ANALISIS PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA DI ERA OTONOMI

Analisis data pokok APBN dari tahun 2005-2012  (realitas dan dinamikanya)

jika kita melihat berdasarkan data pokok APBN dari tahun 2005-2012 ada sebuah kecenderungan yang terjadi. dimana pengeluaran atau belanja negara selalu meningkat dari tahun ke tahun (kecuali tahun 2009 mengalami penurunan). hal tersebut kita bisa lihat sebagai berikut (miliar rupiah): 509.632,4 (2005); 667.128,7 (2006); 757.649,9 (2007); 985.730,7 (2008); 937.382,1 (2009); 1.042.117,2 (2010); 1.320.751,3 (2011); 1.418.497,7 (2012). data tersebut menunjukan bahwa kecenderungan peningkatan pengeluaran dari tahun-ketahun sesuai dengan hukum yang dikatakan oleh Adolh Wanger, yang mengemukakan suatu hukum yang disebut dengan “Law of Ever Increasing State Activity” ( hukum tentang selalu meningkatnya kegiatan pemerintah). dengan adanya peningkatan yang selalu terjadi pada belanja negara maka hal tersebut berimplikasi pada peningkatan pendapatan negara. dimana pemerintah  harus mampu menggenjot pendapatannya untuk membiayai belanja negara tersebut. hal itu dikarenakan  konsep daripada pengeluaran negara berbeda dengan konsep pengeluaran rumah tangga/perusahaan. dimana konsep pengeluaran rumah tangga/perusahaan didasarkan pada pendapatannya. sedangkan pengeluaran negara itu didasarkan pada pengeluaran negara itu sendiri sehingga pengeluaran negara akan mempengaruhi penerimaan negara.

kemudian untuk penerimaan negara sendiri berdasarkan data pokok APBN 2005-2012. sektor yang paling banyak menyumbang bagi pendapatan negara adalah dari sektor penerimaan perpajakan. Bisa kita lihat bahwa untuk tahun 2005 sektor perpajakan menyumbang sekitar 70% untuk pendapatan negara. kemudian sekitar 64% untuk tahun 2006, sekitar 69% untuk tahun 2007, sekitar 67% untuk tahun 2008, sekitar 73% untuk tahun 2009, sekitar 73% untuk tahun 2010, sekitar 75% untuk tahun 2011, sekitar 79% untuk tahun 2012. dari data tersebut kita bisa melihat bahwa penerimaan perpajakan bersifat fluktuatif  tidak cenderung selalu meningkat setiap tahunnya dan juga tidak cendrung menurun setiap tahunnya.

kemudiaan untuk belanja negara sendiri berdasarkan data pokok APBN 2005-2012. dari tahun-ketahun pengeluaran terbesar lebih didominasi oleh belanja pemerintah pusat. padahal jika kita bisa kritisi, mengapa belanja pemerintah pusat pada era otonomi lebih besar daripada transfer ke daerah. padahal kita ketahui bahwa kewenangan pemerintah pusat hanya pada bidang politik luar negri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. dan sisanya merupakan kewenangan dari daerah sekitar 16 kewenanga. dari data yang ada bisa kita uraikan bahwa untuk tahun 2005 belanja pemerintah pusat untuk K/L dan Non K/L menyerap sekitar 71%, kemuadian sekitar 66% untuk tahun 2006, sekitar 67% untuk tahun 2007, sekitar 70% untuk tahun 2008, sekitar 67% untuk tahun 2009, sekitar 67% untuk tahun 2010, sekitar 69% untuk tahun 2011, dan sekitar 67% untuk 2012. dari data tersebut kita bisa simpulkan bahwa untuk belanja negara khususnya belanja pemerintah pusat dari tahun ketahus bersifat fluktuatif dan begitu juga sebaliknya untuk transfer ke daerah bersifat fluktuatif.

kemudian karena kita pada saat ini tidak lagi menggunakan sistem anggran berimbang melainkan menggunakan anggaran defisit/surplus, setiap tahun berdasarkan data pokok APBN, anggaran kita selalu mengalami defisit. bisa kita lihat bahwa dari tahun 2005-2012 masing-masing yaitu (miliar rupiah), 14.408,2 (2005); 29.141,5 (2006); 49.843,7 (2007); 4.121,3 (2008); 88.618,8 (2009); 46.845,7 (2010); 150.836,7 (2011); 125.620,0 (2012). jika dilihat defisit terbesar ada pada tahun 2011, dan defisit tersebut lebih dikarenakan adanya penyeseuain terhadap APBN 2011. sehingga yang awalnya defisit ditargetkan sekitar 1,8% terhadap PDB menjadi meningkat sampai 2,1% terhadap PDB. dan dana penyesuaian tersebut diperuntukan untuk subsidi energy dan juga program prioritas seperti kebutuhan akan ALUSISTA, kebutuhan akan perubahan kesejahteraan melalui program bernama cluster empat, dan dana kebutuhan untuk SEA GAMES.

kemudian jika kita tinjau lebih dalam dari tahun-ketahun penerimaan perpajakan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional, yang paling besar menyumbang terhadap penerimaan negara adalah pajak penghasilan. Dimana pajak penghasilan ini terdiri dari PPh Migas dan PPh Non Migas. Untuk penerimaan negara bukan pajak dari tahun-ketahun yang paling besar menyumbang terhadap penerimaan dalam negeri adalah penerimaan SDA. Dimana penerimaan SDA ini tersiri dari Migas dan Non Migas.

untuk belanja pemerintah pusat berdasarkan data pokok APBN 2005-2012, ada kecenderungan dari tahun-ketahun belanja terbesar ada pada subsidi. Dimana subsidi ini mencakup subsidi energy dan Non energy. Kemudian diikuti oleh pembayaran bunga utang, belanja pegawai, belanja modal, belanja barang, bantuan social, dan belanja lain-lain. walaupun setiap tahun tidak berurutan seperti itu, tapi ada kecenderungan selalu seperti itu. kemudian apabila kita rinci lagi kedalam belanja pemerintah pusat menurut fungsi. berdasarkan data pokok APBN 2005-2012 belanja terbesar dari tahun-ketahun di dominasi oleh pelayanan umum. dan apabila kita rinci lagi belanja pemerintah pusat menurut organisasi berdasarkan data pokok APBN 2005-2012 belanja terbesar ada pada KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL. dan ini dikarenakan sesuai undang-undang bahwa anggaran pendidikan harus sebesar 20%. Jadi tidak heran apabila belanja pemerintah pusat menurut organisasi mencapai 20%. Dan karena memang pendidikan dalam artian mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan daripada negara indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD45 alinea ke-4


Leave a Reply

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create