Judul Resensi : Asal Muasal dan Dinamika Perumusan Pancasila

Identitas Buku :

Judul               :Dinamika Perumusan, Dasar Falsafat Negara Republik Indonesia dan    Implementasinya

Pengarang      : H. Bambang Setyo Supriyanto, M.Sc. & Dr. Hj. Titin Nurhayati Ma’mun, MS.

Penerbit           :Forum Silaturrahim Masyarakat Peduli Syariah

Tahun terbit beserta cetakan: –

Dimensi buku  : xvi + 318 (334 hal : 13,3 x 18 cm)

Harga buku    : “Sumbangsih untuk meluruskan sejarah Kemerdekaan Indonesia”

Isi Resensi Buku : Terlampir

Penutup Resensi Buku : Terlampir

 

Oleh :

180910150088 Sarah Chesiaryanti Pangaribuan

180910150036 Fityah Rahmah

180910150027 Maharani Nastiti

180910150006 Saiful Anam

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Mengetahui kelebihan dan kekurangan buku
  • Kelebihan :
  • Materi per-babnya yang dibahas secara tuntas dengan tegas. Dan dari setiap bab, setiap masalah selalu disandingkan dengan Firman Allah swt dan syari’at Islam. Karena seperti yang kita ketahui banyak tokoh-tokoh penting dari Islam yang berjasa pada masa perumusan dasar falsafah Negara republic Indonesia. Dalam pembuatan buku ini banyak tokoh-tokoh yang mendukung dan memberi cerita singkat tentang perumusan pancasila terdahulu.
  • Di dalamnya terdapat dalil ayat al-quran, yang mana al-quran adalah kitab suci umat islam yang dibawa oleh nabi Muhammad saw, dan ini membuktikan bahwa pancasila, UUD 1945 itu benar benar didasari oleh alquran karena para founding father kita merumuskannya dengan itu.

 

  • Kekurangan : Dilihat di bagian ini tidak ada dalil yang bersumber dari hadits nabi muhammad, alangkah lebih baik jika buku ini disertai dengan hadits sehingga bisa memperkuat dan meyakinkan para pembaca bahwa pancasila dan UUD 1945 itu dibuat ada campur tangan para cendikia muslim yang mumpuni dalam bidang alquran, hadits, tafsir dan juga ilmu lainnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Memberikan gambaran kepada pembaca secara ringkas

 

BAB I

ASAL MUASAL PANCASILA

 

Pembentukan Badan Penyelidik

Satu Maret 1945 SAIKOO Sikikan (Panglima Bala Tentara Dai Nippon di Jawa) mengumumkan rencana pembentukan badan untuk menyelidiki persiapan kemerdekaan Indonesia. Melalui Maklumat Gunseikan(Komandan Angkatan Darat Jepang) No.23 pada 29 April 1945 dibentuklah Dokuritzu Zyunbi Tyooya Kai(Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, disingkat BPUPK)(Mahkamah Konstitusi RI, 2010).

Pada 29 Mei 1945 Letjen Yuchiro Nagano melantik 70 orang anggota terdiri dari seorang Ketua, 2 Ketua Muda (wakil ketua), dan 67 orang anggota (termasuk 7 orang wakil Jepang sebagai anggota istimewa). Sekretariatnya dipimpin oleh R.P. Soeroso yang kemudian digantikan ole Mr. Abdul Gaffar Pringgodigdo.

Dari ke-60 anggota itu, sebagian besar beragama Islam, dan yang mempresentasikan Nasionalis Islami atau mewakili umat Islam, yaitu:

  1. Abdoel Halim
  2. Abdoel Kahar
  3. Abdoel Wachid Hasjim
  4. Abikoersno Tjokronejoso
  5. Ahmad Sanoesi
  6. Masjkoer
  7. Mas Mansoer

Dr. Soekiman

Representasi ummat Islam (Nasionalis Islmai), adalah pemimpin bangsa yang menjadikan islam sebagai asas landsan ideologi perjuangan. Mereka bertolak dari persyariatan, pergerakan atau partai islam.

Tidak ada dokumen yang menyebutkan kontribusi dan pemikiran ketua muda dan anggota istimewa yang mewakili jepang bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia, sehingga patut diduga mereka itu orang-orang yang ditugaskan untuk memantau sidang-sidang Bdan Penyelidik bagi kepetingan penguasa militer. Sehari setelah diresmikan, Selasa 29 Mei 1945, Badan Penyelidik menggelar sidang pertama dipimpin oleh dokter Radjiman dengan agenda membahas dasar negara bagi Indonesia Merdeka. Dalam sidang pertama ini Mr. Muhhamad Yamin mengusulkan lima prinsip, yaitu: (Mahkamah Konstitusi, 2010)

 

 

Peri-kebangsaan

Peri-kemanusiaan

Peri-ketuhanan

Peri-kerakyatan (Permusyawaratan, Perwakilan, Kebijaksanaan)

Kesejahteraan Rakyat (Keadilan Sosial).

 

Dr. Mr. Soepomo dalam sidang, Kamis 31 Mei 1945 menguraikan dasar-dasar pembentukannegara dan paham tentang negara berdasarkan keilmuannya dalam ilmu ketatanegaraan. Pandangannya antara lain dasar persatuan dan kekeluargaan yang sesuai dengan masyarakat Indonesia, agar warga negara takluk dan tiap-tiap waktu ingat kepada Tuhan, pimpinan negara terutama kepala negara terus menerus bersatu  jiwa dengan rakyat. Selebihnya, pakar yang mengaku tidak ahli ini lebih banyak menjelaskan dan menjawab pertanyaan anggota lainnya.

 

Bangun dengan Firman Allah

 

Dalam sidang pertama rapat besar Kamis 31 Mei 1945, Hadikoesoemo dalam pidatonya bertanya apakah kita ingin negara yang hendak dibangun itu mempunyai pertahanan dan pembelaan yang kokoh kuat?

Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah itu kemudian mengutip ayat-ayat dari Al-Qur’an:

“Siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kalian menggentarkan musuh Allah dan musuh kalian serta orang-orang selain mereka yang tidak kalian ketahui sedangkan Allah mengetahuinya”. (QS al-Anfal [8]: 60).

Ki Bagoes HADIKOESOEMO dalam pidatonya di Badan Penyelidik, Kamis 31 Mei 1945:

“Cobalah kenangkan, alangkah kuat dan kokohnya Negara yang di bela dan dipertahankan secara itu (mengikuti firman-firman Allah). Oleh karena itu bangunlah Negara ini dengan bersendi Agama Islam yang mengandung hikmah dan kebenaran”.

 

Bertuhan secara Kebudayaan

 

Jum’at 1 Juni 1945 Ir. Soekarno selaku anggota Badan Penyelidik dalam pidatonya menawarkan lima prinsip (dasar) filosofis bagi Negara Indonesia Merdeka, yang dinamakannya Panca Sila, bukan Panca Dharma. Tanggal inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Lahirnya Pancasila, dan dijadikan sebagai ideology perjuangan partai tertentu.

 

 

PANCA SILA (1 JUNI 1945)

 

Kebangsaan Indonesia;

Internasionalisme atau perikemanusiaan;

Mufakat atau demokrasi;

Kesejahteraan Sosial; dan

Ketuhanan.

 

BerTuhan atau beragama, menjadi pembeda antara manusia dengan hewan, karena manusia pada dasarnya merupakan “hewan yang beragama”. Allah membekali manusia dengan nikmat berfikir dan daya penelitian, perasaan bingung dan rasa bimbang, untuk memahami dan belajar mengenali alam sekitarnya, disamping rasa takut terhadao keganasan dan kebengisan alam. Inilah yang mendorong manusia mencari-cari suatu kekuatan yang dapat melindungi dan membimbingnya pada saat-saat yang gawat (Yamani, 1977).

Insan primitive telah menemukan apa yang dicarinya pada gejala-gejala alam itu sendiri, berangsur-angsur dan silih berganti memuja gejala-gejala alam tadi, sesuai dengan penemuannya atau menetapkannya dalam jalan kehidupannya, sehingga timbulah penyembahan pada api, matahari, bulan dsb, dari gejala-gejala alam tersebut.

 

Kebudayaan merupakan produk rekayasa atau budi daya manusia sebagai makhluk (ciptaan). Beragama secara kebudayaan berarti bertuhan menurut hasil budi daya dan olah pikir manusia, karena pada dasarnya manusia dilahirkan dengan fithrah beragama, sehingga dengan berbagai jalan, tumbuhlah suatu kepercayaan yang kemudian melahirkan peribadatan tersendiri.

 

 

 

 

Pancha Shila Asli dari India

 

Prawoto dalam Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara dan Sebuah Proyeksi (1970)mengutip Panca Sila asli, sebenarnya lahir di India ciptaan Budha ini melihatnya sebagai dasar yang baik sekali untuk diundangkan menjadi tuntutan akhlak (code of morality)bagi rakyatnya, persatuan tetap untuk kehidupan rohani rakyatnya. Literatur Budha ini berkembang ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia.

Sejak Budha masuk ke tanah air kita dari India dan Burma telah dibentuk kata panca sila yang berarti lima prinsip atau lima aturan tingkah laku.

 

Pancha Shila asli ciptaan Budha Gautama:

Kami berjanji untuk menghindari membunuh

Kami berjanji untuk menghindari mencuri.

Kami berjanji untuk menghindari perbuatan asusila.

Kami berjanji untuk menghindari ucapan yang tidak benar /berbohong, berdusta, fitnah, omongkosong.

Kami berjanji untuk menghindari segala minuman dan makanan yang dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan.

 

 

Literatur Hindu Budha itu kemudian hilang. Namun di pedesaan-pedesaan di Jawa laragan-larangan itu masih terdengar dan biasa disebut sebagai lima M yang harus dijauhi.

 

Islam berbeda dengan Lainnya

Agama Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama wahyu     dari Allah (langit samawi) untuk sepanjang zaman, dan berlaku bagi seluruh umat manusia, berpedoman pada kitab suci Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi Islam berbeda dengan agama lain, karena Islam mengarahkan ajarannya kepada sasaran-sasaran jasmani dan rohani, berdimensi duniawi dan akhirat. Kewajiban orang-perorang kepada Tuhannya (vertical), sama dengan kewajiban ketika berurusan dengan masyarakat (horizontal). Islam menegaskan bagi seorang penguasa tentang batas-batas wewenang kekuasaannya dan kepada yang dikuasai memberikan hak-hak dan kewajibannya.

 

Al-Qur’an merupakan himpunan wahyu Allah SWT yang dihajarkan oleh fithrah manusia. Tugas para Rasul dan kemudian di teruskan oleh para dakwah adalah mempertemukan fithrah manusia dengan wahyu Nabi yang dijamiin terpelihara sampai akhir zaman. Risalah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, menurut Natsir dalam Fiqhud Da’wah(1988), berisikan tiga hal yaitu :

 

Menyempurnakan hubungan manusia dengan Khaliq nya, hablum minallah atau muamalah mi’at Khaliq.

Menyempurnakan hubungan manusia dengan sesame manusia, hablum mina nas atau muamalah ma’ai khalqi

Mengadakan keseimbangan antara keduannya, dan mengaktifkan keduannya sejalan berjalin.

 

Inti pokok dari ajaran Islam dari dulu hingga akhir zaman adalah perintah untuk meyakini sungguh-sungguh ke-Maha Esa-an (tauhid), ke-Maha Kuasa-an Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, dalam hal dan sifat apapun, termasuk dalam penetapan hokum dan tatanan hidup bagi makhluk-Nya Allah berfirman:

 

قُلْهُوَٱللَّهُأَحَدٌ
ٱللَّهُٱلصَّمَدُ
لَمْيَلِدْوَلَمْيُولَدْ
وَلَمْيَكُنلَّهُۥكُفُوًاأَحَدٌۢ

“Katakanlah (wahai Muhammad) bahwa Allah yang Maha Esa.”

