E-governance – Inhibitor atau Fasilitator Pemberdayaan Demokrasi dan Pemberdayaan Warga?
By : Bardo Fraunholz dan Chandana Unnithan

E-Governance sendiri maksudnya adalah tata kelola di dalam suatu pemerintahan. Di dalam suatu pemerintahan terdapat struktur yang mengelola suatu instansi pemerintahan. Dunia saat ini dihadapkan pada era digital. Apapun bisa diaplikasikan dengan electronic atau digital. Termasuk tata kelola di dalam suatu instansi pemerintahan. E-Governance mempermudah PNS dalam mengelola instansi pemerintah. Dikarenakan dalam proses penggunaannya sehingga dari ke2 belah pihak yaitu masyarakat dengan mudah bisa mengurus berkas secara elektronik dengan birokrasi yang tidak berbelit-belit. Hal ini merupakan momentum dalam memberdayakan warga dalam tata kelola elektronik.

Internet merupakan bagian dari era digital yang bertujuan salah 1nya adalah untuk mencari informasi. Saat ini terdapat banyak kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Sehingga kesan masyarkat terhadap pemerintah tidak transparant. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan korupsi di dalam instansi pemerintah. Karena tidak ada yang mengawasi secara langsung. Dengan diterapkannya Media elektronik, diharapkan tidak terjadinya kesenjangan antara masyatakat dan pemerintah. Selain itu ketika masyarakat ingin mengurus suatu berkas di instansi pemerintahan tidak dipusingkan dengan birokrasi yang berbelit-belit.

Kelebihan dari penerapan E-governance dapat memangkas birokrasi yang sulit saat ini. Demokrasi saat ini lebih mudah diterapkan oleh pemerintah ketika pemerintah menerapkan e-governance untuk mengelola suatu instansi.
Proses e-voting – sebagai langkah awal untuk memberdayakan warga negara dalam sebuah demokrasi. Di Negara Bagian Kanada Ontario, Dewan kota di 12 kotamadya menyelenggarakan pemilihan elektronik menggunakan internet atau telepon tapi tidak ada surat suara kertas. Sistem e-voting membantu meningkatkan jumlah pemilih menjadi 55 persen di beberapa tempat, di beberapa tempat pemilihan, tingkat pemungutan suara di kota biasa mencapai 25 sampai 30 persen (Ace, 2006). Dari contoh – contoh di atas, baik demokrasi yang dikembangkan maupun yang sedang berkembang memiliki preseden yang benar untuk mengejar.

Negara maju saat ini telah berhasil menerapkan e-governance. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari masyarakat yang berdomisili di Negara Maju melek teknologi. Sehingga dengan mudahnya mereka menerapkan teknologi dikehidupannya. Seperti contoh di atas yaitu negara Canada. Bagaimana dengan negara berkembang?Secara teori e-governance dapat mempermudah proses tata kelola di dalam instansi pemerintahan. Contoh dari penerapan e-governance yaitu e-voting. Kegunaan e-voting sendiri yaitu untuk mempermudah proses pendataan pemilih dan tempat pemilihan agak tidak terjadi kasus pemilih ganda dan penggelembungan suara. Tetapi tidak semua warga di negara Berkembang melek terhadap teknologi. Seperti yang terjadi di Kongo. Terjadi kesenjangan teknologi di Negara Kongo yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan terhadap teknologi yang menyebabkan terjadinya perang saudara.

Kurangnya Infrastruktur yang menunjang teknologi menyebabkan masyarakat tidak melek terhadap teknologi. Pemerintah tidak akan maksimal dalam menerapkan e-governance. tidak relevan apabila kemampuan tata kelola ini disandingkan dengan kemampuan menyelenggarakan pemerintahan demokrasi. Walaupun memang pelaksanaan e-governance merupakan jalan yang tepat untuk memangkas biaya pelayanan, kurangnya infrastruktur dan tidak meratanya pendidikan masyarakat akan menjadi kendala berkembangnya metode ini.

Sumber :

Mitra, R. (2006). E-Government : Macro Issues . New Delhi : Gift Publishing.

Journal A Case Study on the People Politician Interface in Uttar Pradesh by Pallav Pandey and Naveen Kumar

« »