Pemilu untuk Kesejahteraan

Dimuat di Fatsoen PR 27 jan 2009 dengan judul Reposisi Politik

Satu bagian penting lainnya dari kebijakan pembangunan adalah kebijakan pembanguna bidang sosial, secara singkat bisa dikatakan sebagai kebijakan pembangunan sosial. Bahkan dalam perkembangannya, pembanguna bidang sosial ini menjadi sebuah paradigma baru dari konsep pembangunan.

Terlepas dari perkembangan konsep pembangunan sosial, Negara Republik Indonesia memiliki misi yang termuat dalam pembukaan UUD 45; yaitu; …… membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia…untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ….. Misi yang ditulis dalam dokumen nasional tersebut merupakan salah satu perekat masih berdirinya bangsa ini, sehinga sudah seharusnya misi tersebut kita jadikan sebagai sebuah ideologi pembangunan.

Apabila kita cermati, misi Republik Indonesia secara jelas dan terang diamanatkan oleh para pendiri bangsa mengarah pada Ideologi Pembangunan yang semangatnya mengarah pada konsep “Negara Kesejahteraan”. Konsep negara kesejahteraan (welfare state) secara sederhana diartikan bahwa negara memiliki kewajiban menyediakan bagi seluruh rakyatnya secara adil dalam pendistribusian sumber kebutuhan dasar guna memelihara standar kehidupan yang layak.

 

Pemilu dan Kesejahteraan Rakyat

Artikulasi ideologi pembangunan yang memiliki semangat terhadap konsep negara kesejahteraan, dapat tergambarkan dalam penciptaan sistem kesejahteraan sosial nasional. Kenyataan yang memprihatinkan, sejak tahun 1974 perubahan sistem kesejahteraan sosial baru dapat disetujui oleh DewanPerwakilan Rakyat pada akhir tahun 2008.

Sebuah perjalanan panjang dari orde baru yang berganti dengan orde reformasi pata tahun 1998. Perubahan sistem kesejahteraan sosial sangat terlambat 10 tahun sejak orde reformasi memimimpin bangsa ini. Penetapan Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional (SKSN) dalam sebuah undang – undang yang ditetapkan wakil rakyat dari hasil pemilu yang kedua kali semasa orde reformasi.

Sungguh ironis jika dibandingkan dengan produk legislasi yang sangat banyak disetujui, hingga hal-hal yang sebetulnya tidak perlu setingkat undang-undang dalam pengaturannya. Seperti UU KDRT dan UU PA, andaikata UU Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional terlebih dulu ditetapkan.

Bahkan dalam perjalanannya, pengajuan Rancangan Undang Undang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional dilakukan oleh pemerintah hampir lima tahun yang lalu untuk dapat ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

 

Pilih Pribadi-Pribadi Pengabdi pada Kesejahteraan

Saatnya menentukan pilihan pada pemilu 2009 bagi pribadi-pribadi yang memegang amanat para pendiri republik ini. Jangan sampai kembali kita kecolongan memilih orang-orang yang memiliki pemikiran kerdil.

Mari kita kenali lebih dekat dan dalam pada pribadi-pribadi dari calon wakil rakyat yang akan kita pilih sebagi wakil kita. Memang kita masih memiliki kesulitan yang cukup kompleks. Aturan sistem pemilihan yang masih sulit dipahami sebagian masyarakat. Kejenuhan terhadap rangkaian pemilihan-pemilihan langsung kepala daerah. Apalagi jumlah partai dan calon legislatifnya peserta pemilu yang sangat banyak akan menambah kesulitan dalam menemukan pribadi-pribadi pengabdi pada kesejahteraan.

Setiap kesulitan bukan berarti tanpa pemecahan, dalam rangka menentukan pilihan yang tepat, kita sebaiknya lebih cermat dan teliti dalam mengenali setiap pribadi yang akan kita pilih, kita masih memiliki lebih dari dua bulan kedepan cukup waktu untuk dapat mengenali pribadi-pribadi yang memiliki jiwa dan pengabdian pada kesejahteraan.

Kedepan pada pemilu yang akan datang diharapkan, partai-partai peserta pemilu di republik ini melakukan reposisi politik dan secara bersama-sama menentukan apa yang menjadi misi keberadaan partai tersebut.

Saya yakin akan terjadi kelompok-kelompok besar partai yang memiliki kedekatan dan kesamaam dari misi sesama partai. Sehingga perkhidmatan pada kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan…sebagimana amat pendiri bangsa dapat diwujudkan. Hal ini akan memungkinkan masyarakat akan dengan mudah mengidentifikasi partai yang akan dijadikan pilihannya. Sehingga partisipasi politik dari masyarakat dalam pemilu semakinmeningkat

Sebagaimana partai peserta pemilu di negara yang sering dijadikan rujukan berdemokrasi, sebuah partai peserta pemilu memiliki arah kebijakan pembangunan dengan ideologi pembangunan yang jelas diusung dan diperjuangkan apabila memenangkan pemilu.

    Pada akhirnya, kesadaran sebagai bagian dari warga negara republik yan harus kembali di ingatkan kembali pada amanat pendiri bangsa ini. Misi berdirinya bangsa ini agar tercapai kesejahteraan umum selalu diingat dan disadari baik oleh pengelola bangsa, maupun sesama warga bangsa. Semoga belum tercapainya misi bangsa selama ini bukan merupakan alasan bubarnya bangsa ini.