• About
  • biodata
  • Archives
  • Categories
  • Lahan Pertanian Diaudit dan Kedaulatan Pangan Perlu Dukungan Politik

    2010 - 06.03

    LahanPertanianDiaudit

    [JAKARTA] Lahan pertanian, terutama persawahan, akan diaudit dalam 2,5 bulan ini untuk mendapatkan angka yang akurat. Hal ini berkaitan dengan arah kebijakan pertanian ke depan. Luas lahan persawahan sejak lama tidak bergeser dari angka tujuh juta hektare (ha), padahal sawah yang beralih fungsi mencapai 100.000 ha per tahun.

    “Pertambahan luas lahan sawah hanya sedikit, tidak sebanding dengan yang dialihfungsikan untuk keperluan lain di luar pertanian,” ujar Menteri Pertanian Suswono seusai serah-terima jabatan dari Anton Apriyantono, di Jakarta, Kamis (22/10).

    Selama ini, papar Suswono, luas lahan pertanian menjadi acuan berbagai kebijakan, antara lain pengembangan benih dan pupuk, penanganan pascapanen, dan produksi padi, ataupun beras. Dia menegaskan, kebijakan bisa meleset jika data awal tidak akurat. Audit lahan pertanian akan melibatkan berbagai tenaga ahli.

    Menurutnya, pencapaian swasembada beras pada 2008 dan 2009 merupakan keberhasilan Departemen Pertanian dalam meningkatkan produktivitas lahan persawahan. Dia berharap, produktivitas dapat ditingkatkan dengan pengembangan teknologi, efisiensi, benih unggul, dan pendampingan terus-menerus pada petani.

    Tambah Lahan

    Berkaitan dengan kebijakan pertanian ke depan, Suswono menyatakan, akan melanjutkan program yang sudah dijalankan menteri sebelumnya, sambil menunggu arahan presiden dalam Program Kerja 100 Hari Kabinet. Hal ini, katanya, agar semua program bisa dipadukan dengan instansi lainnya.

    Suswono juga berjanji akan berupaya menambah lahan garapan petani sawah, yang saat ini rata-rata hanya 0,3 ha. Luas lahan yang sempit ini mengakibatkan petani sulit meningkatkan kesejahteraannya. Menurutnya, harus ada peningkatan status dan luas lahan garapan petani, antara lain dengan reforma agraria.

    “Harus ada peningkatan lahan garapan, walaupun bukan berarti memiliki lahan sendiri. Lahan garapan idealnya dua hektare per petani. Kita harus bekerja sama dengan berbagai pihak, khususnya Badan Pertanahan Nasional dan pemerintah daerah,” tuturnya.

    Selain itu, tegasnya, nilai tambah komoditas pertanian juga harus ditingkatkan, dan industri pascapanen harus banyak dibangun. Selama ini, ungkapnya, produk pertanian yang dijual dan diekspor ke-banyakan dalam bentuk primer, sehingga tidak bernilai tambah dan menumbuhkan industri pengolahan. [S-26]


    Kedaulatan Pangan Perlu

    Dukungan Politik

    Minggu, 11 Oktober 2009 | 03:31 WIB

    Yogyakarta, KOMPAS – Kedaulatan pangan tidak akan tercapai selama persoalan pangan hanya dianggap sebagai urusan Departemen Pertanian. Persoalan pangan mestinya ditangani lembaga setingkat kementerian koordinator yang memiliki dukungan politik kuat.

    Guru besar sosial ekonomi industri pertanian Universitas Gadjah Mada, M Maksum, mengatakan, selama ini Dewan Ketahanan Pangan (DKP) hanya menjadi badan kecil di bawah Departemen Pertanian. Padahal, menjamin ketersediaan pangan merupakan persoalan besar yang melibatkan banyak pihak.

    ”Bubarkan saja DKP. Masalah pangan seharusnya ditangani lembaga setingkat kementerian koordinator sehingga punya kekuatan. Lalu, orientasi harusnya ke kedaulatan, bukan hanya ketahanan pangan,” ujarnya, saat menjadi pembahas dalam seminar nasional bertema ”Kebijakan Umum Ketahanan Pangan”, Sabtu (10/10) di Yogyakarta. Seminar diadakan dalam rangka memeringati Hari Pangan Sedunia Nasional XXIX.

    Kebijakan pembangunan saat ini, lanjut Maksum, lebih mementingkan industri manufaktur nonagro dan menganaktirikan sektor pertanian. Pemerintah cenderung memberi subsidi berlebih untuk barang-barang impor yang mendukung kepentingan industri.

    ”Banyak sumber tepung alternatif lokal, tapi selama harga tepung gandum dimurah-murahkan, produk pangan lokal tidak akan bisa muncul,” katanya.

    Dwi Astuti, dari Kelompok Kerja Khusus DKP Nasional, pada kesempatan serupa mengatakan, ketahanan pangan selama ini hanya dimaknai sebagai manajemen ketersediaan pangan. Akibatnya, saat terjadi kekurangan, pangan impor menjadi pilihan utama, tanpa melihat potensi pangan lain di daerah. Ini berbeda dengan konsep kedaulatan pangan yang mengasumsikan negara punya hak penuh untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tanpa didikte pihak lain. ”Apalagi saat ini ketahanan pangan hanya difokuskan pada lima komoditas makanan sehingga makanan lain terabaikan,” katanya.

    Sementara itu, Kepala DKP Departemen Pertanian Ahmad Suryana menjelaskan, kebijakan umum ketahanan pangan memang difokuskan pada lima komoditas, yakni beras, kedelai, jagung, tebu, dan daging sapi. Tahun ini, sebagian target pemenuhan ketersediaan pangan sudah tercapai, terutama untuk komoditas beras.

    ”Tapi, sekarang sudah ada keputusan presiden tentang diversifikasi pangan berbasis pangan lokal. Aturan tersebut bisa dipakai untuk mempercepat diversifikasi pangan,” ujarnya. (ARA)

    Your Reply