Penelitian / Populer

Pengembangan Obat Modern Asli Indonesia (OMAI) sebagai Roadmap Hilirisasi Riset di Era Modern

Posted by

Berikut naskah semi-ilmiah populer yang siap Bapak gunakan atau edit untuk blog.

Indonesia sejak lama dikenal sebagai negeri dengan kekayaan hayati yang luar biasa. Dalam konteks kesehatan, kekayaan ini bukan sekadar warisan budaya jamu, tetapi juga modal strategis untuk membangun kemandirian farmasi nasional. Di tengah tantangan impor bahan baku obat, biaya kesehatan yang terus meningkat, dan tuntutan inovasi berbasis sains, pengembangan Obat Modern Asli Indonesia (OMAI) menjadi semakin relevan. OMAI tidak lagi layak dipandang sebagai pelengkap, melainkan sebagai salah satu arah penting roadmap hilirisasi riset kesehatan Indonesia di era modern. (Database Peraturan | JDIH BPK)

Secara umum, istilah OMAI dipakai untuk menggambarkan produk obat berbasis bahan alam Indonesia yang dikembangkan dengan pendekatan ilmiah, terutama pada level Obat Herbal Terstandar (OHT) dan fitofarmaka. Dalam penggolongan resmi obat bahan alam di Indonesia, jamu bertumpu pada bukti empiris, OHT memerlukan pembuktian ilmiah praklinik serta standardisasi bahan baku, sedangkan fitofarmaka menuntut bukti praklinik dan uji klinik pada manusia dengan bahan baku dan produk jadi yang terstandar. Inilah yang membuat OMAI berbeda dari sekadar “herbal” dalam pengertian populer; ia menuntut disiplin ilmu, mutu, dan pembuktian yang jauh lebih kuat.

Mengapa pembahasan ini menjadi sangat penting sekarang? Karena pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir semakin menempatkan obat bahan alam dalam kerangka besar kemandirian kesehatan nasional. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 sudah lebih dulu menegaskan percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Lalu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menempatkan obat bahan alam sebagai bagian dari sediaan farmasi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 menjadi aturan pelaksananya. Pada saat yang sama, Kementerian Kesehatan dan BPOM juga terus mendorong pengembangan, standardisasi, dan pemanfaatan obat bahan alam agar dapat masuk lebih nyata ke sistem pelayanan kesehatan. (Database Peraturan | JDIH BPK)

Namun di sinilah ironi sekaligus peluang besar itu muncul. Menurut data BPOM per Maret 2025, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 produk jamu, tetapi baru sekitar 78 OHT dan 21 fitofarmaka yang terdaftar. Angka ini menunjukkan bahwa kekayaan biodiversitas Indonesia memang besar, tetapi transformasi dari pengetahuan tradisional menjadi produk medis modern yang terstandar masih berjalan lambat. Dengan kata lain, masalah terbesar kita bukan pada kurangnya sumber daya alam, melainkan pada lemahnya jembatan antara riset dan produk. (Pom Indonesia)

Padahal potensi hulu Indonesia sangat besar. Kementerian Kesehatan menyebut Indonesia memiliki sekitar 31.750 spesies tumbuhan dan 32.014 ramuan obat tradisional. Bahkan hingga tahun 2023 telah dihasilkan 22 bahan baku fitofarmaka dalam negeri, yang menunjukkan bahwa fondasi hilirisasi sebenarnya mulai terbentuk. Ini penting, sebab hilirisasi tidak boleh berhenti pada publikasi atau prototipe laboratorium; ia harus bergerak hingga menghasilkan bahan baku standar, produk jadi, izin edar, dan pemanfaatan nyata di pelayanan kesehatan.

