Latest Entries »

Tata Kelola Elektronik dan Sistem Identitas Warga:
Masalah Hukum dari Perspektif India
(Hari Mohan Jha Bidyarthi, Prabhakar V. Bokad, Ashish K. Shrivastava)

Penduduk saat ini telah dimudah Dengan memanfaatkan teknologi saat ini yang berpusat pada warga negara, pemerintah dapat melayani dengan lebih baik. Teknologi saat ini telah dikembangkan untuk mendukung interaksi dengan siapapun dan melalui saluran apapun, hingga pelayanan tata kelola diperluas. Masalah warga negara tetap menjadi perioritas meskipun teknologi sudah dikembangkan dengan secanggih.

Warga negara saat Ini membutuhkan data yang privat dan akurat. Sehingga lebih mudah melakukan pemetaan. Bentuk dan fungsi dari kartunya sendiri harus dirancang secara canggih. Kartu ini harus mirip dengan salinan Xerox individu dengan otentikasi multifaktor seperti foto, biometrik – sidik jari, sistem berbasis iris dan tanda tangan digital. Pemerintah India saat ini sedang mempersiapkan kartu identitas warga negara yang serbaguna.

Ada sejumlah Undang-undang dan peraturan yang membahas identitas warga negara untuk tujuan yang berbeda, yaitu:
Undang-Undang Kewarganegaraan India
Menjelaskan bahwa ada peraturan baru yang menyatakan bahwa kewarganegaraan ganda di India akan di legalkan.

Komisi Pemilu India
Mengatur bagaimana ketentuan dari pemilih tetap.

Undang-Undang Pajak Penghasilan
Menjelaskan bagaimana ketentuan dari wajib pajak.

Undang-undang Paspor India
Undang-Undang ini menjelaskan bagaimana penerbitan dokumen paspor untuk warganegara.

UU Kendaraan Bermotor
UU bermotor menjelaskan bagaimana ketentuan dalam berkendaraan dan pengurusan dokumen.

Semua peraturan dan norma ini (Adediran, 2002) terbukti merupakan rintangan hukum dalam menciptakan sistem identitas warga negara yang unik yang dapat digunakan untuk semua tujuan. Pemerintah harus membuat system yang bersifat terintegrasi. Sehingga data-data yang dinput akan secara mudah dicari. Tata kelolanya sendiri harus bersifat jelas. Sehingga tidak sulit

Sumber :
Mitra, R. (2006). E-Government : Macro Issues . New Delhi : Gift Publishing.
Journal E-governance and Citizen Identity System: Legal Issues from Indian Perspectives by Hari Mohan Jha BidyarthiPrabhakar V. Bokad dan Ashish K. Shrivastava

E-governance – Inhibitor atau Fasilitator Pemberdayaan Demokrasi dan Pemberdayaan Warga?
By : Bardo Fraunholz dan Chandana Unnithan

E-Governance sendiri maksudnya adalah tata kelola di dalam suatu pemerintahan. Di dalam suatu pemerintahan terdapat struktur yang mengelola suatu instansi pemerintahan. Dunia saat ini dihadapkan pada era digital. Apapun bisa diaplikasikan dengan electronic atau digital. Termasuk tata kelola di dalam suatu instansi pemerintahan. E-Governance mempermudah PNS dalam mengelola instansi pemerintah. Dikarenakan dalam proses penggunaannya sehingga dari ke2 belah pihak yaitu masyarakat dengan mudah bisa mengurus berkas secara elektronik dengan birokrasi yang tidak berbelit-belit. Hal ini merupakan momentum dalam memberdayakan warga dalam tata kelola elektronik.

Internet merupakan bagian dari era digital yang bertujuan salah 1nya adalah untuk mencari informasi. Saat ini terdapat banyak kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Sehingga kesan masyarkat terhadap pemerintah tidak transparant. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan korupsi di dalam instansi pemerintah. Karena tidak ada yang mengawasi secara langsung. Dengan diterapkannya Media elektronik, diharapkan tidak terjadinya kesenjangan antara masyatakat dan pemerintah. Selain itu ketika masyarakat ingin mengurus suatu berkas di instansi pemerintahan tidak dipusingkan dengan birokrasi yang berbelit-belit.

