Biaya Politik untuk Kesejahteraan Sosial

dimuat di Rubrik fatsoen PR Rabu 11 maret 2009
(Partai) caleg
Berjuang, untuk
Kesejahteraan
Sosial

 

Pelaksanaan pemilihan umum legislalif yang tidak kurang dari 30 hari kedepan, semakin menguras energi bagi para peserta pemilu. Peraturan baru mengenai tatacara pemilihan serta penetapan anggota dewan perwakilan terpilih yang di tetapkan oleh undang-undang membawa sebuah fenomena baru dalam upaya sosialisasi dan kampanye pemilu kali ini.

Gempita atribut partai seakan ditelan oleh wajah-wajah menawan dari para calon anggota dewan perwakilan. Seolah-olah keberadaan partai yang mengusung mereka untuk menjadi calon anggota legislatif, relatif meredup dan kurang di-expose. Bahkan mekanisme kerja partai untuk kemenangan pemilu kali ini kurang mendapat perhatian, baik dari para anggota partai, pengurus partai ataupun dari caleg yang diusulkan partai.

Agak terlalu dipaksakan pemberlakuan undang-undang khususnya yang mengatur penetapan anggota dewan perwakilan dari hasil pemilu kali ini. Akibatnya dapat menimbulkan ketidaksiapan bahkan membuyarkan konsentrasi partai dalam menentukan langkah pemenangan pemilunya dan mempertegas platform perjuangan politiknya. Padahal, kejelasan platform dari partai peserta pemilu menjadi mutlak dalam mengukur tingkat keberpihakan terhadap kesejahteraan rakyat.

Sedikit kekhawatiran muncul apabila para wakil rakyat yang terpilih dari pemilu saat ini, merasakan minimnya dukungan partai. Apalagi, jika mereka merasa bahwa perjuangan menjadi wakil rakyat ini sebagian besar merupakan upayanya sendiri. Hingga akhirnya, mereka lupa memperjuangkan harapan konstituen yang diwakilinya.

Peran wakil rakyat dalam memperjuangkan harapan konstutiennya secara umum; 1). Melakukan kontrol terhadap langkah-langkah pemerintah dalam mengambil arah kebijakan pembangunan nasional, dan 2). upaya preventif dalam menentukan pribadi-pribadi yang memiliki integritas untuk memegang posisi strategis dalam kepentingan nasional. Keduanya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

Kesejahteraan secara sederhana dimaknai sebagai kondisi sosial ekonomi yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk dapat memenuhi kebutuhan yang bersifat jasmani, rohani dan sosial sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Sehingga diharapkan para wakil rakyat mampu mengendalikan para pengambil kebijakan untuk memelihara dan menciptakan suasana yang mampu mendukung segenap warga negara agar dapat kesempatan yang sama untuk melakukan usaha-usaha dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.

Sebaiknya para calon legislatif, memahami apa yang menjadi peran dan tugas apa bila terpilih sebagai wakil rakyat. Pemberian pemahaman mutlak diperlukan, dan peranan partai yang mengusulkan caleg untuk melakukan proses edukasi dan internalisasi mengenai peran dan tugas sebagai anggota dewan perwakilan.

Terkadang, partai dengan keadaan internal organisasi memiliki prioritas yang bisa jadi upaya pemberian pemahaman peran dan tugas sebagai wakil rakyat kepada para caleg yang diusulkannya terlupakan, terabaikan atau tergeser oleh keterbatasan pembiayaan dari partai.

Bisa kita pahami, perjalanan proses yang panjang harus dilalui oleh partai yang ingin jadi peserta pemilu. Hal ini, pastinya memerlukan pembiayaan yang besar. Hingga jadi satu alasan yang kita maklumi apabila partai kurang optimal melakukan edukasi dan internalisasi nilai baik pada aspek moralitas kebangsaan maupun aspek ideologi politik yang dijadikan platform partai.

Memang, ada partai politik yang mampu melakukan proses pedidikan dan pengkaderan kepada para caleg usulannya. Tapi itu saja rasanya belum cukup apabila upaya edukasi dan internalisasi nilai moralitas kebangsaan belum menjadi titik tekan intruksional dalam pembelajarannya.

Jangan sampai peranan partai dalam percaturan politik kita hanya sebatas moda-moda transportasi yang tidak memiliki kenyamanan bagi penumpangnya. Jauh dari harapan untuk mampu menjadikan penumpangnya merasa memiliki dan turut menjaga kenyamanannya. Terlebih pada era pemilu sekarang, meminjam istilah kawan saya “populis ellection” banyak sekali calon wakil rakyat yang diusulkan berasal dari jalur luar proses politik yang teruji.

Saatnya partai peserta pemilu memberikan penguatan-penguatan pemahaman berpolitik dan bernegara bagi para kader dan atau caleg usulannya dengan semangat menciptakan kesejahteraan umum. Saya berbahagia, ketika mengetahui partai yang memiliki jargon “untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bangsa” atau slogan ” Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat”.

Sekali lagi, tidak dapat dipungkiri proses edukasi dan internalisasi nilai moral pada caleg usulan partai membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pun, ada baiknya jika partai melakukan reorientasi dalam penentuan prioritas pembiayaan yang akan dikeluarkan.

Semoga, biaya yang dikeluarkan untuk proses pemilihan wakil rakyat dapat berdampak positif pada kesejahteraan rakyat !, jangan sampai muncul dibenak masyarakat bangsa ini bahwa pemilihan wakil rakyat tidak memberikan pengaruh bagi kesejateraan sosial.