Karina Widya Aristy's

Administrasi Publik, Universitas Padjadjaran '16

Signifikasi Hukum dan Pengetahuan Untuk Pemerintahan Elektronik

December26

BAB IV

Signifikasi Hukum dan Pengetahuan Untuk

Pemerintahan Elektronik

Klaus Lenk

University of Oldenburg, Germany

Roland Traunmüller and Maria Wimmer

Linz University, Austria

 

Penggunaan teknologi informasi sudah memiliki tradisi panjang di sektor publik (Lenk, 1998). Pemerintah di semua tingkat ─nasional, regional dan lokal─ dihadapkan pada tuntutan yang terus meningkat untuk mengatur pekerjaan mereka secara lebih efisien dan efektif. Penulis menyatakan pandangannya bahwa dalam jangka panjang, e-Government hanya akan berhasil jika ruang lingkupnya diperluas sehingga mencakup semua kegiatan administrasi publik yang dapat didukung oleh IT.

SIFAT KHUSUS TINDAKAN ADMINISTRASI

  1. Berawal dari ungkapan terkenal yang diciptakan oleh Wallace Sayre (Jann, 1998), kita dapat mengatakan bahwa “pengelolaan publik dan swasta pada dasarnya sama dalam semua hal yang tidak penting.” Aspek terpenting yang membuat perbedaan adalah:
  • Tugas khusus pemerintah,
  • Peran hukum (aspek normatif),
  • Signifikansi khusus pengetahuan.

Ada beberapa hal yang membedakan sektor publik dari bisnis swasta. Untuk permulaan, struktur tujuan administrasi publik yang luar biasa kompleks harus digaris bawahi. Pemerintah, terutama di tingkat nasional, adalah otoritas tertinggi untuk melindungi kehidupan, kesejahteraan dan kesejahteraan warga negara.

Administrasi Publik harus menjamin (dan memberlakukan) masyarakat yang terorganisasi dengan baik, terstruktur dan aman serta standar kualitas kehidupan dalam budaya dan masyarakat yang sama. Tujuan dasar dari tindakannya meliputi: berfungsinya legislasi dan yurisdiksi, promosi pembangunan ekonomi, perlindungan prinsip-prinsip hak-hak sipil, pelestarian alam, manajemen darurat, dan lain-lain. Tujuan yang akan dicapai ditetapkan secara politis, dan sebagian berakar pada konstitusi nasional. Mereka sering ambigu dan bahkan bertentangan dengan tujuan lain, namun tata pemerintahan publik harus memastikan bahwa tindakannya tidak melanggar hak dan kepentingan pribadi.

Aspek spesifik lain dari sektor publik berkaitan dengan peran hukum. Cara tradisional untuk menerapkan keputusan politik dan ─pada saat yang sama─ mengamati standar Rechtsstaat (peraturan hukum) dan keamanan publik adalah undang-undang. Khususnya di benua Eropa, administrasi publik sangat diatur oleh undang-undang yang diberlakukan di tingkat nasional, regional dan lokal. Hal ini dapat dilihat baik sebagai pembatas maupun sebagai kekuatan pemandu.

Tahapan dalam Proses Keputusan Administrasi

Menurut Lenk dan Traunmüller (1999). Tahapannya adalah:

  • Pengamatan dan Informasi: Informasi harus dikumpulkan dari berbagai sumber. Perilaku masyarakat atau sekelompok warga diamati. Pengamatan semacam itu dapat dilakukan untuk tujuan tertentu (mis., Oleh otoritas polisi) atau untuk tujuan perencanaan umum.
  • Fakta Pembuktian: Materi yang diperoleh dari observasi semacam itu dievaluasi berdasarkan lokasi hukum dan kebijakan. Dengan cara ini, sebuah “kasus” terbentuk.
  • Keputusan untuk Bertindak: Bila cukup banyak bahan dikumpulkan dan digabungkan dengan fakta, administrator harus mengambil keputusan untuk bertindak.
  • Intervensi: Dalam tindakan administratif yang khas, hasil proses pengambilan keputusan hanya disampaikan kepada penerima. Tapi tindakan teknis fisik juga bisa terjadi, seperti menahan seseorang, membayar sejumlah uang, menyiapkan penghalang jalan, menutup jembatan.
  • Eksekusi: Jika beberapa penerima tidak mematuhi perintah, eksekusi perintah mungkin diperlukan. Contoh umum adalah cara pemungutan pajak secara paksa.
  • Evaluasi: Pada langkah terakhir harus diperiksa apakah tindakan yang diambil memiliki efek yang dituju menyangkut pengaruhnya terhadap masyarakat. Hasil evaluasi ini harus digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan administratif dan peraturan yang membimbingnya.

Aplikasi Internet secara radikal mengubah komunikasi antara administrasi dan warga negara. Perubahan masuk dalam dua bentuk: a) sebagai tantangan untuk menghadapi keinginan komunikasi yang dimodifikasi dan b) sebagai kemungkinan untuk membangun hubungan yang dekat dan konstruktif. Tuntutan informasi dari sudut pandang warga sangat berbeda dengan yang dirasakan oleh pemerintah. Bagi kebanyakan warga negara, kontak administratif jarang terjadi dan memiliki karakter yang luar biasa. Jadi, seringkali penjelasan mendalam diperlukan. Sedangkan proses rutin untuk melayani warga tidak memerlukan banyak informasi, situasinya berbeda dengan posisi warga.

Sistem informasi warga untuk konsultasi langsung yaitu melalui Internet atau untuk penggunaan di agen onestop atau Call Center yang sekarang sedang dikembangkan di banyak negara. Mereka berisi informasi yang membantu dalam kehidupan publik. Pada prinsipnya, sistem semacam itu adalah semacam administrasi elektronik untuk menjawab pertanyaan umum (Schwabe, 1996; Lenk et al., 1990).

Contoh sistem informasi warga negara yang terpusat (terpusat terkoordinasi) adalah sistem Austria www.help.gv.at. Di sana, satu titik masuk (portal) dipresentasikan kepada warga negara dan strukturnya disusun sesuai dengan kejadian kehidupan (Winter, 1998). Yang lebih maju adalah sistem informasi klaim yang menginformasikan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam situasi tertentu. Terkadang, sistem informasi warga negara juga mendorong partisipasi warga dalam urusan daerah dan menetapkan transparansi urusan kotamadya.

Sistem informasi warga masih jauh dari sempurna. Umumnya ada penekanan pada masalah teknis dengan mengorbankan konten dan pertimbangan untuk sudut pandang warga. Terlalu sering informasi diberikan dari perspektif penyedia layanan.

Musyawarah Demokratik

Sistem informasi dapat mendukung dan mempromosikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan publik dan juga dalam proses mediasi dengan cara yang berbeda:

  • Dengan memberikan informasi tentang masalah dan latar belakangnya juga dalam bentuk interaktif dan multimedia termasuk teknik “Virtual Reality”;
  • Dengan mendukung proses komunikasi dalam mode yang berbeda dan antara orang-orang jarak jauh (“kerja sama”);
  • Dengan menyusun perdebatan;
  • Dengan langsung mendukung proses pengambilan keputusan, mis, Melalui pemungutan suara.

Mengenai penyediaan informasi, konsep informasi warga negara harus diperbesar sampai batas tertentu: informasi dasar yang diperlukan dalam menjalankan hak demokratis dapat diberikan melalui Internet. Namun, kebijakan eksplisit diperlukan untuk melakukannya dengan cara yang secara efektif menjangkau semua warga yang bersangkutan. Salah satu caranya adalah dengan menggabungkannya -atau memberikan referensi- dalam platform dimana penggagas proses keputusan yang demokratis dapat meminta dan menyediakan semua orang yang ingin memiliki suara dalam prosesnya.

Selain mengurangi akses terhadap informasi, Internet dapat membantu membangun platform dimana debat demokratis dapat terjadi. Sistem semacam itu dapat digunakan untuk menyusun perdebatan mengenai isu-isu kontroversial. Penataan informasi sangat berguna pada tahap awal proses kebijakan, yaitu untuk mengidentifikasi masalah dan solusi yang terperinci (Lenk, 1999).

Jika platform semacam itu dikembangkan, kita akan segera melihat sistem inovatif di mana unsur-unsur potensi penyediaan informasi, untuk dukungan komunikasi dan untuk mendukung proses pengambilan keputusan digabungkan.

posted under Uncategorized

Email will not be published

Website example

Your Comment: