Kategori
Uncategorized

COVID-19 MEMAKSA BEKERJA DARI RUMAH (WFH)

Sebelumnya, pemerintah berencana untuk membuat suatu konsep agar Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa bekerja di luar kantor. Hal ini dilakukan untuk merespons perkembangan zaman yang mana hampir seluruh pekerjaan bisa dikerjakan tanpa harus ke kantor.
Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan, hal tersebut masih merupakan wacana. Penerapan ini perlu pendalaman lebih jauh yang mana saat ini masih terus dikaji oleh pihak BKN maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).
“Jangan buru-buru, ini membutuhkan pikiran luar biasa.( Okefinance, jakarta, Rabu 14 Agustus 2019 14:08 WIB

(Petikan berita Kompas.com – 22/11/2019, 21:25 WIB), Tjahjo menegaskan jika nantinya ASN bekerja dari rumah, tidak lantas bermalas-malasan. Tjahjo meminta ASN tetap tahu tugas dan prioritas saat bekerja. “Kita ingin membuat ASN itu lebih efektif, lebih efisien, bekerja output-nya lebih banyak, memangkas rutinitas, itu saja, ” jelasnya. “Yang penting output-nya itu bisa tercapai, yang tadinya kalau dia bekerja delapan jam atau 10 jam di kantor. Nah (ke depannya) hanya bisa dua hari saat dia buat di rumah (dikerjakan di rumah) juga enggak ada masalah,” Rencana fleksibilitas kerja bagi ASN diusulkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Bappenas akan mulai menguji coba kebijakan ini per 1 Januari 2020. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, setidaknya uji coba bakal dilakukan oleh 1.000 ASN di lingkungan Bappenas. “Ya kita uji coba dulu. Ya mudah-mudahan 1 Januari 2020 bisa kita laksanakan,” kata Suharso usai rapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta,

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo telah menerbitkan Surat Edaran No. 57/2020 tertanggal 28 Mei 2020. SE tersebut mengatur perpanjangan pelaksanaan kerja dari rumah/work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 4 Juni 2020.
SE Menteri PANRB No. 19/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah telah beberapa kali diubah terakhir dengan SE Menteri PANRB No. 54/2020, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan SE Menteri PANRB No. 57/2020 ini.
Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi Pemerintah, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Baru; sekaligus pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.287-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Dalam menindaklanjuti hal tersebut diatas, maka Universitas Padjadjaran mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1237/UN6.RKT/SE/2020 tentang Tindak Lanjut Sistem Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universityas Padjadjaran. Yang menyatakan bahwa pelaksanaan sistem kerja di rumah/tempat tinggal (work from home) yang berlaku di Universitas Padjadjaran di perpanjang sampai dengan tanggal 12 Juni 2020.

Fakultas Peternakan merupakan salah satu Fakultas yang ada di lingkungan Universitas Padjadjaran. Dalam pelaksanaan pelayanan akademik tidak jauh berbeda dengan Fakultas lain yang ada di Unpad.. Tetap melaksanakan seminar usulan penelitian dan sidang ujian sarjana secara online. Meskipun tidak bertatap muka tapi pelayanan akademik harus tetap berjalan dalam rangka mempercepat penyelesaian studi mahasiswa. Pelaksanaan pelayanan berjalan sesuai harapan meskipun terjadi kendala, tapi masih bisa teratasi.
Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala, sebagaimana hasil wawancara dengan tendik dan mahasiswa, diantaranya:
1. Jaringan WIFI/kuota tidak stabil
2. Adanya pemadaman listrik
3. Perangkat mahasiswa tidak mendukung dalam pelaksanaan SUP/sidang sarjana secara online
4. Mahasiswa tidak menghubungi sebelum pelaksanaan SUP/sidang sarjana ke helpdesk pjj Fak. Peternakan
5. Kurang pahamnya mahasiswa mengirim persyaratan SUP/sidang sarjana melalui email
6. Menambah biaya untuk kuota
7. Jam kerja tak teratur
8. Tagihan listrik dan internet meningkat
9. Keterbatasan penguasaan IT
10. Tidak semua tendik memiliki komputer/laptop
Tetapi selain ada kekurangan tentunya ada juga kelebihan bekerja dari rumah di masa Covid-19 ini, diantaranya:
1. Penghematan alat tulis kantor/ Papperless,
2. Penghematan biaya transport/makan
3. Lebih fleksibel
4. Menciptakan suasana senyaman mungkin untuk bekerja di rumah
5. Mengurangi stres mobilisasi
6. Meminimalisasi penularan Covid-19
7. Kemampuan IT semakin terasah,

Sesuai dengan paparan diatas, dalam rangka meningkatkan layanan terhadap mahasiswa terutama point 10 kendala pelaksanaan WFH, alangkah lebih bijaksananya bilamana Unpad memberikan subsidi dalam pengadaan Laptop untuk tenaga kependidikan Unpad. Karena Unpad ada penghematan yang cukup besar untuk pembelian ATK (sesuai point 1 kelebihan WFH). Kemudian untuk mahasiswa, Unpad memberikan subsidi pemasangan WIFI ditempat tinggal mahasiswa, diutamakan mahasiswa bidikmisi (mengalihkan biaya hidup mahasiswa bidikmisi untuk pemasangan wifi)

Kata kunci: WFH, Covid-19

Senin, 29/6/2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *