Skip to content


Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki lima atau biasa dikenal dengan PKL, merupakan salah satu dari banyak sektor perdagangan informal yang ada di Indonesia. PKL biasanya menempati tempat di pinggir jalan atau di pinggir pusat-pusat hiburan. PKL menjajakan jualannya dengan bermodalkan gerobak atau lapak yang ditutup dengan terpal dibagian atasnya. definisi PKL sendiri sangatlah beragam, bahkan tidak ada yang mengetahui secara pasti definisi yang tepat untuk istilah tersebut. ada yang mengartikan bahwa PKL terdiri dari 5 kaki; 3 kaki berada dibagian gerobaknya  yang terdiri dari dua ban dibagian belakang dan 1 ban dibagian depan atau kaki penyangga dibagian depan. sementara  2 kaki yang tersisa adalah kaki orang yang mendorong gerobaknya. selain itu masih banyak definisi lain mengenai PKL, namun semuanya mengisyaratkan satu inti bahwa PKL adalah bentuk perdagangan informal yang konsumennya adalah masyarakat luas terutama golongan masyarakat menengah ke bawah.

Beberapa pihak mengatakan bahwa PKL mampu menyumbangkan kontribusi positif bagi negara. Hal ini dibuktikan dengan angka sebesar 55% yang berhasil disumbangkan PKL  bagi PDB Indonesia.  hal tersebut tentu bisa dikatakan bukan angka yang kecil melainkan angka yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Selain itu PKL juga dianggap mampu mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. PKL menyerap angkatan kerja yang tidak diterima di sektor formal dan mengarahkannya ke sektor informal yang produktif. Meski begitu selama ini tetap saja ada stigma negatif yang ditujukan kepada PKL, diantaranya tentang keluhan bahwa PKL itu mengganggu ketertiban dan keindahan kota. selain itu PKL dianggap sebagai biang terjadinya kemacetan di banyak ruas jalan.

Solusi yang ditawarkan kebanyakan masih belum efektif untuk diimplementasikan secara penuh. Mulai dari relokasi hingga penertiban dirasa masih belum mampu untuk mengatasi permasalahan yang ada. bahkan tak jarang penertiban dilakukan dengan tindakan yang represif seperti merusak barang milik pedagang atau membuang dagangan para pedagang. padahal itu sama sekali tidak mencerminkan yang namanya penertiban. alih-alih melakukan penertiban justru pemerintah sendiri melakukannya dengan cara yang jauh dari kata tertib. padahal di Pasal 28 H ayat (4) UUD 45, dikatakan bahwa “ setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang.” pasal tersebut mengindikasikan bahwa ada hak-hak masyarakat yang harus dipenuhi, tak terkecuali negara sekalipun, yaitu hak milik pribadi yang tidak bisa diambil dengan seenaknya, termasuk barang dagangan para PKL.

Masalah PKL merupakan masalah yang dilematis. satu sisi memang banyak menimbulkan dampak negatif. akan tetapi di sisi lain keberadaannya mampu diperhitungkan sebagai penggerak ekonomi terutama ekonomi sektor informal. Dan bagaimanapun juga,pada dasarnya negara ini akan tetap membutuhkan PKL,  karena PKL terbukti mampu menjadi bagian dari solusi untuk mengurangi angka pengangguran dan dianggap mampu menyediakan kebutuhan bagi golongan masyarakat berdaya beli rendah. oleh karena itu alangkah lebih bijaksana manakala ketika membahas tentang PKL pemerintah lebih berorientasi kepada pendapat masyarakat bukan mementingkan keindahan kota semata misalnya. pemerintah hendaknya belajar untuk melihat segala sesuatunya dengan menggunakan kacamata kerakyatan. karena substansi dari penyelenggaraan pemerintahan adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, bukan menyelesaikan masalah yang ada di pemerintah, apalagi masalah yang ternyata bukan masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat.

* Ibnu Nashr Alfarabi

 

 

Posted in Article.


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.



Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.