Kelebihan dari penerapan E-governance dapat memangkas birokrasi yang sulit saat ini. Demokrasi saat ini lebih mudah diterapkan oleh pemerintah ketika pemerintah menerapkan e-governance untuk mengelola suatu instansi.
Proses e-voting – sebagai langkah awal untuk memberdayakan warga negara dalam sebuah demokrasi. Di Negara Bagian Kanada Ontario, Dewan kota di 12 kotamadya menyelenggarakan pemilihan elektronik menggunakan internet atau telepon tapi tidak ada surat suara kertas. Sistem e-voting membantu meningkatkan jumlah pemilih menjadi 55 persen di beberapa tempat, di beberapa tempat pemilihan, tingkat pemungutan suara di kota biasa mencapai 25 sampai 30 persen (Ace, 2006). Dari contoh – contoh di atas, baik demokrasi yang dikembangkan maupun yang sedang berkembang memiliki preseden yang benar untuk mengejar.

Negara maju saat ini telah berhasil menerapkan e-governance. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari masyarakat yang berdomisili di Negara Maju melek teknologi. Sehingga dengan mudahnya mereka menerapkan teknologi dikehidupannya. Seperti contoh di atas yaitu negara Canada. Bagaimana dengan negara berkembang?Secara teori e-governance dapat mempermudah proses tata kelola di dalam instansi pemerintahan. Contoh dari penerapan e-governance yaitu e-voting. Kegunaan e-voting sendiri yaitu untuk mempermudah proses pendataan pemilih dan tempat pemilihan agak tidak terjadi kasus pemilih ganda dan penggelembungan suara. Tetapi tidak semua warga di negara Berkembang melek terhadap teknologi. Seperti yang terjadi di Kongo. Terjadi kesenjangan teknologi di Negara Kongo yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan terhadap teknologi yang menyebabkan terjadinya perang saudara.

Kurangnya Infrastruktur yang menunjang teknologi menyebabkan masyarakat tidak melek terhadap teknologi. Pemerintah tidak akan maksimal dalam menerapkan e-governance. tidak relevan apabila kemampuan tata kelola ini disandingkan dengan kemampuan menyelenggarakan pemerintahan demokrasi. Walaupun memang pelaksanaan e-governance merupakan jalan yang tepat untuk memangkas biaya pelayanan, kurangnya infrastruktur dan tidak meratanya pendidikan masyarakat akan menjadi kendala berkembangnya metode ini.

Sumber :

Mitra, R. (2006). E-Government : Macro Issues . New Delhi : Gift Publishing.

Journal A Case Study on the People Politician Interface in Uttar Pradesh by Pallav Pandey and Naveen Kumar

Tata Kelola Elektronik dan Informasi Berlebihan: Ini
adalah Waktu untuk Bertanggung jawab
(Sushil Kumar dan Vivek Gupta)

Pemerintah saat ini sedang berfokus pada pengembangan di bidang IT. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas di dalam pemerintahan. Tujuan dari pengembangan IT adalah untuk meningkatkan produktifitas rakyat, memajukan usaha Rakyat, dll. Salah 1 dari kegunaan E-Governance sendiri adalah untuk penyebaran informasi yang akurat agar bisa terjangkau secara meluas. Inisiatif terbaru yang dilakukan oleh pemerintah di seluruh dunia difokuskan pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tersebar dan untuk meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan (e-governance). Semua inisiatif e-governance memiliki tujuan bersama untuk meningkatkan produktivitas , meningkatkan kualitas kehidupan kerja mereka, dan meningkatkan kemampuan / proses pengambilan keputusan individu. Para peneliti saat ini kurang memperhatikan efek negatif dari E-Governance, salah 1nya adalah penyebaran volume Informasi yang sangat besar yang bisa disebut dengan Overload Informasion.

Kemampuan sistem e-governance untuk menghasilkan informasi jauh melebihi
kapasitas orang pedesaan untuk diproses. Ketidakcocokan antara volume informasi yang tersedia dan kapasitas pemrosesan orang biasa yang tinggal di pedesaan India menunjukan E-Governance keluar sebagai Informasi Overload2. Dengan munculnya media informasi, termasuk email dan internet, isu-isu yang berkaitan dengan informasi kelebihan beban telah menarik perhatian peneliti di bidang sains organisasi (mis., Galbraith, 1974;).

Definisi overload informasi ini didasarkan pada dua premis utama: jumlah informasi
disebarluaskan. Yang ke 2 adalah penerimaan informasi. Russell Ackoff, ahli teori sistem dan profesor perubahan organisasi, menunjukkan bahwa output data berkembang menjadi hikmat sampai empat tahap proses, setiap tahap membutuhkan pengolahan dari tahap sebelumnya. kelebihan informasi juga menyebabkan terjadinya penurunan kinerja. Hal ini disebabkan karena informasi tidak dapat diintegrasikan oleh pengguna ke dalam proses pengambilan keputusannya, sehingga justru dapat menyebabkan timbulnya stres, ketegangan dan kecemasan di benak pengguna. Orang-Orang Desa di India mengalami overload Of Information. Efek ke depannya mereka akan mengabaikan Informasi apapun yang mereka dapatkan.

Tiga istilah – data, informasi dan pengetahuan umumnya digunakan secara bergantian. Data, informasi, pengetahuan dan kebijaksanaan dapat didefinisikan sebagai berikut (Spiegler,2003):
• Data adalah simbol yang ditulis oleh tangan manusia atau instrumen
• Informasi adalah penilaian, oleh individu atau kelompok, yang memberikan data untuk menyelesaikan pertanyaan, mengungkapkan atau mengungkapkan perbedaan, atau mengaktifkan tindakan baru. Informasi, dengan demikian, ada di mata orang yang melihatnya; itu Data yang sama bisa menjadi omong kosong bagi satu orang dan emas yang lain
• Pengetahuan adalah kapasitas untuk tindakan efektif dalam domain tindakan manusia
• Kebijaksanaan adalah pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk membuat keputusan dan penilaian yang masuk akal, atau akumulasi adalah pengetahuan tentang kehidupan atau bidang kegiatan tertentu
Dengan banyaknya informasi yang mengalir dari berbagai sumber pada satu isu yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, masyarakat pedesaan tidak dapat menemukan jenis informasi yang mereka butuhkan (Herbig dan Kramer,
1994).

Bila meninjau kembali pada konteks bahasan masyarakat pedesaan, masyarakat pedesaan di India mengahadapi dan membuat keputusan dengan cara yang sangat sederhana sehingga tidak memerlukan banyak pemrosesan informasi. contoh dalam melakukan pekerjaan dibidang pertanian. Mereka telah terbiasa dengan metode pengerjaan tradisional yang diperoleh secara turun temurun. Karena telah terbiasa, mereka merasa tidak perlu mendapatkan informasi tambahan terkait pengerjaan bidang pertanian yang mereka lakukan. Mereka membuat keputusan salah1nya adalah berkaca kepada pengalaman dari yang sudah dilalui. Pola pikir sebagian besar dari Masyarakat India masih bersifat Tradisional.

Kelebihan Informasi menjadi permasalahan yang cukup serius. Terutama bagi Masyarakat Desa. Salah 1 faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah karena kemampuan kognitif masyarakat pedesaan yang masih rendah. Pemerintah seharusnya peka terhadap kondisi Overload yang menimpa Masyarakat Pedesaan. Diperlukan pelatihan terhadap pengguna Informasi agar Informasi dapat diproses oleh Masyarakat secara efektif dan Efisien. Waktu yang diberikan untuk memproses Informasi dan membuat keputusan diperkecil. Hal ini disebabkan karena orang sekarang harus menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengidentifikasi, mencari dan mengambil informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sumber :

Mitra, R. (2006). E-Government : Macro Issues . New Delhi : Gift Publishing.

Journal E-governance and Information Overload: It is Time to take Cognizance by Sushil Kumar and Vivek Gupta.

Studi Kasus Antarmuka Politisi Rakyat di Uttar Pradesh
(Pallav Pandey dan Naveen Kumar)

Kerangka kerja diperlukan pemerintah untuk membangun Demokrasi. Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan rakyat untuk membangun situasi yang ideal.
Dalam negara demokrasi, dibutuhkan interaksi antara masyarakat dengan pemerintah dalam proses pembangunan. Sehingga pemerintah dapat mendengarkan aspirasi masyarakat dengan baik dan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan. hubungan yang terjalin antara pemerintah dan warga di India khususnya di Uttar Pradesh dinilai belum cukup terlihat menguntungkan untuk kedua belah pihak. Hal ini disebabkan salah satunya karena penerapan sistem kasta dalam proses pemilihan yang membuat sistem politik di India menjadi tidak stabil.

Kriminalisasi politik sudah menjadi kenyataan saat ini di Utta Pradesh. Salah 1 penyebabnya adalah terdapat sistem kasta. Banyak dari kandidat yang baik tidak berani untuk mencalonkan diri dikarenakan terbentur oleh prediksi jika suara mayoritas hanya bisa didapatkan oleh orang berkasta tinggi.

Hal ini menjadi alasan digencarkannya budaya tatap muka antar pemerintah dan masyarakat yang terus menjadi perhatian. Solusi tersebut dapat meruntuhkan budaya pragmatisme. Penggunaan teknologi tatap muka antara masyarakat dan pemerintah serta mencari calon yang memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi merupakan solusi untuk mengghilangkan praktek yang selama ini terjadi. Yaitu kriminalitas Politik.

Kemajuan masyarakat umum harus sama selaras dengan pemerintahan, perlu dibentuk media antarmuka berbasis masyarakat yang praktis berbasis masyarakat, dimana politisi diberitahu mengenai wilayah tersebut dan sifat kegiatan pembangunan yang harus dilakukan. Dengan mengurangi faktor anti-incumbency, stabilitas diperkenalkan dalam sistem politik. Hal ini membantu orang-orang berpendidikan dan berdedikasi untuk terjun ke dunia politik dan membantu mereka bertahan lebih lama.

Sumber :
Mitra, R. (2006). E-Government : Macro Issues . New Delhi : Gift Publishing.
Journal A Case Study on the People Politician Interface in Uttar Pradesh by Pallav Pandey and Naveen Kumar

Reformasi E-Lektoral di India

  • V. Rajeev Gowda, Chitra S. Narayan and Joseph Ollapally

  • India merupakan salah 1 Negara berkembang yang sukses menerapkan Demokrasi. Salah 1 indikator dari keberhasilan demokrasi adalah turut berpartisipasinya masyarakat dalam pesta Demokrasi, yaitu Pemilu. Diperlukan proses pemilihan yang bersifat transparan. Maka TIK merupakan pemecah suatu permasalahan dari terjadinya kecurangan dalam pemilu.
    Hal ini terbukti dari beberapa proses pemilihan yang telah digunakan di India, yaitu:

    1. Proses Pendaftaran Pemilih
    Daftar pemilih terus diperbarui dan saat ini telah menggunakan sistem pendaftaran pemilih secara elektronik. Di Bangalore, Karnataka memiliki konsentrasi industri pengetahuan intensif, ada setidaknya satu juta lulusan yang tinggal di wilayah ini. seorang lulusan memperoleh hak suara dua kali untuk memilih di pemilihan umum dan pemilihan dewan. Metode ini dirasa tidak efektif yang kemudian melahirkan sikap apatis pemilih untuk menyuarakan pilihannya.

    2. Teknologi dan Mobilisasi Politik
    Internet telah membantu sebuah partai baru muncul, contohnya adalah Lok Paritran. India telah belajar dari pengalaman sebelumnya dimana terjadi perbedaan hak2 antar pemilih di India. Salah 1 hal yang menyebabkan partai Lok paritran berkembang adalah keberadaan internet. Mereka menggunakan internet untuk mempromosikan keberadaan mereka. Sehingga banyak simpatisan yang mendukung Lok Paritran. Tidak seperti partai-partai kebanyakan, mereka melakukan aktivitas kampanye melalui media internet. Mereka menggunakan internet untuk menggalang dana

    3. Informasi Calon Kandidat
    Calon Kandidat harus memiliki integritas yang tinggi. untuk itu mereka harus mencantumkan profil mereka, baik itu latar belakang pendidikan, aset harta dan kekayaan maupun track record mereka agar warga dapat mengetahui background dari calon kandidat.
    www.eci.gov.in merupakan product buatan KPU India. Website ini mempermudah warga India untuk mengetahui background dari calon kandidat. Terobosan dari KPU India

    4. Pengenalan Mesin Voting Elektronik
    Metode pemilihan secara manual dirasa memiliki banyak kekurangan dan cenderung menimbulkan peluang untuk berbuat kecurangan. Maka dari itu KPU India membuat terobosan baru untuk memecahkan permasalahan yang terjadi saat pemilihan. Terobosan tersebut bernama Mesin Voting Elektronik. Kegunaan dari sistem pemungutan suara elektronik dirasa sangat penting untuk masyarakat

    Internet saat ini membantu masyarakat untuk mencari informasi tentang background dari calon kandidat. Internet merupakan salah 1 media untuk memperlancar proses demokrasi di Negara India.

