Skip to content


Prahara Birokrasi Publik

Bureaucracy or Bureaucrazy ?

“Kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah” begitu bunyi anekdot yang ada ketika berbicara tentang birokrasi. Pada dasarnya kalimat tersebut tidaklah salah mengingat kenyataan yang terjadi di Indonesia memanglah seperti itu. Akan tetapi idealnya tidak begitu, birokrasi harus memiliki citra yang baik di mata masyarakat. Dan langkah yang harus dilakukan adalah dengan mulai menimbang-nimbang lagi pemikiran untuk mereformasi birokrasi secara menyeluruh. Masalah-masalah yang harus dibenahi dalam birokrasi sendiri sangat beragam. Ada masalah yang menyangkut sistemik, budaya, dan ada juga yang berhubungan dengan historis. Namun semua itu mengisyaratkan perlunya dilakukan perubahan dengan segera. Karena birokrasi merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah negara. Lancar tidaknya suatu pemerintahan tergantung bagaimana negara tersebut mengatur sistem birokrasinya.

Negara sendiri bisa dianalogikan seperti kondisi dalam sebuah konser orkestra. Ada pemimpinnya yang disebut dirigen, ada pemain alat musiknya, dan ada instrumen musik yang digunakan. Untuk mencapai keserasian dalam membawakan sebuah lagu ketiga komponen tersebut harus bersinergis dalam menjalankan fungsinya. Apabila satu diantara mereka tidak berjalan dengan baik dan semestinya maka akan mempengaruhi kinerja pembawaan lagu secara keseluruhan. Misalnya ketika sang dirigen salah memberikan instruksi atau tidak mampu mengatur para pemainnya maka jalannya konser bisa terganggu. Begitu juga ketika para pemainnya salah dalam memainkan alat musik atau kemampuan pemainnya belum dianggap mampu membawakan sebuah lagu, maka keberhasilan konserpun diragukan. Apalagi jika alat musik yang digunakan tidak sesuai dengan yang diharapkan secara kualitas. Bisa dipastikan konser akan sepi pengunjung karena lari mendengar lagu yang terdengar tidak sinkron. Maka negarapun harusnya seperti itu, hendaknya dipimpin oleh seorang pemimpin (seperti dirigen tadi) yang memiliki kemampuan yang baik dalam mengolah sumber daya yang ada. Pemimpinnya juga hendaknya mengerti bagaimana kondisi serta keadaan skuadnya sehingga mampu memaksimalkan apa saja yang perlu dilakukan dan memilih mana saja yang kira-kira tidak perlu dilakukan. Pemimpin juga hendaknya memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan perubahan (walau dengan resiko dikucilkan atau mendapatkan resistensi dari kawan dan lawan politiknya). Selain pemimpin, dibutuhkan juga peran dari para pendukung pemimpin tersebut (seperti para pemain alat musik tadi). Peran tersebut mesti sesuai dengan kondisi dan kemampuan para pemainnya itu sendiri. sang pemimpin juga mesti memilah mana pemain yang mampu menduduki suatu posisi tertentu berdasarkan keahliannya sehingga keharmonisan – nada pemerintahan – bisa tercipta. Sedangkan alat musik tadi merupakan analogi dari birokrasi, sukses tidaknya konser penyelenggaraan negara tergantung dari instrumen yang digunakannya. Ketika instrumen itu memiliki kualitas yang bagus, maka keberhasilan konser tidak perlu diragukan. Namun ketika instrumennya jelek maka tentu akan membahayakan keberlangsungan konser tersebut.

Analogi diatas mencerminkan bahwa keadaan yang ideal bagi sebuah mesin yang dinamakan birokrasi adalah keadaan yang saling terhubung sinergis antara satu dengan yang lainnya. Kondisi ideal tersebut tidak terbentuk dengan sendiri, melainkan melalui serangkaian proses yang membutuhkan konsistensi dari berbagai pihak. Mulai dari membangun komitmen dari sang pemimpin itu sendiri hingga menyiapkan strategi serta langkah apa saja yang akan diambil untuk benar-benar melakukan perubahan  dalam reformasi birokrasi.

Beberapa negara mengambil langkah dengan menyiapkan peraturan dan perundang-undangan mengenai tata kelola sistem administrasi pemerintahan. Di Amerika Serikat dikenal dengan nama Administrative Procedure Act atau di Belanda dikenal dengan nama Wet Bestuursrecht. Sayangnya di negara kita, peraturan seperti ini belumlah ada. Kalaupun memang Indonesia memiliki kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) tetapi keberadaannya belum dirasa belum mampu mewujudkan peraturan seperti kedua negara tersebut. Ini semua terjadi karena sedikitnya kewenangan yang dimiliki PAN. Sehingga sampai saat ini belum mampu untuk setidaknya menyiapkan rancangan undang-undang tentang ke-administrasi negara-an. Ini disebabkan karena PAN sendiri tidak bisa mengawasi untuk kemudian menindak langsung para aparatur atau komponen lainya ketika terjadi pelanggaran di antara mereka. Makanya akan sulit bagi PAN untuk memposisikan dirinya sebagai “pengadil” dalam ranah administrasi pemerintahan apalagi untuk mampu memberikan terobosan baru dengan membuat peraturan.

