Skip to content


Ironi Pengelolaan Aset Negara

Sekarang ini, dapat dilihat banyak aset negara berupa wisma atau penginapan milik pemerintah yang fungsinya tidak hanya digunakan oleh pemerintah saja, melainkan juga digunakan oleh pihak non pemerintah. Fungsi aslinya, wisma digunakan sebagai tempat pelatihan atau penyuluhan pegawai pemerintah serta penginapan bagi pegawai yang sedang berada dalam tugas. Namun wisma seringkali jua dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Keberadaan wisma yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat umum dilakukan pemerintah sebagai alternatif untuk mendapatkan tambahan anggaran dalam merawat aset tersebut karena biasanya wisma-wisma (Aset Wisma Negara/AWN) tidak memiliki anggaran yang mencukupi untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Bahkan tak jarang hingga menjual sebagian kepemilikannya demi menjaga nafas aset yang termasuk kekayaan negara yang dipisahkan tersebut.

Sebagai contoh dari sekian banyak wisma yang ada adalah wisma ANTARA. wisma ini sebagian besar saham kepemilikannya 80 persen dikuasai oleh swasta dan 20 persen sisanya dimiliki oleh pemerintah. Hal ini sangat ironis mengingat  wisma ini berdiri diatas tanah milik pemerintah namun kepemilikannya justru sebagian besar dimiliki oleh pihak swasta yang mungkin saja termasuk pihak asing yang menggunakan beberapa nama orang indonesia. Adanya anggapan bahwa wisma tidak diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi penambahan kas negara, turut membuat andil semakin terpuruknya keberadaan wisma tersebut.

Wisma termasuk kedalam salah satu contoh aset negara. setiap aset negara harus dikelola dengan baik. Aset negara juga memiliki sumbangsih pada pendapatan negara manakala ia dimanfaatkan oleh pihak lain yang menggunakannya dengan membayarkan sejumlah kompensasi tertentu.  aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain, biasanya tidak sedang digunakan dalam tupoksi yang seharusnya, sehingga aset tersebut bisa dimanfaatkan sesuai dengan bentuk pemanfaatan yang semestinya.  Hal  ini  dikenal dengan istilah kerjasama pemanfaatan. “Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.”i

Dari pengertian diatas disebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan menghasilkan penerimaan negara dan digolongkan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Artinya penerimaan dari pemanfaatan aset pada dasarnya bisa dibuat lebih potensial mengingat untuk menganggarkan biaya perawatannya tidak memerlukan biaya yang besar seperti untuk alokasi anggaran lainnya. Hanya tinggal butuh intensititas pengelolaan yang lebih baik karena memang hasil yang didapatkan terhitung “lumayan” jika diolah dengan baik dan profesional.

Akan tetapi jika melihat pada kasus diatas, ternyata keberlangsungan kerjasama pemanfaatan aset tidak selamanya menjanjikan keuntungan, melainkan juga membuka kans ke arah privatisasi. Kepemilikan 20 persen yang dimiliki pemerintah pada contoh kasus wisma ANTARA membuktikan bahwa ketidakmaksimalan dalam pengelolaan dan alokasi anggaran ternyata malah menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri. selain itu nilai keselamatan aset negara  menjadi berkurang atau bahkan mungkin saja negara bisa kehilangan salah satu asetnya tersebut.

Idealnya ketatakelolaan dijalankan dengan penuh perencanaan yang matang. Walau sebenarnya hal yang sepele (karena bukan penerimaan negara bukan pajak) tetapi hakikatnya tetap saja memerlukan pembiayaan yang terencana –kalau tidak bisa dengan anggaran maksimal- sehingga feedback yang dihasilkan juga akan terasa maksimal. Maka dengan kata lain efektifitas pengelolaan aset negara pada dasarnya tergantung pada angka parameter kesiapan pemerintah dalam memberdayakan sumber-sumber kekayaan yang dimilikinya.

Posted in Article.


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.



Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.