Bahwa Allah merupakan tempat atau Tuhan untuk bergantung dari segala sesuatu yang ada di alam semesta. Dia (Allah)tidak beranak dan juga tidak diperanakkan, bahwa tidak ada seorang (atau makhluk) pun yang setara (sebanding) dengan-Nya. (QS: Al-Ikhlas 1-4)

 

Dibahas mengenai pluralisme, dan disebukan pengertiannya menurut MUI yaitu pluralisme adalah paham, yang mengajarkan semua agama sama, dan karenanya kebenaram setiap agama adalah relatif. Pluralisme agama mengajarkan semua pemeluk agama (akan) masuk kedalam dan hidup berdampingan di surga. Adapun yang menyangkut dalam ayat al-aquran, disebutkan dalam QS Ali imran 19,85. Al-Hujurat 13, Al-kafirun 4-6, Al-Baqarah 256.

Membahas tentang pancasila bung karno diperas, didalamnya menyangkut sila ketuhanan hilang melebur bersama sila-sila lainnya menjadi satu sila, gotong royong, dalam aqidah islam.

Membahas tentang Dinamika Perumusan Pertama, dibentuk panitia kecil yang di ketuai soekarno dan 8 tokoh lainnya untuk merumuskan mukkadimah, namun menurut Soekarno representasi golongan islam dalam panitia kecil tidak proposional hanya 2 dari 8 orang anggota. Namun Soekarno mengubahnya menjadi 9 orang yang lalu dikenal dengan panitia 9. Dan panitia 9 inilah yang berhasil baik, sempurna, satu jalan, dan juga preambule yang bisa menghubungkan, mempersatukan aliran.

Sebelum memasuki penyusunan hukum dasar. Soekarno memenuhi permintaan Maria Ulfah, menjelaskan usul-usul yang masuk tentang uni, federasi, Negara kesatuan, Bondstaat (Negara serikat), Staten Bond. Kerajaan-kerajaan kecil yang ada dapat hidup sebagai kerajaan anggota dari Negara Indonesia.

Hoesein Djajadiningrat mengingatkan usul yang penting  sekali agar preambule dibagi tiga seperti dikemukakan oleh Yamin dalam rapat besar.

Dalam rapat besar, Rabu 11 Juli 1945, Yamin mengingatkan, Republik Indonesia bukanlah satu Republik anti Tuhan, melainkan Republik yang ber-Tuhan. Kita menyetujuinya beberapa hal dalam Preambule dan konstitusi. Dalam beberapa konstitusi negeri Islam, disebutnya diatas konstitusi ditulis kalimat yang menjadi segala kalimat awal bagi umat Islam, yaitu dimulai dengan kalimat atas nama Allah Yang Maha Kuasa. “kalimat ini hendaklah kita tuliskan di atas degala garis konstitusi dengan mengingat contoh-contoh konstitusi tanah Irak, Persia dan Mesir.” Usul ahli hokum itu.

Ketua Radjiman kemudian membentuk peserta menjadi tiga sesuai dengan disiplin dan orde tiap anggota, yaitu yang merancang hokum dasar : pembelaan tanah air, perekonomian dan .

Alexander Andreas MARAMIS dalam rapat Panitia Hukum Dasar. Rabu, 11 Juli 1945 :

Dalam Preambule sudah ditetapkan semua dasar. Jadi saya minta supaya preambule didirikan hokum dasar. Saya berpendapat bahwa dengan preambule itu kita tidak perlu menyusun hukum dasar dengan panjang lebar.

Tanggapan Dr. Mr. Soepomo ketika Soekarno menawarkan untuk membahas Declaration of Right dalam rapat Panitia Hukum Dasar :

Jangan menyenderkan Negara kita pada aliran perseorangan (individualisme) akan tetapi pada kekeluargaan. Oleh karena menurut pikiran saya, aliran kekeluargaan sesuai dengan sifat ketimuran.

Soekarno cepat membentuk Panitia Kecil untuk membuat rancangan Declaration of Right dengan anggotanya Soebardjo, Soepomo, Soekiman, dan Harahap. Panitia diminta menyelesaikan Undang-Undang Dasar dengan memperhatikan pendapat-pendapat dalam rapat pleno dan rapat Panitia Kecil.

Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang ditunjuk oleh Panitia Hukum Dasar dalam rapat 11 Juli 1945 terdiri dari Soepomo (Ketua), Wongsonegoro, Soebardjo, Maramis, Agoes, Salim, dan Soekiman, Soepomo dkk mengerjakan rancangan sepasalnya sampai 13 Juli 1945 dan dibahas kembali dalam Panitia Hukum Dasar.

Johannes LATUHARHARY menolak “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya” pada sidang Rabu, 11 Juli 1945:

Akibatnya alan besar sekali, umpamanya terhadap agama lain. Maka dari itu saya harap supaya dalam hokum dasar, meskipun itu berlaku buat sementara waktu, dalam hal ini tidak boleh diadakan benih-benih atau kemungkinan yang dapat diartikan dalam rupa-rupa macam.

Aktivis Persatuan Politik Kebangsaan Indonesia ini mengusulkan supaya dalam hokum dasar diadakan pasal yang terang supaya tidak ada kemungkinan apapun juga yang dapat membawa perasaan tidak senang pada golongan-golongan yang bersangkutan.

Umpamanya dala hal-hal “yang mewajibkan syari’at Islam pada pemeluk-pemeluknya, yaitu bagaimana mewajibkan untuk menjalankannya?” salah satu anggota menyatakan pada saya bahwa terhadap pada adat istiadat di Mingkabau, rakyat yang menjalankan agama Islamnya harus meninggalkan adat istiadatnya. Ungkap Latuharhary

Latuharhary juga menambahkan tanah itu bukan saja diwariskan pada anak-anak yang beragama Islam, tetapi juga beragama Kristen. “ Kalimat semacam itu, dapat membawa kekacauan yang bukan kecil terhadap adat istiadat.” Oleh sebab itu baiklah kita mencari modus lain yang tiak membawa akibat yang bisa mengacaukan rakyat. Usul pegawai Gunselkan itu.

Pernyataan Latuharharry ini langsung dipatahkan oleh H. Agoes Salim dengan menjelaskan, pertama, Orang Minangkabau bukan Islam sejak sekarang, malah orang Minangkabau dapa nama paling Islamnya di Indonesia. Berhubung dengan adat istiadat Minangkabau dan pertikaian atau sasaraian adat Minnangkabau dengan hukum Islam bukanlah masalah baru. Hal itu tidak dapat dijalankan dengan paksaan. (11 Juli 1945)

AGOES SALIM dalam rapat Panitia Hukum Dasar, Rabu 11 Juli 1945, menepis penolakan Latuharhary :

Wajib umat Islam menjalankan syri’at biarpun tidak ada Indonesia Merdeka, biarpun tidak ada Hukum Dasar Indonesia itu adalah satu hak umat Islam yang dipegangnya. Cuma kalau kita disesuaikan pikiran kita tentang itu, umat Islam menjalankan haknya dalam persetujuan pikiran dengan segala orang Indonesia. Syariat Islam adalah satu perkara yang dengan sengaja harus dijaga oleh kekuasaan pemerintah sehingga kalau boleh dijalankan dengan jernih dan tegas, pertikaian di Minangkabau itu sudah selesai, bisa ditentukan di mana dasar hukum adat, dan di mana dasar hukum agama. Jadi itu satu perkara yang tidak akan menimbulkan kekacauan sebagaimana disangkukan.

WONGSONAGORO, Rabu 11 Juli 1945 menimpali :

Seandainya tidak diubah tetapi ditambah lagi pemeluk-pemeluk agama lain dengan jalan mencoret agamanya masing-masing?

HUSSEIN DJAJADININGRAT menyela :

Apakah ini tidak bisa menimbulkan fanatisme, misalnya memaksa sembahyang, memaksa sholat dan lain-lain?

Menyaksikan perdebatan tersebut. Ketua panitia kecil Soekarno mengingatkan bahwa ini adalah satu kompromi untuk menyudahi kesalahan antara kita bersama. “Kompromis itu pun terdapat sesudah keringat menetes,” tegasnya.

Soekarno menegaskan lagi dalam rapat, Rabu 11 Juli 1945 :

Tuan-tuan, saya kira sudah ternyata bahwa kalimat “dengan didasarkan kepada ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” sudah diterima oleh Panitia ini. Kemudian pokok yang lain, saya kira tidak ada yang menolaknya. Dengan demikian semua pokok-pokok pikiran  yang termasuk dalam preambule dibenarkan oleh Panitia sekarang.

Dr. Mr. Soepomo menyusun (pasal-pasal) UUD 1945 berdasarkan naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar yang memuat anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” (Kusuma, 2009)

Wongsonogoro berpendapat, tidak ada jeleknya rancangan Dr. Soepomo (tentang pasal-pasal Undang-Undang Dasar) dihubungkan dengan Preambule. “Jika Preambule dapat dibikin untuk rancangan tuan Soepomo, menurut pendapat saya, ini suatu pernyataan pokok dasar buat sementara, tetapi dihubungkan buat akhirnya.” Katanya.

Soekarno meyakinkan sidang Badan Penyelidik :

Pendek kata inilah kompromi jang sebaik-baiknya. Djadi, panitia memegang tegoeh akan kompromis jang dinamakan oleh anggota terhormat Muhammad Yamin Djakarta Charter, jang disertai perkataan toean anggota terhormat Soekiman, “Gentlemen’s Agreement”, soepaja ini dipegang tegoeh diantara pihak Islam dan pihak Kebangsaan. Saja mengharap padoeka toean jang moetia, rapat besar soeka membenarkan sikap Panitia itoe. Norunagoro (1955), Kusuma (2009).

 

Sebelum memasuki penyusunan hukum dasar. Soekarno memenuhi permintaan Maria Ulfah, menjelaskan usul-usul yang masuk tentang uni, federasi, Negara kesatuan, Bondstaat (Negara serikat), Staten Bond. Kerajaan-kerajaan kecil yang ada dapat hidup sebagai kerajaan anggota dari Negara Indonesia.

Hoesein Djajadiningrat mengingatkan usul yang penting sekali agar preambule dibagi tiga seperti dikemukakan oleh Yamin dalam rapat besar.

Dalam rapat besar, Rabu 11 Juli 1945, Yamin mengingatkan, Republik Indonesia bukanlah satu Republik anti Tuhan, melainkan Republik yang ber-Tuhan. Kita menyetujuinya beberapa hal dalam Preambule dan konstitusi. Dalam beberapa konstitusi negeri Islam, disebutnya diatas konstitusi ditulis kalimat yang menjadi segala kalimat awal bagi umat Islam, yaitu dimulai dengan kalimat atas nama Allah Yang Maha Kuasa. “kalimat ini hendaklah kita tuliskan di atas degala garis konstitusi dengan mengingat contoh-contoh konstitusi tanah Irak, Persia dan Mesir.” Usul ahli hokum itu.

Ketua Radjiman kemudian membentuk peserta menjadi tiga sesuai dengan disiplin dan orde tiap anggota, yaitu yang merancang hokum dasar : pembelaan tanah air, perekonomian dan .

Alexander Andreas MARAMIS dalam rapat Panitia Hukum Dasar. Rabu, 11 Juli 1945 :

Dalam Preambule sudah ditetapkan semua dasar. Jadi saya minta supaya preambule didirikan hokum dasar. Saya berpendapat bahwa dengan preambule itu kita tidak perlu menyusun hukum dasar dengan panjang lebar.

Tanggapan Dr. Mr. Soepomo ketika Soekarno menawarkan untuk membahas Declaration of Right dalam rapat Panitia Hukum Dasar :

Jangan menyenderkan Negara kita pada aliran perseorangan (individualisme) akan tetapi pada kekeluargaan. Oleh karena menurut pikiran saya, aliran kekeluargaan sesuai dengan sifat ketimuran.

