sama dengan masyarakat kota.

Investasi kedua adalah kesehatan. Pelayanan kesehatan harus sampai pada tingkat keluarga. Adanya Posyandu dan PKK merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat desa. Jangan sampai kesehatan menjadi penyebab kemiskinan petani. Infrastruktur perdesaan juga penting untuk menjamin kebutuhan dasar; air, energi, jalan, dan sanitasi. Kebutuhan infrastruktur dasar di kota sama dengan desa.

PEMBANGUNAN DAN POLITIK PERTANIAN DI INDONESIA

oleh Prof. Sri Widodo (Guru Besar Fakultas Pertanian UGM)

Halo kawan-kawan, saya mau share publikasi dari Prof. Sri Widodo (UGM) yang saya kira masih relevan untuk dibaca sampai sekarang tentang pembangunan dan politik pertanian. Sampai akhir 2022 kemarin saya berkecimpung di tataran ekonomi mikro yang berkaitan dengan manajemen perusahaan yang menghasilkan produk F&B untuk menambah nilai (added value) produk pertanian melalui proses pasca panen dan pengolahan. Dan belum masuk ke tataran ekonomi makro pertanian yang berkaitan dengan kebijakan dan pemikiran-pemikiran pertanian jangka panjang. Dalam proses studi di Program Magister Ekonomi Pertanian UNPAD yang baru akan saya mulai, saya sangat ingin mendalami topik yang dibahas di publikasi ini, yaitu pembangunan dan politik pertanian, dan bisa berkontribusi sebagai “pemikir ekonomi pertanian” terkemuka di Indonesia dan tataran global seperti yang dilakukan oleh Prof. Sri Widodo.

Mari berkontribusi untuk pertanian Indonesia 🙂

I have been joining Yuk Belajar Bahasa Daring (YB2D) English from Language Center of UNJ (LCU) since June 2023. It is a free English Course that is held once in two weeks. I joined this event after I took TOEFL ITP Digital at LCU. Here are the recap and learning materials of my first, second, and third meetings. Enjoy!

June 21st, 2023. First Meeting.

I was really glad to join “Yuk Belajar Bahasa Daring – English” from Language Center of UNJ @uptbahasaunj

I knew this event because I followed LCU’s IG account after I had finished my TOEFL ITP Digital Test on June 14th.

On that day, we watched movie clips from Puss and Boots and we discussed about them.

What I learned that day were the meaning of words was not always based on the real meaning, but we must see the context in the conversation, I also learned about the rules of sound “d” after word “at” when the word was followed by vowel sounds.

July, 13th 2023. Second Meeting.

It was my second meeting on Yuk Belajar Bahasa Daring (YB2D) English from Language Center of UNJ @uptbahasaunj and we discussed about subordinating conjunction vs coordinating conjunction. The pictures above are the learning materials.

I really enjoyed today’s learning with Mr Pieter and all of the participants. I could relearn about these basic but important materials 🙂

July 28th, 2023. Third Meeting.