SUNDA, PRIANGAN, DAN JAWA BARAT

Mumuh M. Zakaria

Istilah Sunda, Priangan, dan Jawa Barat seringkali diidentikkan. “Sunda adalah Jawa Barat, Jawa Barat adalah Sunda”. Demikian juga dengan Priangan. Sejatinya, ketiga istilah tersebut memiliki latar sejarahnya sendiri-sendiri. Perkembangan selanjutnya pun berjalan masing-masing. Tulisan ini mencoba melacak akar historisnya.

Sunda

Secara etimologis, kata sunda berasal dari bahasa Sanskerta sund atau suddha yang berarti bersinar, terang, putih. Dalam bahasa Kawi dan bahasa Bali pun terdapat kata sunda yang berarti: bersih, suci, murni, tak bernoda, air, tumpukan, pangkat, dan waspada. Ptolemaues (90 – 168 M.), ahli geografi berkebangsaan Yunani, dianggap sebagai orang pertama yang menyebut Sunda sebagai nama tempat. Kata ini digunakannya untuk menunjuk suatu wilayah yang terletak di sebelah timur India.

Terinspirasi oleh Ptolemaeus, para geolog Eropa generasi-kemudian menamai Sunda untuk suatu dataran bagian barat-laut India Timur, sedangkan bagian tenggaranya dinamai Sahul. Selanjutnya, sejumlah pulau yang terbentuk di dataran Sunda diberi nama “Kepulauan Sunda Besar” dan “Kepulauan Sunda Kecil”. Istilah yang pertama mengacu pada himpunan pulau yang berukuran besar yang terdiri atas pulau-pulau Sumatera, Jawa. Madura, dan Kalimantan. Istilah yang kedua mengacu pada gugusan pulau-pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timor.

Selanjutnya, Sunda menjadi nama kerajaan di bagian barat Pulau Jawa, Kerajaan Sunda, yang berdiri pada abad ke-7 dan berakhir pada tahun 1579 M, yang beribukota di Pakuan Pajajaran. Sejak keruntuhan kerajaan itu, nama Sunda terutama yang mengacu pada pengertian geografis tidak begitu menonjol. Istilah Sunda mengemuka lagi pada awal abad ke-20 melalui kelahiran organisasi Paguyuban Pasundan (1914). Perkumpulan ini bertujuan meningkatkan derajat, harkat, martabat, dan kesejahteraan orang Sunda. Organisasi ini pernah mengusulkan kepada Pemerintah Kolonial Belanda agar nama Province West Java yang dibentuk pada tahun 1926 diubah namanya menjadi Provinsi Pasundan. Usulan tersebut disetujui oleh pemerintah kolonial, sehingga ketetapan tentang pembentukan provinsi ini berbunyi: “…West Java, in inheemsche talen aan te duiden als Pasoendan, ….” (Jawa Barat, dalam bahasa pribumi [bahasa Sunda] menunjuk sebagai Pasundan) (Ekadjati, 1995: 3 – 4).

Priangan

Kata priangan berasal dari kata parahyangan. Akar kata parahyangan adalah hyang atau rahyang kemudian mendapat awal “para-“ dan akhiran “-an” atau awalan “pa-“ dan akhiran “-an”. Pengertian kata ini adalah “daerah yang menjadi tempat tinggal tuhan atau dewa (hyang) yang harus dihormati” atau “daerah yang menjadi tempat tinggal leluhur yang harus dihormati” (Ayatrohaedi, 1969). Selain itu, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kata priangan itu berasal dari kata prayangan, yang berarti ”menyerah dengan hati yang tulus”. Pengertian yang kedua ini dikaitkan pada peristiwa sejarah, yaitu menyerahnya Pangeran Suriadiwangsa (Raja Sumedanglarang) kepada Sultan Agung Mataram pada tahun 1620.

Pada pendapat yang kedua ini terdapat kelemahan, karena ia mengesankan bahwa kata priangan baru muncul pada tahun 1620. Padahal jauh sebelum itu, yakni pada akhir abad-ke 16, kata “priangan” sudah muncul dan menjadi judul sebuah naskah “Carita Parahyangan”. Naskah ini disusun sekitar akhir abad ke-16, pada masa akhir Kerajaan Sunda. Dalam naskah ini diceritakan sejarah Kerajaan Sunda sejak awal hingga akhir. Di dalamnya dikemukakan daftar raja Sunda berikut lama masa pemerintahannya dan peristiwa-peristiwa yang terjadi serta masalah yang muncul pada masa pemerintahan tiap-tiap Raja Sunda. Isi naskah ini diakhiri oleh cerita mengenai kemunduran Kerajaan Sunda dan masuknya pengaruh Islam ke wilayah kerajaan.

Akan tetapi, memang, nama parahyangan yang menjadi judul naskah tersebut tidak menunjukkan nama wilayah geografis. Oleh karena itu, boleh jadi pemberian nama priangan untuk wilayah geografis bekas Kerajaan Sunda itu terilhami oleh judul naskah itu. Priangan sebagai nama wilayah geografis di bagian barat Pulau Jawa ini terjadi pada tahun 1620. Selanjutnya, nama Priangan terus digunakan pada periode-periode berikutnya.

Nama Priangan resmi menjadi nama keresidenan terjadi pada tahun 1815 sewaktu Pulau Jawa dikuasai oleh Pemerintahan Interregnum Inggris pimpinan Thomas Stamford Raffles (1811 – 1816). Pada periode ini Keresidenan Priangan meliputi lima kabupaten: Cianjur, Bandung, Sumedang, Sukapura, dan Parakanmuncang. Batas-batas administratif wilayah Keresidenan Priangan waktu itu adalah sebelah utara Keresidenan Batavia dan Cirebon, sebelah timur Keresidenan Cirebon dan Banyumas, sebelah selatan dan barat daya adalah Samudera Hindia, dan sebelah barat adalah Keresidenan Banten. Batas-batas alam wilayah ini adalah sebelah utara rangkaian pegunungan Salak-Gede dan Burangrang-Tangkubanparahu; sebelah timur Sungai Citanduy; sebelah barat adalah Pelabuhanratu (Wijnkoopsbaai) dan Ciletu (Zandbaai), sebelah tenggara Selat Pananjung, dan di sebelah selatan dan tenggara adalah Cilauteureun.

Setelah kemerdekaan, Keresidenan Priangan meliputi lima kabupaten dan satu kotapraja, yaitu: Kabupaten Bandung, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, Ciamis, dan Kotapraja Bandung. Pada tahun 1964 status keresidenan dihapus, dan diganti dengan istilah wilayah. Provinsi Jawa Barat terdiri atas lima wilayah, salah satunya adalah Wilayah V Priangan.

Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat dibentuk tanggal 1 Januari 1926. Pembentukan provinsi ini dituangkan dalam Staatsblad (Lembaran Negara) Tahun 1925 Nomor 378 tanggal 14 Agustus. Masyarakat Sunda waktu itu menyebutnya Provinsi Pasundan. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang pertama kali dibentuk. Kemudian menyusul dibentuk Provincie Oost Java (Provinsi Jawa Timur) pada tahun 1928, dan Provincie Midden Java (Provinsi Jawa Tengah) tahun 1929. Provinsi Jawa Barat pada awal pembentukannya meliputi lima keresidenan dan enam kotapraja (stadsgemeente). Kelima keresidenan itu adalah Banten, Batavia (Jakarta), Buitenzorg (Bogor), Priangan, dan Cirebon; dan keenam kotaptaja itu adalah: Batavia, Meester Cornelis, Buitenzorg, Bandung, Cirebon, dan Sukabumi. Dalam perkembangan selanjutnya, Batavia keluar dari Provinsi Jawa Barat, disusul oleh Banten pada tahun 2000.

Simpulan

Sunda lebih merupakan identitas kultural dengan ciri-cirinya tersendiri, lepas dari aspek administratif-geografis. Priangan menunjuk pada ciri kultural dan administratif-geografis. Melekat pada kata Priangan adalah ciri kultur kesundaan dan sekaligus menjadi salah satu keresidenan di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Jawa Barat adalah nama yang merujuk pada aspek geografis-administratif. Secara geografis, Jawa Barat terletak di bagian barat Pulau Jawa; secara administratif Jawa Barat merupakan level pemerintahan provinsi. Memang, secara historis dan realitasnya etnis mayoritas penghuni Provinsi Jawa Barat adalah Sunda, kultur dominannya pun Sunda. Akan tetapi, Jawa Barat tidak identik dengan Sunda atau Priangan.

HARI JADI PROVINSI JAWA BARAT

Mumuh Muhsin Zakaria

Konon, satu-satunya pemerintahan provinsi di Indonesia yang belum memiliki hari jadi adalah Provinsi Jawa Barat. Bila kabar ini benar, tentu saja cukup mengagetkan. Betapa tidak, ini terjadi menimpa pada provinsi tertua, yang sejak pembentukannya (1925) hingga hari ini (2009) sudah memiliki 20 gubernur. Mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal mengetahui hari lahir atau hari jadi, yang kemudian diperingati, itu cukup memiliki manfaat; sebagai moment untuk mengevaluasi, introspeksi, dan refleksi diri demi kebaikan di masa depan.

Kenyataan tersebut mendapat perhatian Pikiran Rakyat dan Dinas Pariwisata Jawa Barat, sehingga kedua lembaga tersebut berinisiatif mengadakan diskusi pada hari Selasa tanggal 3 November 2009. Fokus perhatian diskusi adalah kapan waktu yang paling tepat untuk ditetapkan sebagai hari jadi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebagai salah seorang yang hadir dalam diskusi tersebut dan diposisikan sebagi nara sumber, saya ingin menyampaikan beberapa penjelasan tambahan.