Soekarno cepat membentuk Panitia Kecil untuk membuat rancangan Declaration of Right dengan anggotanya Soebardjo, Soepomo, Soekiman, dan Harahap. Panitia diminta menyelesaikan Undang-Undang Dasar dengan memperhatikan pendapat-pendapat dalam rapat pleno dan rapat Panitia Kecil.

Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang ditunjuk oleh Panitia Hukum Dasar dalam rapat 11 Juli 1945 terdiri dari Soepomo (Ketua), Wongsonegoro, Soebardjo, Maramis, Agoes, Salim, dan Soekiman, Soepomo dkk mengerjakan rancangan sepasalnya sampai 13 Juli 1945 dan dibahas kembali dalam Panitia Hukum Dasar.

Johannes LATUHARHARY menolak “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya” pada sidang Rabu, 11 Juli 1945:

Akibatnya alan besar sekali, umpamanya terhadap agama lain. Maka dari itu saya harap supaya dalam hokum dasar, meskipun itu berlaku buat sementara waktu, dalam hal ini tidak boleh diadakan benih-benih atau kemungkinan yang dapat diartikan dalam rupa-rupa macam.

Aktivis Persatuan Politik Kebangsaan Indonesia ini mengusulkan supaya dalam hokum dasar diadakan pasal yang terang supaya tidak ada kemungkinan apapun juga yang dapat membawa perasaan tidak senang pada golongan-golongan yang bersangkutan.

Umpamanya dala hal-hal “yang mewajibkan syari’at Islam pada pemeluk-pemeluknya, yaitu bagaimana mewajibkan untuk menjalankannya?” salah satu anggota menyatakan pada saya bahwa terhadap pada adat istiadat di Mingkabau, rakyat yang menjalankan agama Islamnya harus meninggalkan adat istiadatnya. Ungkap Latuharhary

Latuharhary juga menambahkan tanah itu bukan saja diwariskan pada anak-anak yang beragama Islam, tetapi juga beragama Kristen. “ Kalimat semacam itu, dapat membawa kekacauan yang bukan kecil terhadap adat istiadat.” Oleh sebab itu baiklah kita mencari modus lain yang tiak membawa akibat yang bisa mengacaukan rakyat. Usul pegawai Gunselkan itu.

Pernyataan Latuharharry ini langsung dipatahkan oleh H. Agoes Salim dengan menjelaskan, pertama, Orang Minangkabau bukan Islam sejak sekarang, malah orang Minangkabau dapa nama paling Islamnya di Indonesia. Berhubung dengan adat istiadat Minangkabau dan pertikaian atau sasaraian adat Minnangkabau dengan hukum Islam bukanlah masalah baru. Hal itu tidak dapat dijalankan dengan paksaan. (11 Juli 1945)

AGOES SALIM dalam rapat Panitia Hukum Dasar, Rabu 11 Juli 1945, menepis penolakan Latuharhary :

Wajib umat Islam menjalankan syri’at biarpun tidak ada Indonesia Merdeka, biarpun tidak ada Hukum Dasar Indonesia itu adalah satu hak umat Islam yang dipegangnya. Cuma kalau kita disesuaikan pikiran kita tentang itu, umat Islam menjalankan haknya dalam persetujuan pikiran dengan segala orang Indonesia. Syariat Islam adalah satu perkara yang dengan sengaja harus dijaga oleh kekuasaan pemerintah sehingga kalau boleh dijalankan dengan jernih dan tegas, pertikaian di Minangkabau itu sudah selesai, bisa ditentukan di mana dasar hukum adat, dan di mana dasar hukum agama. Jadi itu satu perkara yang tidak akan menimbulkan kekacauan sebagaimana disangkukan.

WONGSONAGORO, Rabu 11 Juli 1945 menimpali :

Seandainya tidak diubah tetapi ditambah lagi pemeluk-pemeluk agama lain dengan jalan mencoret agamanya masing-masing?

