Sosialisasi Tertib Administrasi Pertanahan

Friday, February 25, 2011

Program kerja “Sosialisasi Tertib Administrasi Pertanahan” merupakan salah satu program kegiatan kuliah kerja nyata mahasiswa (KKNM) UNPAD yang bekerja sama dengan segenap perangkat desa Wargaluyu, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang dan praktisi di bidang pertanahan dari Kabupaten Bandung. Acara ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Wargaluyu mengenai pentingnya sertifikat atas tanah yang mereka miliki serta untuk menyukseskan Program Nasional (PRONA) yang akan diselenggarakan pada tahun 2011 di Desa Wargaluyu.

Berdasarkan daftar isian tingkat perkembangan desa Wargaluyu tahun 2009, dari 863 warga yang memiliki tanah hanya sebagian kecil warga yang telah memiliki sertifikat atas tanahnya. Sedangkan sebagian besar warga lainnya hanya memiliki akta jual beli atau SPPT PBB dan menganggapnya sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Selain itu juga, warga hanya mengandalkan catatan kepemilikan tanah yang terdapat dalam Letter C.

Di desa Wargaluyu, terdapat banyak sekali warga yang belum mendaftarkan tanahnya serta belum memiliki sertifikat. Hal ini disebabkan karena pandangan warga yang masih menganggap bahwa SPPT PBB atau akta jual beli yang mereka miliki merupakan tanda bukti kepemilikan atas tanah yang mereka miliki. Padahal  SPPT PBB hanyalah merupakan bukti pembayaran PBB sedangkan AJB yaitu akta jual beli adalah alat bukti untuk peralihan hak (jual-beli) dari penjual ke pembeli.

Sebenarnya masyarakat sendiri telah memiliki keinginan yang kuat untuk membuat sertifikat, tetapi kendala justru datang prosedur yang rumit serta biaya yang mahal dan cenderung tidak terjangkau dalam pembuatan sertifikat bagi Masyarakat Desa Wargaluyu. Oleh karena itu, dengan adanya PRONA yang rencananya akan diselenggarakan di Desa Wargaluyu, diharapkan keinginan masyarakat untuk membuat sertifikat atas tanahnya dapat direalisasikan.

Dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria dijelaskan mengenai pendaftaran tanah. Diantaranya dalam pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Berdasarkan ketentuan dalam UUPA tersebut, dapat dikatakan bahwa pendaftaran tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan guna menjamin kepastian hukum dan juga sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat atas tanah yang dimiliki.

Kegiatan “Sosialisasi Tertib Administrasi Pertanahan” dibagi menjadi 3 rangkaian kegiatan. Yang pertama diadakan pada tanggal 21 Januari 2011 di Madrasah Bakan Teureup. Pada sosialisasi tahap kesatu kami merasakan terdapat kendala dalam penyampaian materi dan kurangnya koordinasi dengan aparat desa. Menurut pandangan kami, penyampaian materi dirasa masih kurang efektif hal ini dikarenakan keterbatasan kami selaku mahasiswa yang hanya memahami teori-teori yang kita pelajari di bangku perkuliahan sehingga saat kita terjun langsung ke dalam masyarakat kita masih belum terbiasa dan sedikit bingung dengan masalah-masalah di bidang pertanahan di Desa Wargaluyu yang ternyata cukup kompleks, belum lagi kendala bahasa sunda yang terkadang tidak kami mengerti dan istilah-istilah lainnya yang belum pernah kami dengar sepenuhnya, salah satu contohnya adalah istilah “tukar guling”. Di dalam perkuliahan kami belum pernah mendengar istilah ini, tapi justru dari masyarakat di bakan teureup kami mengetahui apa yang dimaksud dengan tukar guling, yaitu pertukaran tanah milik perseorangan dengan tanah milik pemerintah. Misalnya sawah milik A ditukar dengan tanah milik pemerintah untuk dijadikan sekolah, karena sawah milik A lebih strategis.