    Sumber :

    Mitra, R. (2006). E-Government : Macro Issues . New Delhi : Gift Publishing.

    Journal E-lectoral Reforms in India by V. Rajeev Gowda, Chitra S. Narayan and Joseph Ollapally.

    Peran Tata Kelola Elektronik untuk Daya Saing Negara: Eksplorasi untuk Mengidentifikasi Isu-isu Manajemen Strategis dalam Konteks India
    (Nomaya)

    India memiliki modal sumber daya manusia yang banyak untuk mewujudkan vision 2020. Denga banyaknya sumberdaya Manusia diharapkan bisa memajukan kondisi India. Salah 1 strategi yang dilakukan india adalah dengan memberangkatkan para pelajar ke Negara Barat untuk menimba ilmu yang kelak dapat memajukan India seperti Negara Asia Timur lain yang sudah maju. Sedangkan untuk manajemen, perekonomian India masih Condong ke arah Asia Timur. India memiliki pendapatan Perkapita sebesar 1000 Dollar US pertahun. Yang artinya pendapatan Negara India masih jauh dibandungkan Negara-Negara Maju.

    India memiliki peluang besar untuk menerapkan E-Governance di lingkup pemerintahannya. E-Governance merupakan media untuk memajukan segala aspek baik itu tata kelola didalam pemerintahan maupun perekonomian negara India. Tata kelola perusahaan merupakan area peluang besar bagi India. Tata kelola perusahaan merupakan hubungan antara pemangku kepentingan yang digunakan untuk menentukan dan mengendalikan arahan strategis dan kinerja organisasi. Di perusahaan modern, ada empat mekanisme tata kelola internal(konsentrasi kepemilikan, dewan direksi, kompensasi eksekutif dan struktur multidivisional) dan satu mekanisme tata kelola eksternal (market for corporate control).

    Beberapa pemimpin di pemerintahan, industri dan akademisi di India memprakarsai beberapa proyek perintis. Terdapat yayasan untuk kegiatan penelitian dan penyuluhan e-governance di India yang dirintis oleh seseorang bernama Gupta. Saat digulirkannya proyek perintisan, India menempati urutan ke 46 pada tahun 2004. Pada tahun 2006, Posisi India turun menjadi urutan ke 68. Beberapa proyek e-governance yang terkenal telah beroperasi selama beberapa tahun dan kesuksesan seharusnya dilakukan mulai berkontribusi terhadap daya saing. Agregasi yang sangat baik dari banyak contoh seperti itu dapat ditemukan di web halaman masyarakat terkemuka (ICEG, 2006).

    Proyek yang sukses tentu saja menguntungkan beberapa pemangku kepentingan. Ada beberapa proyek di daerah India yang memiliki presentase keunrtungan yang kecil. Hal ini dikarenakan daya saing yang diberikan kecil.
    e-Business & e-Commerce merupakan salah bagian dari proyek E-Governance yang berurusan di bidang perniagaan. Proyek ini bertujuan sebagai pendongkrak ekspor, pengembangan Industri yang dapat mendongkrak kekayaan Negara. Intinya fokus kepada urusan bisnis.

    Pada tahap perjalanan daya saing India, e-Business & e-Commerce bisa memberi Peluang unggul untuk meningkatkan penciptaan kekayaan melalui ekspor dan pengembangan yang canggih industri terkait dan pendukung di India.
    Peran dari e-bussiness dan e-commerce harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk memajukan perekonomian rakyat. Kualitas hidup Masyarakat harus bisa ditingkatkan. Sehingga terjadi keseimbangan dalam pengembangan sistem dan teknologi.

    Semua keuntungan yang didapatkan harus dipertahankan dengan baik. proyek e-governance harus berkontribusi pada peningkatan daya saing yang cepat dan relevan. Kemajuan perekonomian merupakan kebutuhan suatu negara yang penting.

    Hello world!

    Selamat datang di Blog Universitas Padjadjaran. Ini adalah artikel pertama Anda.