Skip to content


Sistem Perbibitan Ternak, Pelestarian dan Pemanfaatan

Bibit ternak adalah salah satu faktor kunci keberhasilan dalam pembangunan subsektor peternakan oleh karenanya untuk menjamin tersedianya bibit ternak yang memenuhi kebutuhan dalam hal jumlah, standar mutu, syarat kesehatan, syarat keamanan hayati serta terjaga keberlanjutannya yang dapat menjamin terselenggaranya usaha budidaya peternakan, diperlukan arahan perumusan sistem perbibitan nasional.

Sejalan dengan perkembangan global dan kebijakan otonomi daerah maka dipandang perlu untuk mengatur kembali sistem perbibitan nasional melalui Peraturan Menteri Pertanian No: 36/Permentan/Ot.140/8/2006 dan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian No: 35/Permentan/Ot.140/8/2006 mengenai Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak.

Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat cq Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat sesuai dengan wewenang yang dimilikinya memandang perlu untuk merumuskan kembali kebijakan di bidang perbibitan ternak dan khususnya Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak di Wilayah Propinsi Jawa Barat dan khususnya Kabupaten/kota.

Sistem perbibitan ternak serta pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya genetik ternak mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No: 36/Permentan/Ot.140/8/2006 dan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian No: 35/Permentan/Ot.140/8/2006 mengenai Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan substansi dan secara hierarki peraturan perundangan tersebut belum dicabut.

Oleh karenanya Sistem Perbibitan Ternak di masing-masing daerah meliputi (a) Pemanfaatan Sumberdaya Genetik, (b) Pemuliaan Ternak, (c) Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak, (d) Wilayah sumber Bibit, (e) Kelembagaan Perbibitan, (f) Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan atau Bibit Ternak, (g) Standarisasi dan Sertifikasi, serta (h) Pengawasan benih dan atau Bibit Ternak, harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pertanian No: 36/Permentan/Ot.140/8/2006.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota cq Dinas Peternakan dan atau Dinas yang berwenang dalam bidang peternakan perlu menyesuaikan Kebijakan sistem perbibitan ternak dan Implementasinya khususnya dalam membina, mengatur dan mengawasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi subdin Perbibitan.

Makalah lengkap: dwicipto@unpad.ac.id

Posted in Pendidikan.


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.



Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.