 

sosialisasi tertib administrasi pertanahan di Dsn. Bakan Teureup

Kegiatan Sosialisasi Tertib Administrasi Tanah yang kedua dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2011 di Kantor Desa Wargaluyu. Pada awalnya sosialisasi tahap kedua ini akan dilaksanakan di Madrasah Bakan Picung, tetapi karena kurangnya koordinasi antara aparat desa dengan warga maka sosialisasi tersebut dilaksanakan di Balai Desa Wargaluyu. Sasaran dari sosialisasi kedua ini adalah seluruh warga RW 03 Dusun Bakan Picung.

sosialisasi tertib administrasi tanah yang kedua dengan menghadirkan praktisi hukum pertanahan sebagai narasumber

Dalam sosialisasi tahap kedua ini mahasiswa KKNM Unpad mengundang praktisi di bidang hukum pertanahan  untuk menjadi narasumber, yaitu Notaris dan  PPAT Elis Nurhayati,S.H.  Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan penyampaian materi dan penjelasan terkait dengan  masalah yang terjadi di masyarakat.

praktisi hukum pertanahan sebagai narasumber sosialisasi tertib administrasi pertanahan

Kegiatan sosialisasi dimulai pada pukul 14.30, terlambat setengah jam dari waktu yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu pada pukul 14.00 WIB. Acara dibuka dengan doa dan sambutan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh mahasiswa KKNM mengenai pengertian sertifikat, pengertian pendaftaran tanah, tujuan pendaftaran tanah, manfaat dan pentingnya pendaftaran tanah. Setelah penyampaian materi oleh mahasiswa KKNM kemudian dilanjutkan penyampaian materi oleh praktisi.

mahasiswa KKNM Unpad menyampaikan materi mengenai sertifikat tana

 

 

 

Praktisi menjelaskan mengenai pengertian tanah, status tanah, akta jual beli, prosedur pembuatan akta jual beli sertifikat, prosedur pembuatan sertifikat untuk pertama kali dan peraturan-peraturan yang terkait dengan hukum pertanahan. Praktisi juga menjelaskan mengenai pentingnya memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan terkuat atas tanah yang dimiliki. Selain itu juga, praktisi memaparkan mengenai kasus-kasus aktual mengenai sengketa tanah yang sering terjadi di masyarakat.

Setelah sesi pemaparan oleh praktisi, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Warga mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan prosedur pembuatan sertifikat, prosedur pembuatan akta jual beli, biaya untuk pembuatan sertifikat, akta jual beli dan akta yang berkaitan dengan tanah. Dalam sesi tanya jawab tersebut, warga bertanya mengenai apakah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak terutang) Pajak Bumi dan Bangunan merupakan bukti kepemilikan atas tanah.  Dalam sesi tanya jawab tersebut, warga mengeluhkan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam membuat akta jual beli dan sertifikat. Selain itu juga, warga mengungkapkan mengenai kasus-kasus terkait dengan tanah yang terjadi di Desa Wargaluyu. Kasus-kasus tersebut mengenai batas-batas tanah, luas tanah dan kasus tukar guling.

Dari tanggapan dan pertanyaan yang diajukan oleh warga, terlihat bahwa warga kurang paham mengenai prosedur pembuatan sertifikat dan akta jual beli. Warga juga masih berpikiran bahwa SPPT yang  mereka miliki merupakan tanda bukti kepemilikan atas tanah yang dimiliki. Padahal SPPT PBB bukanlah tanda bukti kepemilikan tanah dan hanyalah merupakan salah satu syarat untuk pembuatan sertifikat.

