Skip to content


Tanpa bukti, Tanpa fakta semuanya bisa dianggap sebagai isu belaka

tegalbuleud1.jpg

Dalam Seminar dan Lokakarya di FK Unpad, 31 Oktober 2009, Dr. Chusak Prasittisuk, Acting WHO Representative, Jakarta, Indonesia pada Seminar “tentang Peran Profesi dan Insan Kesehatan dalam Politik dan Kebijakan Kesehatan” mengatakan: “Health care policy should be based on sound scientific knowledge, and health professional can play a key role to ensure scientific basis in the policy”.

Dia juga mengatakan “Shortage of health personnel and a lack of systematic deployment and incentives policy are increasing being observed in some countries in this region. Greatest shortage of healthcare professionals, in terms of numbers is in Bangladesh, India and Indonesia. There is also a problem of distribution of the health workforce in these countries, e.g. concentration of health professionals in urban areas”.

Ada juga yang menarik. Walaupun budget untuk sector kesehatan oleh pemerintah pusat meroket tinggi namun hasilnya ternyata tidak signifikan. Walaupun kebijakan pembiayaan kesehatan sekarang ini lebih mengutamakan pemerataan serta berpihak kepada masyarakat miskin (equitable and pro poor health policy), tetapi tidak mengabaikan kepentingan kelompok masyarakat lainnya (total coverage) akan mendorong tercapainya akses yang universal, memenuhi aspek keadilan dan sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan.

Saya, orang luar yang kebetulan hadir sebagai undangan cuman bisa termenung. Jadi apa saja yang bisa dibanggakan oleh Menkes lama? Kecuali masalah specimen virus Flu Burung dan masalah Namru (Naval Medical Research Unit), praktis hampir semua indicator kesehatan masyarakat makin merosot. Setidaknya itu yang saya tangkap dari diskusi pada seminar dan lokakarya tadi siang.

Saya juga jadi ingat kehidupan masyarakat pedesaan di Pangalengan, Cidahun, Tegal Buleud dan desa-desa lainnya yang jauh dari jangkauan layanan kesehatan yang normative. Penanganan kesehatan pada dasarnya takkan bisa ditangani Depkes dan segenap jajarannya. Sektor-sektor lain, masyarakat, tokoh2 masyarakat berperan penting dalam pemberdayaan kesehatan masyarakat. Saya sempat bermimpi, dokter bukanlah orang-orang super yang harus diberi semua beban dan tanggungjawab untuk membuat seseorang bebas dari penyakit. Sosiolog, anthropolog, psikolog dan lain-lain adalah2 orang2 penting lainnya yang dibutuhkan untuk membantu dalam penanganan kesehatan masyarakat di luar masalah kuratif.

Hari-hari terakhir ini bukan hanya masalah penyakit saja yang patut untuk ditelaah dan dikomentari. Masalah buaya dan cicak, masalah polisi dan KPK adalah masalah penting untuk dikaji. Tapi bukan untuk berpartisipasi dalam “sejuta tanda tangan atau simpati melalui Fb’. Hukum punya sistemnya sendiri, semua pihak seharusnya menghormati institusi hukum. Tentu dalam kerangka peraturan perundangan yang berlaku. Biarkan jaksa, polisi, pengacara dan hakim bekerja dulu. Jangan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Orang awam yang tidak tahu hukum mestinya paham dan jangan menjadi ‘hakim”. Tanpa bukti, tanpa fakta semuanya harus dianggap sebagai isu belaka.

Beberapa tokoh diundang SBY untuk mendiskusikan masalah krusial tentang polisi dan KPK. Semoga mereka tidak masuk dan terjebak dalam kooptasi masalah hukum. Hakim diberi amanah sebagai “wakil” Tuhan untuk memberi rasa keadilan di negeri ini. Dan para tokoh, para cendekiawan, budayawan yang bersuara lantang. Kali ini, saya berbeda pandangan dengan mereka. Orang bijak bertindak atas dasar nilai-nilai moralitas dan bicara dalam kerangka system, tidak membela orang per orang. Sekali lagi, ini negeri yang memiliki hukum dan tatanan normative. Orang bisa salah tapi jangan hancurkan lembaganya. Tidak semua polisi, jaksa, pengacara dan hakim itu brengsek. Hanya Tuhan yang tak pernah salah.

Semoga hal ini tidak benar, dalam kasus KPK nuansa politik lebih dominan dibandingkan masalah hukumnya. Hukum rimba kelihatannya sedang ingin digalang dan digulirkan. Maaf, jangan mendelegitimisasi pemerintah hanya karena tak puas tak mendapatkan kue kekuasaan (seperti sinyalemen A.M. Hendropriyono).

Well., saya jadi ingat satu hal yaitu tentang kesehatan mental. Tentang sikap gampang menuduh. Mungkin QS At-Hujaraat 49: 12, bisa menjelaskan tentang hal di atas. “Yaa ayyuhal ladzina aamanuj tanibuu katsiiram minazh zhanni inna ba’dhazh zhanni itsmuw wa laa tajassasuu wa laa yaghtab ba’dhukum ba’dhan a yuhibbu ahadukum ay ya’kula lahma akhiihi maitan fa karihtumuuhu wat taqullaaha innallaaha tawwaabur rahiim’. Yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari keburukan orang dan janganlah sebahagian kamu menggunjing atas sebahagian yang lain. Adakah diantara kamu suka memakan daging saudaranya yang mati?. Maka kamu membenci (memakan)nya. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Harapan saya polisi, jaksa, hakim, dan pengacara menjalankan tugas dengan hati nurani dan sesesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tanpa tendensi, tanpa tekanan. Dan, masyarakat awam bukan penegak hukum, para pemirsa dan pemerhati hukum, para moralis tak perlu rame2. Bikin ribut dan resah masyarakat. Kenapa ngga’ rame2 memberantas kemiskinan, membantu masyarakat yang susah akibat gempa, tsunami, atau orang2 yang sedang kelaparan di sekitarnya.

Posted in Refresh.


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.



Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.