Dalam konteks itulah OMAI layak dilihat sebagai roadmap hilirisasi riset, bukan hanya sebagai kategori produk. Riset dasar menghasilkan identifikasi senyawa, ekstrak, atau bahan alam potensial. Riset terapan mengubahnya menjadi ekstrak terstandar, formula yang stabil, dan bukti mekanistik yang lebih kuat. Tahap berikutnya adalah praklinik, uji keamanan, optimasi proses produksi, hingga uji klinik dan registrasi. Setelah itu masih ada tahap yang sering terlupakan, yaitu adopsi pasar, penggunaan di fasilitas kesehatan, pemantauan pascapemasaran, dan integrasi ke ekosistem pembiayaan kesehatan. Jika satu saja mata rantai ini putus, maka inovasi akan berhenti sebagai laporan penelitian, bukan menjadi produk nasional. (Farmalkes)

Karena itu, roadmap OMAI di era modern sebaiknya dibangun dalam beberapa lapis yang saling tersambung.

Pertama, pemilihan kandidat harus berbasis kebutuhan kesehatan nasional. Riset bahan alam tidak cukup hanya dimulai dari “tanaman ini menarik” atau “senyawa ini aktif di laboratorium”. Arah pengembangannya perlu dikaitkan dengan beban penyakit nyata di Indonesia, misalnya penyakit metabolik, gangguan saluran napas, inflamasi, gangguan pencernaan, kesehatan ibu-anak, atau dukungan terapi penyakit kronik. Dengan demikian, sejak awal riset sudah memiliki orientasi klinis dan orientasi pasar. Pendekatan seperti ini membuat hilirisasi menjadi lebih realistis. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia)

Kedua, standardisasi bahan baku harus diperlakukan sebagai inti, bukan formalitas. Banyak riset bagus gagal naik kelas karena simplisia, ekstrak, atau bahan bakunya tidak konsisten. Di era modern, OMAI tidak bisa dibangun di atas bahan yang berubah-ubah kualitasnya antar panen, antar wilayah, atau antar proses ekstraksi. Karena itu diperlukan penguatan budidaya, pascapanen, identifikasi bahan, standardisasi marker, serta acuan mutu seperti Farmakope Herbal Indonesia. Tanpa ini, hasil riset akan sulit direplikasi, uji klinik akan rapuh, dan industri akan ragu untuk berinvestasi. (Farmalkes)

Ketiga, bukti ilmiah harus dirancang bertahap dan strategis. Tidak semua kandidat harus langsung dipaksa menjadi fitofarmaka. Sebagian dapat dikembangkan lebih dulu sebagai OHT, dengan data praklinik yang kuat dan desain pembuktian yang matang. Kandidat yang paling prospektif dapat dilanjutkan ke uji klinik untuk mencapai level fitofarmaka. Pendekatan bertahap seperti ini lebih realistis secara biaya, waktu, dan risiko. Ia juga lebih sesuai dengan kapasitas banyak perguruan tinggi dan industri nasional yang sedang bertumbuh.

Keempat, hilirisasi perlu dipahami sebagai kerja kolaboratif, bukan kerja laboratorium semata. Peneliti menemukan kandidatnya. Petani dan pemasok menjaga mutu bahan baku. Formulator dan pabrik memastikan produk stabil dan dapat diproduksi konsisten. Klinisi menguji relevansi terapinya. Regulator menjaga keamanan, mutu, dan khasiat. Pemerintah membuka jalan melalui formularium, e-katalog, atau kebijakan pemanfaatan. Tanpa model kolaborasi seperti ini, OMAI mudah terjebak di tengah jalan: bagus secara akademik, tetapi lemah secara industrial dan komersial. (Farmalkes)

Kelima, adopsi di sistem pelayanan kesehatan harus menjadi target akhir. Kementerian Kesehatan telah menegaskan peran formularium fitofarmaka dan mekanisme formularium nasional sebagai instrumen penting pemilihan obat di fasilitas pelayanan kesehatan. Review Fornas tahun 2024 bahkan melibatkan Komite Nasional Seleksi Obat dan Fitofarmaka, dan adendumnya berlaku sejak 1 Februari 2025. Artinya, ruang kebijakan untuk masuknya produk berbasis bukti ke dalam sistem pelayanan sebenarnya tersedia. Tantangannya adalah memastikan produk OMAI memang datang dengan data yang cukup kuat, mutu yang konsisten, dan skema pembiayaan yang masuk akal. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia)

