Skip to content


Tinjauan Pranata Hukum Peternakan dan Otonomi Daerah dalam SISKESWANNAS

[makalaH lengkap: dwicipto@unpad.ac.id]

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka pemantapan peternakan sebagai industri biologis yang dikendalikan manusia, maka perlu dukungan dan perangkat yang ideal dalam mengemban tugas dan peran bidang kesehatan hewan. Kondisi yang ideal berupa ternak sehat, lingkungan budidaya yang bebas dari penyakit berbahaya, produk peternakan yang aman, sehat, utuh/murni, dan halal untuk konsumsi manusia harus diatur untuk kepentingan bersama. Guna mengantisipasi hal tersebut pemerintah mempunyai sistem pendekatan yang disebut Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Siskeswannas).

Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Siskeswannas) pada dasarnya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, utamanya adalah Undang-undang Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 6 Tahun 1967. Banyak para ahli berpendapat bahwa suatu peraturan perundangan yang baik setidaknya harus mengacu pada adanya keserasian antara landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Perubahan pembangunan yang sangat dinamis dan cepat seringkali menjadikan peraturan perundangan terlambat untuk mengantisipasinya. Hal inilah yang mendorong banyak kalangan untuk segera merevisi UU No. 6 Tahun 1967.

Para ahli menafsirkan hukum dan filsafat hukum secara beragam. Namun kebanyakan mengatakan hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai. Ada penyerasian antara ketertiban dan ketenteraman, antara kebendaan dengan keakhlakan, dan antara kelanggengan/konservatisme dengan pembaharuan. Dunia etis yang menjadi latar belakang kehidupan tidak dapat diraba semata-mata oleh panca indera. Kehidupan masyarakat dan pembangunan harus dirancang, dimana hukum merupakan payung pelindung. Oleh karenanya konsistensi logis dari azas-azas atau peraturan perundangan terus diuji dan kadangkala dipertanyakan dari waktu ke waktu. Logika ilmu pengetahuan pun seringkali harus dikompromikan untuk sebuah keseimbangan. Masyarakatlah yang membutuhkan sebuah hukum bukan pemerintah.

Industri peternakan merupakan bagian dari sistem pertanian dan sistem pangan, dimana dimensi perdagangan dan jasa sangat mewarnai sektor ini. Secara filosofis selalu muncul pertanyaan sejauhmana peraturan perundangan di bidang peternakan dapat dan mampu memberikan jawaban terhadap sistem dan dimensi di atas. Banyak kalangan yang skeptis bukan hanya karena materi hukum namun bagaimana hukum tersebut dapat ditegakkan. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sesuai, berarti mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum harus dapat menjadi alat pembaharuan dalam masyarakat dan kelembagaan pendukungnya harus dapat difungsionalkan.

Seperti halnya negara berkembang yang lain atau dalam masa transisi dimana sedang terjadi perubahan nilai-nilai masyarakat dari nilai-nilai yang bersifat tradisional ke nilai-nilai yang modern, tidaklah mudah untuk membuat suatu peraturan perundangan yang sangat sempurna. Revisi terhadap Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan hewan

) Staf Pengajar di Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, Sumedang
menggantikan UU No. 6 Tahun 1967, kelihatannya berjalan lamban dan sangat alot pembahasannya karena banyak kepentingan yan ingin dimasukkan. UU harus berfungsi sebagai “social engineering” terutama untuk kepentingan umum, masyarakat dan kepentingan pribadi. Kompleksitas perundang-undangan dan masalah-masalah sosial yang mungkin akan timbul perlu dipikirkan secara dini sebelum RUU baru tersebut disahkan. Namun waktu dan dinamika masyarakat harus mendapat perhatian serius.

“Kita berada lima puluh atau seratus tahun di belakang negara maju. Kita harus mengejar ketertinggalan ini dalam sepuluh tahun. Kita yang melakukannya atau mereka yang menghancurkan kita” (Josef Stalin)

Posted in Pendidikan.


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.



Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.