BAB I

PENDAHULUAN

Åke Grönlund
Umeå University, Sweden

 

Pemerintahan Elektronik atau E-Government (E-Gov) adalah sebuah perubahan dalam pemerintahan yang mengacu untuk menggunakan lebih banyak unsur IT dalam upaya mencapai penggunaan yang lebih strategis pada sektor publik dalam dua bidang yang terkait namun berbeda. Penggunaan IT dalam pemerintahan sebenarnya sudah berlangsung selama beberapa dekade terakhir. Instansi pemerintah mulai mencoba untuk mengatur operasi mereka yang didasarkan pada premis bahwa warga negara dan juga perusahan  sebagian besarnya nanti akan mengelola interaksi antara mereka dan juga sektor public secara self-service.

DESAIN

Efisiensi Pemerintahan Elektronik (E-Gov), Kualitas Layanan dan Demokrasi

Bagian ini membahas tentang visi dan inisiatif politik, dengan focus pada inisiatif Uni Eropa dan agenda internasional G8 pada saat ini untuk difusi internet global yang dalam waktu dekat akan terjadi. Sampai sekarang, perkembangan sebagian besarnya dapat dikatakan tidak sistematis dan nampak menghambat pembangunan dalam jangka dekat. Salah satu masalah yang terkait dengan penggunaan IT, dimana menjadi lebih mendesak karena penyebaran internet kepada orang ang jumlahnya jauh lebih banyak, area penggunaan internet baru dan juga area geografis pengguna baru.

 

Pengambilan Keputusan Post-Modern

Saat ini, IT memainkan peran penting dalam perubahan. Idealisme modern untuk keputusan dan tindakan seperti memetakan fakta-fakta, membuat pertimbangan rasional dan juga pilihan, melakukan pemecahan masalah yang dibutuhkan, membuat rencana optimal dan melaksanakan rencana. Beberapa hambatan lama dengan model modern seperti ini sekarang menjadi lebih mudah untuk ditaklukan dengan penggunaan IT.

 

Signifikasi Hukum dan Pengetahuan Untuk Pemerintahan Elektronik (E-Gov)

Penulis melakukan pemeriksaan untuk proses ini menggunakan sudut pandang administrasi public dimana penegakan hokum dan peraturan masyarakat melalui implementasi kebijakan yang merupakan factor konstitutif yang jauh lebih besar dibandingkan dengan penyampaian layanan public kepada individu dan peran hukum dan pengetahuan dalam mencapai keputusan administratif harus diakui secara eksplisit.

Leave a Reply