Di sinilah perbedaan antara “riset yang berhenti di jurnal” dan “riset yang benar-benar sampai ke masyarakat” menjadi sangat jelas. Publikasi ilmiah tetap penting, tetapi di era modern itu belum cukup. Roadmap hilirisasi harus bergerak dari publikasi → paten/know-how → prototipe → standardisasi → uji praklinik/klinik → registrasi → produksi → adopsi layanan kesehatan → pemantauan pascapasar. OMAI adalah salah satu contoh paling konkret bagaimana alur itu bisa dijalankan di Indonesia, karena ia menyatukan sains, budaya, industri, dan kebijakan dalam satu narasi besar pembangunan kesehatan nasional. (Farmalkes)

Tentu saja, kita tidak boleh menutup mata terhadap tantangannya. Uji klinik masih mahal. Banyak riset kampus belum dirancang untuk kebutuhan registrasi. Skala produksi bahan baku standar masih terbatas. Koneksi antara akademisi, industri, rumah sakit, dan regulator belum selalu mulus. Selain itu, persepsi masyarakat kadang masih membelah obat menjadi dua kutub sempit: “obat modern” versus “obat herbal”, seolah keduanya tidak bisa bertemu. Padahal OMAI justru lahir untuk menjembatani keduanya: berbasis bahan alam Indonesia, tetapi dikembangkan dengan standar ilmiah modern. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia)

Karena itu, masa depan OMAI tidak cukup dibangun dengan romantisme biodiversitas atau kebanggaan nasional semata. Ia harus dibangun dengan evidence, standardisasi, kolaborasi, dan keberanian masuk ke pasar serta pelayanan kesehatan formal. Jika hal ini konsisten dilakukan, maka OMAI dapat menjadi lebih dari sekadar produk unggulan. Ia bisa menjadi model besar bagaimana Indonesia mengubah kekayaan alam dan kekuatan akademiknya menjadi inovasi kesehatan yang benar-benar digunakan masyarakat. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia)

Pada akhirnya, roadmap hilirisasi riset Indonesia memerlukan simbol yang konkret, operasional, dan membumi. OMAI menawarkan semuanya: ia berangkat dari potensi lokal, diproses dengan sains modern, diarahkan ke kebutuhan klinis, dan berujung pada kemandirian farmasi nasional. Bila dikelola serius, OMAI bukan hanya masa depan obat bahan alam Indonesia. OMAI juga bisa menjadi wajah baru dari hilirisasi riset nasional: riset yang tidak berhenti di meja seminar, tetapi hidup dalam produk, layanan, dan manfaat nyata bagi bangsa. (Database Peraturan | JDIH BPK)

Daftar pustaka singkat

  1. Badan POM RI. Data dan berita pengembangan obat bahan alam dan fitofarmaka, 2025. (Pom Indonesia)
  2. Kementerian Kesehatan RI. Formularium Fitofarmaka, Upaya Kemenkes Tingkatkan Pengembangan Industri Obat Tradisional di Indonesia, 2022. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia)
  3. Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI. Farmalkes Jembatani Industri dan Peneliti, Percepat Hilirisasi Obat Bahan Alam Menuju Standar Fitofarmaka Nasional, 2025. (Farmalkes)
  4. Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI. Kemenkes Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan melalui Penerapan Formularium Nasional, 2024. (Farmalkes)
  5. Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI. Farmalkes Kini Edisi I 2024, bagian pengembangan fitofarmaka dan bahan baku dalam negeri.
  6. Peraturan BPK RI. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. (Database Peraturan | JDIH BPK)
  7. JDIHN. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
  8. Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan. (Farmalkes)

Saya juga bisa ubah tulisan ini menjadi versi yang lebih “blog populer”, lebih formal-akademik, atau ditambah subbagian khusus tentang peran perguruan tinggi dan industri dalam roadmap OMAI.