 

 

HUSSEIN DJAJADININGRAT menyela :

Apakah ini tidak bisa menimbulkan fanatisme, misalnya memaksa sembahyang, memaksa sholat dan lain-lain?

Menyaksikan perdebatan tersebut. Ketua panitia kecil Soekarno mengingatkan bahwa ini adalah satu kompromi untuk menyudahi kesalahan antara kita bersama. “Kompromis itu pun terdapat sesudah keringat menetes,” tegasnya.

Soekarno menegaskan lagi dalam rapat, Rabu 11 Juli 1945 :

Tuan-tuan, saya kira sudah ternyata bahwa kalimat “dengan didasarkan kepada ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” sudah diterima oleh Panitia ini. Kemudian pokok yang lain, saya kira tidak ada yang menolaknya. Dengan demikian semua pokok-pokok pikiran  yang termasuk dalam preambule dibenarkan oleh Panitia sekarang.

Dr. Mr. Soepomo menyusun (pasal-pasal) UUD 1945 berdasarkan naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar yang memuat anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” (Kusuma, 2009)

Wongsonogoro berpendapat, tidak ada jeleknya rancangan Dr. Soepomo (tentang pasal-pasal Undang-Undang Dasar) dihubungkan dengan Preambule. “Jika Preambule dapat dibikin untuk rancangan tuan Soepomo, menurut pendapat saya, ini suatu pernyataan pokok dasar buat sementara, tetapi dihubungkan buat akhirnya.” Katanya.

Soekarno meyakinkan sidang Badan Penyelidik :

Pendek kata inilah kompromi jang sebaik-baiknya. Djadi, panitia memegang tegoeh akan kompromis jang dinamakan oleh anggota terhormat Muhammad Yamin Djakarta Charter, jang disertai perkataan toean anggota terhormat Soekiman, “Gentlemen’s Agreement”, soepaja ini dipegang tegoeh diantara pihak Islam dan pihak Kebangsaan. Saja mengharap padoeka toean jang moetia, rapat besar soeka membenarkan sikap Panitia itoe. Norunagoro (1955), Kusuma (2009).

 

  1. Memberikan masukan kpd penulis

 

 

 

 

 

  1. Menguji kualitas buku

Kualitas buku ini tidak diragukan lagi didalamnya terdapat dalil ayat alquran yang bisa dipertanggung jawabkan sehingga sangat direkomendasikan bagi para pelajar dan pengajar, seperti mahasiswa dan dosen untuk membacanya, sehingga kita bisa paham sejarah dan dinamika pancasila dan UUD 1945 yang merupakan dasar negara dan aturan negara indonesia

 

  1. Mengetahui latar belakang buku diterbitkan
  • Forum silaturrahim Masyarakat Peduli Syari’ah(MPS) didirikan dengan tujuan untuk mempercepat tegaknya syari’at Islam di Indonesia. Dan dengan keyakinan bahwa syari’at Islam merupakan pedoman hidup bagi umat manusia yang tidak lagi diragukan kebenaran-nya dan merupakan satu-satunya solusi untuk mengatasi berbagai masalah bangsa. Salah satunya bukti buku ini diterbitkan dengan judul “Dinamika Perumusan Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia dan Implementasinya” yang isinya asal muasal perumusan pancasila dan sebagainya dengan sesuai syari’at Islam. Karena masih banyak sejarah Kemerdekaan Indonesia yang belum orang-orang tahu sebenarnya, dari buku ini juga diterbitkan untuk meluruskan sejarah Kemerdekaan Indonesia. Banyak hal baru yang diungkap dalam buku ini yang belum banyak diketahui umum. Penulisnya memberi informasi yang sangat bermanfaat untuk memahami Pancasila, sebagai dasar falsafah Negara.
  • Ada segelintir orang bahkan kelompok yang merasa bahwa pancasila dan UUD 1945 itu tidak sesuai dengan ajaran islam sehingga perlu diganti dengan hukum islam yang dirasa lebih baik.