{"id":513,"date":"2024-07-22T17:21:58","date_gmt":"2024-07-22T17:21:58","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.unpad.ac.id\/dzikrayuhasyra\/?p=513"},"modified":"2024-07-22T17:26:25","modified_gmt":"2024-07-22T17:26:25","slug":"mengapa-policy-dimaknai-sebagai-kebijakan-dalam-bahasa-indonesia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.unpad.ac.id\/dzikrayuhasyra\/2024\/07\/22\/mengapa-policy-dimaknai-sebagai-kebijakan-dalam-bahasa-indonesia\/","title":{"rendered":"Mengapa \u2018Policy\u2019 Dimaknai sebagai \u2018Kebijakan\u2019 dalam Bahasa Indonesia?"},"content":{"rendered":"

Mengapa \u2018policy\u2019 dimaknai sebagai \u2018kebijakan\u2019 dalam Bahasa\u00a0Indonesia?<\/span><\/h1>\n
\n
\n

\nMenteri Luar Negeri Retno LP Marsudi berpidato pada pembukaan forum Kebijakan Luar Negeri dan Kesehatan Global di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Januari 2020.
\nM Risyal Hidayat\/Antara Foto<\/span><\/span><\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n

 <\/p>\n

Zulfa Sakhiyya<\/a>, Universitas Negeri Semarang<\/a><\/i><\/span><\/div>\n

 <\/p>\n

Lewat lema \u2018kebijakan\u2019, bahasa Indonesia menyamakan \u2018policy\u2019 dengan kebijaksanaan.<\/span><\/p>\n

Padahal, kalau kita bandingkan dengan bahasa lain, makna \u2018policy\u2019 lekat dengan \u2018politics\u2019 (politik). <\/span><\/p>\n

Misalnya, \u2018policy\u2019 dalam bahasa Melayu adalah \u2018polisi\u2019, dalam bahasa Belanda \u2018politiek\u2019, bahasa Prancis \u2018politique\u2019, dan dalam bahasa Arab \u2018siyasah\u2019. Bahkan, kata \u2018policy\u2019 tidak berbeda secara makna dengan kata \u2018politik\u2019 dalam bahasa Denmark \u2018politik\u2019 dan bahasa Italia \u2018politica\u2019.<\/span><\/p>\n

Sangat berbeda dengan yang terjadi dalam bahasa nasional kita. Saya mencari tahu mengapa kata ini dipilih lewat riset linguistik sejarah semantik kata \u2018kebijakan\u2019.<\/span><\/p>\n

Kebijakan dan makna terkait<\/span><\/h2>\n

Kata \u2018kebijakan\u2019 merupakan kata benda dari akar kata \u2018bijak\u2019. Imbuhan ke- dan -an berfungsi untuk membuat kata benda dari bijak yang menggambarkan kondisi yang berhubungan dengan akar kata tersebut. <\/span><\/p>\n

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menghubungkan kata sifat \u2018bijak<\/a>\u2019 dengan dua makna, yaitu selalu menggunakan akal budinya; pandai; mahir; dan pandai bercakap-cakap; petah lidah. <\/span><\/p>\n

KBBI lalu mendefinisikan kata kebijakan<\/a> sebagai dua hal. Yang pertama kepandaian, kemahiran, dan kebijaksanaan. Dan yang kedua rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; dan garis haluan.<\/span><\/p>\n

Konstruksi kata \u2018kebijakan\u2019 ini bisa dikaitkan dengan \u2018kebijaksanaan\u2019, yang merupakan kata benda dari \u2018bijaksana\u2019. Kata ‘bijak\u2019 dan \u2018bijaksana\u2019 memiliki makna yang sama.<\/span><\/p>\n

Namun, kebijaksanaan lebih universal<\/a> daripada kebijakan. Kebijakan memiliki asosiasi spesifik yang merujuk pada \u2018policy\u2019, dan muncul pada wacana politis.<\/span><\/p>\n

Kata lain yang anagram<\/a> dan homofon<\/a> dengan kebijakan adalah kebajikan. Akar kata \u2018bajik\u2019 berarti baik, sehingga kebajikan<\/a> berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan, keberuntungan, dan sebagainya) dan perbuatan baik.<\/span><\/p>\n

Meski \u2018kebajikan\u2019 tidak digunakan dalam konteks politik, anagram dan homofon ini berpotensi menciptakan bayangan makna sehingga kebijakan bisa diasosiasikan dengan kebajikan dan kebijaksanaan.<\/span><\/p>\n

Bayangan makna ini bisa meletakkan \u2018kebijakan\u2019 pada posisi baik yang universal dan tidak bermakna politis (apolitis).<\/span><\/p>\n

Dengan demikian, \u2018kebijakan\u2019 menjadi tidak dapat ditentang, karena siapa yang bisa melawan kebijaksanaan atau kebaikan?<\/span><\/p>\n

Kemunculan kata kebijakan<\/span><\/h2>\n

Tidak mudah untuk menelusuri awal mula kemunculan sebuah kata. Ada dua sumber yang bisa digunakan, yakni kamus dan penggunaan sehari-hari yang terdokumentasi. <\/span><\/p>\n

Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia dipengaruhi oleh Bahasa Melayu, Bahasa Jawa, Bahasa Belanda, Bahasa Arab, dan bahasa asing lainnya termasuk Bahasa Inggris. Saya melakukan studi bahasa pada kamus monobahasa maupun dwibahasa dalam bahasa di atas yang diterbitkan dari tahun 1901, 1916, 1920, 1953, 1970, 1982, 1988, 2004 hingga kamus digital tahun ini. <\/span><\/p>\n