Untuk itu, maka seharusnya pemerintah segera membentuk sebuah rancangan undang-undang khusus yang mengatur tentang Administrasi Pemerintahan (AP). AP ini nantinya akan diproyeksikan seolah-olah sebagai pedoman dalam mengorganisasikan seluruh kegiatan publik di Indonesia. Isinya mengatur sistem administrasi pemerintah  dalam ruang lingkup yang umum. Sementara detail mengenai tata pelaksana maupun mekanismenya akan diatur lebih lanjut di ranah pemerintah daerah/ instansi terkait/ lembaga pemerintah penyelenggara mengingat setiap daerah memiliki kebutuhan dan kondisi pemerintahan yang berbeda-beda satu sama lainnya.

AP juga akan dijadikan sebagai penghubung antara kepentingan yang ada dalam masyarakat dengan pemerintah sehingga isu-isu sentral hangat yang harus diselesaikan bisa diminimalisir secepat mungkin. Dengan kata lain AP merupakan sarana memperbaiki hubungan antara masyarakat dengan pemerintah dengan menciptakan citra baik yang terbuka, akuntabel dan transparan untuk menggantikan citra pemerintah yang selama ini telah tercoreng dengan banyak praktik tindak KKN.

Salah satu benefit yang harus ada ketika diterapkannya uu AP adalah perubahan paradigma para birokrat yang tadinya hanya berorientasikan pada pemenuhan diri dengan kekuasaan (sesuai metode kolonial dulu) ke paradigma bahwa aparatur/ birokrat merupakan abdi masyarakat dengan fokus utama kepada pelayanan publik yang optimal. Akan tetapi pelayanan optimal baru bisa tercapai manakala kondisi aparatur negaranya baik, jujur dan profesional . Maka untuk itu perlu diciptakan kondisi aparatur yang memiliki kesadaran yang tinggi bekerja dengan mengedepankan meritokrasi.

Sementara itu yang terjadi di Indonesia para aparatur negara atau PNS nya masih belum memiliki kinerja yang baik. Ini bermula dari awal perekrutan sampai masa pensiun PNS tersebut berakhir. Umumnya mereka bahkan tidak tahu bagaimana yang seharusnya mereka lalukan, apa tupoksi mereka bahkan ada yang lebih ekstrim bahwa mereka bahkan tidak tahu apa nama jabatan yang diembannya. Tentu hal ini sangat miris. Logikanya bagaimana kinerja akan optimal sementara si pemilik jabatan pun tidak tahu nama jabatannya. Bagaimana kinerja akan maksimal sementara mereka tidak tahu tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang harus mereka jalankan.

Selain itu kondisi diatas, ada faktor lagi yang mendorong buruknya kinerja PNS di Indonesia, yaitu masalah gaji. Gaji PNS di Indonesia amat kurang mencukupi kalau tidak mau dibilang amat kecil. Hal tersebut mendorong potensi para PNS untuk melakukan “sesuatu” agar memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya adalah menjamurnya praktik korup yang dilakukan PNS.

Masalah diatas merupakan konsekuensi logis dari sistem penggajian PNS yang masih carut marut. Dalam dunia PNS dikenal istilah PGPS yang artinya “Pandai Goblok, Penghasilan Sama”. Maksudnya pandai atau tidaknya para PNS dalam bekerja itu tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap gaji atau pendapatan yang dimilikinya. Dengan kata lain, PNS didorong untuk tidak menunjukan prestasinya dalam bekerja karena memang tidak akan ada keuntungan yang diperoleh dari hasil karya yang ia lakukan dalam bekerja. Sistem inilah yang salah. Maka perlu dilakukan apa yang dinamakan dengan remunerasi. Dalam sistem remunerasi, tidak akan sama antara pegawai yang “pandai” dengan pegawai yang malas. Remunerasi yang baik memberikan penghargaan kepada para pegawai yang berprestasi dengan kompensasi yang setara terhadap apa yang telah dilakukannya. Kompensasi ini biasanya berupa gaji tambahan atau bonus atau mungkin bisa juga berupa pemberian hadiah cendera mata yang pada intinya merupakan bentuk penghargaan kepada sang pegawai atas segala jering payah yang telah dilakukannya terhadap negara.

Belum lagi masalah yang lain, seperti perekrutan PNS yang belum didasarkan pada sistem meritokrasi. Perekrutan dengan sistem meritokrasi didasarkan pada job analysis sehingga pengisian pos-pos kekosongan pegawai diisi oleh pegawa-pegawai yang kompeten di bidangnya. Bukan pegawai yang masuk hanya mengandalkan koneksi (link) atau sekedar menggunakan uang yang besar untuk masuk menjadi PNS.

Hal penting lain yang perlu diubah adalah tentang pendidikan aparatur negara yang selama ini mengandalkan pendidikan yang berbasis ala militerisme. Seperti kasus-kasus yang banyak terjadi di IPDN belakangan ini. Pendidikan ala militerisme secara tidak langsung membentuk mental birokrat yang keras namun sekaligus membentuk mental kesadaran bahwa segalanya dilakukan harus dengan kekuasaan. Hal ini berbanding terbalik dengan konsep pelayanan. Sementara yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah aparatur yang mampu memberikan pelayanan yang baik, bukan aparatur yang berorientasikan kepada kekusaan semata. Maka jadilah seperti sekarang, bahwa budaya kekerasan cenderung menghasillan birokrat yang haus akan kekuasaan dan kebanyakan tidak mempedulikan kebutuhan yang ada di dalam masyarakat sendiri. tidaklah heran banyak birokrat yang tidak peduli dengan masyarakatnya karena budaya kekerasan juga mengajarkan untuk selalu memperdulikan diri sendiri dahulu baru orang lain padahal nyatanya konsep pelayanan yang harusnya ada dalam birokrasi merupakan konsep yang memperdulikan orang lain diatas ego kepentingan diri sendiri.

Posted in Article.


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.



Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.