BAB 12
Mengembangkan E-Government Hibrida

Rangkuman buku “Impelementing and Managing E-Government ” oleh Richard Heeks

 

Bab ini membahas tentang pengembangan e-government hibrida. Pendekatan hibrida harus mampu menyatukan “e” dan “pemerintahan” e-government untuk menghindari kegagalan yang timbul melalui perpecahan antara staf TI dan penjabat publik. Hibridaisasi merupakan cara untuk merencanakan keterampilan dan pengembangan pengetahuan bagi staf saat ini dan masa depan yang berbasis di sekitar model ‘roda Kompetensi’ . Hibridisasi berarti fokus yang lebih besar pada agenda perubahan e-government, yang mungkin dibuat lebih mudah dari staf arus utama dari pada profesional TI yang ada. Atau dengan kata lain hibrida bukan merupakan satu kesatuan.

Untuk mencapai TI profesional, maka seseorang harus mengembangkan kompetensi yang mencakup (Mundy et al., 2001):

  • pengetahuan: pengetahuan terkini tentang TI
  • keterampilan: lebih banyak keterampilan generik yang berkaitan dengan manajemen proyek dan perubahan, komunikasi dan negosiasi, pemecahan masalah juga akan bernilai.
  • sikap: sikap positif melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan proses TI memungkinkan reformasi sektor publik

 

Untuk mendapatkan seseorang yang berkompetensi maka harus memenuhu elemen hibrida POSSET, diantaranya adalah:

  • Harus menjembatani kesenjangan antara sistem informasi dan pemerintah melalui keahlian di bidang TI, informasi, dan cara kerja sektor publik.
  • Ini harus menjembatani kesenjangan antara keras dan lunak melalui pemahaman data, prosedur formal, dan teknologi di samping keahlian dalam seni politik untuk bernegosiasi dan mempengaruhi.
  • Ini harus menjembatani kesenjangan antara puncak dan bawah dengan menggabungkan penglihatan tingkat tinggi, dengan pemahaman tugas dan proses layanan tingkat rendah.
  • Harus menjembatani kesenjangan antara di dalam dan di luar dengan memahami kedua cara kerja sektor publik, tetapi juga kebutuhan, minat dan gagasan klien dan sektor swasta.
  • Selain unsur-unsur struktural ini, ia juga harus dapat menangani proses e-government yang dijelaskan di Bagian 2: perubahan, proyek, pengadaan, dan sebagainya.

«