Pada awal 1900, kata \u2018kebijakan\u2019 tidak ada dalam kamus Bahasa Melayu<\/a>, tapi ada kata \u2018bijak\u2019. Dalam kamus tersebut, \u2018policy\u2019 diterjemahkan menjadi peraturan. Kamus Bahasa Jawa 1920<\/a> mencatat kata \u2018wicaksana\u2019, yang kemudian diadopsi menjadi bijaksana dalam bahasa Indonesia. <\/span><\/p>\n

Pada Abad ke-15 dan ke-16, \u2018policy\u2019 juga disebut sebagai political sagacity<\/i><\/a> dalam bahasa Inggris, yang artinya kecerdasan politis. <\/span><\/p>\n

Istilah \u2018politics\u2019 dan \u2018political strategies\u2019 muncul beberapa abad setelah itu. Istilah ini muncul dalam pidato Presiden Sukarno<\/a> setelah Indonesia merdeka untuk mengkritik imperialisme.<\/span><\/p>\n

Pada masa pemerintahan Sukarno (1945\u20131966), kata \u2018kebijaksanaan\u2019 sangat jarang ditemui di dokumen kenegaraan. Setelah mencermati dokumen kebijakan yang sudah didigitalisasi, kata \u2018kebijaksanaan\u2019 muncul dua kali di Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS) No. II\/MPRS\/1960. <\/span><\/p>\n

Kata \u2018amanat\u2019 dan \u2018manifesto\u2019 lebih sering digunakan pada masa Orde Lama, misalnya amanat presiden dan manifesto politik. Kata \u2018amanat<\/a>\u2019 merupakan transliterasi dari bahasa Arab yang berarti tanggung jawab kepada Tuhan. Sedangkan ‘manifesto\u2019 adalah kata yang sudah dihapus selama masa standardisasi<\/a> dan netralisasi bahasa Indonesia pada zaman Orde Baru.<\/span><\/p>\n

Pada masa Orde Baru, kata kebijaksanaan dan kebijakan lebih sering muncul untuk merujuk makna \u2018policy\u2019. <\/span><\/p>\n

Meski \u2018policy\u2019 konsisten diterjemahkan sebagai \u2018kebijakan\u2019, ada dua pengecualian, yakni pada \u201cPolitik Etis\u201d dan \u201cPolitik Luar Negeri\u201d. <\/span><\/p>\n

Politik Etis<\/a> merupakan terjemahan dari bahasa Belanda \u2018Ethische Politiek\u2019 yang seharusnya – jika ingin konsisten – diterjemahkan menjadi Kebijakan Etis. <\/span><\/p>\n

Begitu pula halnya dengan Politik Luar Negeri<\/a> adalah terjemahan dari Foreign Policy.<\/span><\/p>\n

Ini semakin menegaskan bahwa penerjemahan kata \u2018policy\u2019 tidak pernah netral.<\/span><\/p>\n

Membongkar \u2018kebijakan\u2019<\/span><\/h2>\n

\u2018Kebijakan\u2019 pada dasarnya memiliki sifat apolitis, tapi \u2018policy\u2019 jelas-jelas melibatkan proses politik; menempelkan kedua kata ini menjadi tidak masuk akal. <\/span><\/p>\n

Atau mungkinkah pemilihan kata \u2018kebijakan\u2019 menjadi tabir untuk menutupi proses politis yang terjadi?<\/span><\/p>\n

Sosiolog Ariel Heryanto mengemukakan bahwa bahasa Indonesia lebih merefleksikan realitas politis alih-alih realitas linguistik<\/a>. <\/span><\/p>\n

Standardisasi bahasa yang ketat dilakukan tidak semata-mata untuk estetika kebahasaan, tapi untuk alat kepentingan kekuasaan<\/a>. Bahasa bukanlah kacamata netral untuk mengenali realitas, tapi alat untuk mengkonstruksi realitas.<\/span><\/p>\n

Seiring dengan perkembangan Indonesia yang semakin demokratis, banyak pihak mempertanyakan kebijakan yang tidak bijak<\/a>. Kata \u2018kebijakan\u2019 perlu kita tinjau kembali untuk memisahkan makna kebijaksanaan dan kebajikan dari \u2018policy\u2019.\"The<\/span><\/p>\n

Zulfa Sakhiyya<\/a>, Assistant Professor at the Faculty of Languages and Arts, Universitas Negeri Semarang<\/a><\/i><\/span><\/p>\n

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation<\/a>. Baca artikel sumber<\/a>.<\/span><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Mengapa \u2018policy\u2019 dimaknai sebagai \u2018kebijakan\u2019 dalam Bahasa\u00a0Indonesia? Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi berpidato pada pembukaan forum Kebijakan Luar Negeri dan Kesehatan Global di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Januari 2020. M Risyal Hidayat\/Antara Foto   Zulfa Sakhiyya, Universitas Negeri Semarang   Lewat lema \u2018kebijakan\u2019, bahasa Indonesia menyamakan \u2018policy\u2019 dengan kebijaksanaan. Padahal, kalau kita […]<\/p>\n","protected":false},"author":7014,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-513","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blogs.unpad.ac.id\/dzikrayuhasyra\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/513","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blogs.unpad.ac.id\/dzikrayuhasyra\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blogs.unpad.ac.id\/dzikrayuhasyra\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.unpad.ac.id\/dzikrayuhasyra\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7014"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.unpad.ac.id\/dzikrayuhasyra\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=513"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/blogs.unpad.ac.id\/dzikrayuhasyra\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/513\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":517,"href":"https:\/\/blogs.unpad.ac.id\/dzikrayuhasyra\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/513\/revisions\/517"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blogs.unpad.ac.id\/dzikrayuhasyra\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=513"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.unpad.ac.id\/dzikrayuhasyra\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=513"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.unpad.ac.id\/dzikrayuhasyra\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=513"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}