Terkait dengan keluhan warga mengenai kendala pembuatan sertifikat, terdapat solusi  yang ditawarkan oleh Kantor Desa, yaitu PRONA (Program nasional) yang diadakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Dengan adanya PRONA, pendaftaran tanah dilakukan secara kolektif dan dengan biaya yang dapat terjangkau. Kemudian, mengenai kasus yang terjadi di Desa Wargaluyu timbul karena jual beli tanah dilakukan di bawah tangan dan tidak dibuat di depan pejabat yang berwenang.  Masalah yang terjadi juga berkaitan dengan batas suatu tanah dengan tanah yang lainnya. Hal ini timbul karena pemilik tanah belum mendaftarkan tanah mereka karena ketika pemilik tanah mendaftarkan tanahnya maka akan dilakukan pengukuran secara akurat oleh BPN.

Kegiatan Sosialisasi Tertib Administrasi Pertanahan tahap kedua ini secara keseluruhan berjalan lancar karena dengan adanya praktisi di bidang hukum pertanahan sebagai narasumber yang berkompeten maka dapat dijelaskan secara rinci mengenai prosedur pembuatan sertifikat, akta jual beli, biaya dan lain-lain. Warga Desa Wargaluyu, khususnya warga RW 03 Dusun Bakan Picung begitu antusias mengikuti kegiatan ini karena warga memiliki keinginan yang kuat untuk mendaftarkan tanah mereka.

Kegiatan sosialisasi tertib administrasi tanah yang ketiga diadakan pada tanggal 29 Januari 2011. Acara kami awali dengan pembukaan berupa sambutan dan dilanjutkan dengan pemaparan materi. Pemaparan materi yang pertama yaitu berupa materi pembuka disampaikan oleh perwakilan mahasiswa KKNM UNPAD 2011 yaitu Widya Artiana Putri dan Amanda RPK, materi selanjutnya disampaikan oleh Bpk. Didih Dihardja selaku perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang, materi berikutnya disampaikan oleh Ibu Titin Sutini dan Ibu Nia Rahmania selaku perwakilan dari Kantor Notaris & PPAT Elis Nurhayati, S.H.

 

sosialisasi tertib administrasi pertanahan dengan narasumber dari BPN Kab. Sumedang dan praktisi di bidang hukum pertanahan

Setelah pemaparan materi, kemudian dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab yang kami bagi menjadi tiga sesi. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada para pembicara sehubungan dengan masalah pertanahan yang mereka hadapi. Dari sesi Tanya jawab tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak warga Desa Wargaluyu yang kurang memahami tentang sertifikat tanah dan mayoritas transaksi jual beli tanah yang mereka lakukan masih dilakukan di bawah tangan tanpa alas hukum yang kuat.

 

warga Desa Wargaluyu yang menghadiri sosialisasi tertib administrasi pertanahan

salah seorang warga mengajukan pertanyaan mengenai masalah terkait dengan hukum pertanahan

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini tidak terdapat kendala yang berarti, hanya ada beberapakendala teknis yang langsung dapat kami atasi. Kegiatan sosialisasi ini diakhiri oleh pemaparan kesimpulan yang dilakukan oleh Widya Artiana Putri selaku perwakilan dari mahasiswa KKNM UNPAD dan berakhir tepat waktu sesuai dengan susunan acara yang telah dibuat.

mahasiswa KKNM Unpad bersama dengan wakil dari BPN, praktisi hukum pertanahan, Kepala Desa serta Kapolsek Tanjungmedar

Seperti program KKNM yang bertema “Belajar Bersama Masyarakat. Dalam kegiatan sosialisasi tertib adminitrasi pertanahan ini kami banyak sekali belajar dari masyarakat. Ternyata tidak mudah menerapkan apa yang kami dapatkan di bangku kuliah ke dalam kehidupan masyarakat. Itulah gunanya KKNM yaitu menerapkan “Tri Dharma Perguruan Tinggi” dimana tolak keberhasilan mahasiswa dilihat apakah kami sebagai mahasiswa mampu menerapkan apa yang  kami dapat di perguruan tinggi ke dalam masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat.

Oleh Yupi Nurlia Dewi

Leave a Reply