Jawa Barat (West Java)

Jawa Barat sebagai nama identitas geografis sudah digunakan sejak abad ke-19. Meskipun belum diketahui persisnya kapan istilah tersebut muncul, tapi paling tidak, pada tahun 1879 sudah ada sebuah buku yang ditulis oleh S. Coolsma, berjudul Twaalf Voorlezeningen over West-Java; het Land, de Bewoners en de Arbeid der Nederlandche Zendingsvereeniging (Rotterdam: D. van Sijn & Zoon, 1879). Batas wilayah Jawa Barat saat itu adalah sebelah utara Sungai Losari dan sebelah selatan Sungai Citanduy.

Pembentukan pemerintahan provinsi sebenarnya sebagai tindak lanjut dari Bestuurshervormingswet atau Undang-Undang Perubahan Pemerintahan (1922). Provinsi yang pertama kali dibentuk adalah Provincie West Java (Provinsi Jawa Barat) pada tanggal 1 Januari 1926. Pembentukan provinsi ini dituangkan dalam Staatsblad (Lembaran Negara) Tahun 1925 Nomor 378 tanggal 14 Agustus. Kemudian menyusul dibentuk Provincie Oost Java (Provinsi Jawa Timur) pada tahun 1928, dan Provincie Midden Java (Provinsi Jawa Tengah) tahun 1929.

Provinsi Jawa Barat pada awal pembentukannya meliputi lima keresidenan dan enam kotapraja (stadsgemeente). Kelima keresidenan itu adalah Banten, Batavia (Jakarta), Buitenzorg (Bogor), Priangan (Preanger Regentschappen), dan Cirebon. Keenam kotaptaja itu adalah: Batavia, Meester Cornelis, Buitenzorg, Bandung, Cirebon, dan Sukabumi. Dalam perkembangan selanjutnya, Batavia keluar dari Provinsi Jawa Barat, disusul oleh Banten pada tahun 2000.

Luasan wilayah Jawa Barat pada masa itu kira-kira sama dengan bekas wilayah Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda saat itu menerapkan sistem pemerintahan federal yang memberikan otonomi penuh kepada kerajaan-kerajaan bawahannya (vassal). Kerajaan-kerajaan bawahan yang dimaksud adalah Banten, Sunda Kalapa, Cirebon, Sumedanglarang. Rupanya, Pemerintah Kolonial Belanda menetapkan luasan dan cakupan wilayah West Java ini sangat mempertimbangkan aspek historis, yakni mengacu pada masa Kerajaan Sunda Pajajaran. Oleh karena itu, adalah keliru bila kemudian ada identifikasi “Jawa Barat adalah Sunda; Sunda adalah Jawa Barat”. Identifikasi seperti itu tidak historis. Secara historis, pada kata “Jawa Barat” tidak ada konotasi etnis atau kultur. Etnis dan kultur Sunda hanya identik dengan Priangan; sedangkan Priangan hanyalah salah satu dari keresidenan yang ada di lingkup pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Alternatif Hari Jadi Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan uraian di atas sebenarnya cukup sederhana untuk menetapkan hari jadi Provinsi Jawa Barat, yaitu tanggal 1 Januari 1926. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu, karena ada pihak yang keberatan berkait dengan pertimbangan pendapat yang ditawarkan Atmojo (1990). Atmojo menyarankan bahwa ada empat pertimbangan untuk menetapkan hari jadi, yaitu:
1. Dicari dari kronologi yang setua mungkin.
2. Mampu menimbulkan rasa bangga penduduk dan warga masyarakat seluruhnya.
3. Mempunyai ciri khas atau identitas yang jelas.
4. Bersifat Indonesia-sentris bukannya Neerlando-sentris.

Atas dasar kriteria itu ada pihak yang keberatan bila tanggal 1 Januari 1926 dijadikan sebagai hari jadi Provinsi Jawa Barat, karena ia bikinan Belanda sehingga tidak ada kebangaan. Pihak ini menawarkan alternatif yaitu tanggal 18 Agustus 1945, karena tanggal tersebut diselenggarakan Sidang PPKI yang salah satu agendanya adalah pembentukan 8 provinsi, yang salah satunya adalah Proivinsi Jawa Barat.

Berkait dengan poin 2 dan 4, khusus untuk kasus penetapan hari jadi provinsi, itu tidak ada signifikansinya. Dengan tanggal 18 Agustus 1945 tidak ada kebanggaan yang berarti. Tanggal tersebut bagi Provinsi Jawa Barat hanyalah peneguhan kembali terhadap sesuatu yang sudah ada. Dengan menetapkan tanggal 1 Januari 1926 sebagai hari jadi tidak bisa serta-merta dituding sebagai Neerlando-sentri. Ini adalah fakta historis yang tidak mengandung “aib” sejarah.

Penutup

Bagi saya, tawaran yang diusulkan untuk dijadikan hari jadi Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah tanggal 1 Januari 1926. Kalaupun empat kriteria tadi akan dijadikan rujukan, maka poin 1 dan 3 cukup terpenuhi, poin 2 dan 4 pun tidak dilanggar.
Namun demikian, penetapan hari jadi adalah sebuah keputusan politik. Selain itu, “agreement” pun sering dijadikan pertimbangan. Oleh karena itu, “keputusan politik” yang didasarkan pada “landasan ilmu (sejarah)” dan kemudian “disepakati”, itulah yang akan menjadi Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Barat”.