Skip to content


PENGEMBANGAN POLA BREEDING TERNAK SAPI POTONG DI JAWA BARAT

oleh:
Dwi Cipto Budinuryanto, Sondi Kuswaryan dan Asep Anang
Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran

Ringkasan [makalah lengkap: dwicipto@unpad.ac.id]

A. Latar Belakang
Pengembangan sumberdaya genetik ternak lokal merupakan bagian penting dari sistem ketahanan dan keamanan pangan nasional. Ternak lokal, ternak hasil persilangan dan atau ternak yang beberapa generasi telah mengalami adaptasi merupakan sumberdaya genetik yang keberadaannya harus dipertahankan bahkan dikembangkan. Keberadaan ternak tersebut yang cukup lama dan banyak dipelihara oleh masyarakat sudah memberikan bukti kuat bahwa ternak tersebut cukup memiliki adaptasi dan oleh karenanya perlu menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan produktivitasnya. Sumberdaya genetik ternak merupakan masalah penting sehingga FAO merekomendasikan pemanfaatan sistem manajemen global sumberdaya genetik (AnGRs).

Riset, pemanfaatan dan evaluasi sumberdaya genetik, nilai ekonomi dan metode (termasuk didalamnya adalah interaksi kebijakan program dan teknolologi) sangat penting dan terkait dengan sistem produksi yang dikembangkan. Pemahaman terhadap sistem produksi (agriculture) dan kebijakan perdagangan mempengaruhi implementasi manajemen AnGR. Dalam kaitannya dengan program breeding, terdapat komponen yang saling berinteraksi yaitu peternak, breeder, industri prosesing, konsumen dan pemerintah. Investasi dalam program breeding secara ekonomi mungkin kurang menarik namun harus ada jalan atau upaya untuk merangsang pola pengembangan sumberdaya genetik ternak lokal. Diversity bangsa ternak lokal berbasis biologi dan ekologi perlu diteliti begitu pula genetic erosion bangsa-bangsa ternak lokal. Oleh karenanya perlu ada database tentang (a) karakteristik adaptif terutama bangsa, ukuran dan distribusi populasi dan produktivitas dari ternak, (b) karakteristik sistem produksi dan fisiologik, dan (c) pengembangan strategi dan pola breeding yang tepat.

Masalah mendasar untuk pengembangan ternak sapi potong sekarang ini dan untuk beberapa tahun mendatang adalah pengadaan bibit yang secara kuantitatif dan kualitatif masih rendah. Pemerintah telah menyadari fakta tersebut sehingga salah satu program nasional (pemerintah) adalah pembibitan ternak. Pembibitan merupakan bagian penting dari pembangunan peternakan secara menyeluruh. Secara empiris menunjukkan lemahnya usaha pembibitan mendorong membanjirnya sapi-sapi impor. Pada umumnya sektor swasta kurang tertarik terhadap usaha pembibitan. Karena disamping memerlukan investasi yang tinggi, usaha pembibitan memerlukan waktu yang lebih panjang. Itulah sebabnya dapat dikatakan, selama ini pembibitan ternak secara tidak langsung berbasis pada usaha peternakan rakyat, yang tentu saja programnya kurang begitu terarah.

Keadaan tersebut di atas tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Pola perbibitan yang lebih terpadu harus segera dilakukan secara sistematis. Peran pemerintah masih sangat diperlukan. Dalam era otonomi daerah, tantangan untuk dapat mendesain pola perbibitan yang terpadu akan sedikit mengalami kesulitan dalam aspek pola pembinaan oleh Dinas Peternakan atau lembaga terkait. Pola perbibitan bersifat lintas sektoral dan melibatkan berbagai aspek kepentingan sosial dan ekonomi yang dalam batas-batas tertentu tidak dapat dikendalikan oleh unsur birokrasi yang dalam praktek sangat dibatasi oleh tugas dan wewenang administratif daerah.

Kemampuan Jawa Barat dalam menyediakan daging sapi sampai dengan tahun 2003 baru mencapai 24,55 persen dari seluruh kebutuhan. Akibatnya sekitar 249.000 ekor sapi tiap tahun harus didatangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan daging. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan jumlah populasi sapi sotong yang ada di Jawa Barat tahun 2003, sekitar 223.818 ekor. Artinya bila tidak ada tambahan sapi dari luar (propinsi lain dan sapi impor), sapi potong yang ada hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging sapi selama satu tahun.

Menyadari kekurangan tersebut, berbagai langkah kebijakan telah ditempuh oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat, antara lain melalui fasilitasi dalam pengembangan potensi wilayah berdasarkan komoditas unggulan, peningkatan populasi ternak unggulan dan peningkatan pemilikan pada skala usaha dengan pemeliharaan pola intensif, pemanfaatan teknologi yang mendukung peningkatan produktivitas, serta kebijakan lainnya yang menunjang. Integrasi langkah-langkah tersebut, telah berhasil mendorong perkembangan populasi sapi potong walaupun belum maksimal.

Populasi sapi potong yang ada saat ini di masyarakat peternak, dinilai masih sangat jauh dari potensi populasi yang dimiliki (kapasitas tampung) mencapai 3.056.917 ekor. Kesenjangan antara populasi riil dengan populasi potensi akan dapat diperpendek jaraknya, bila keberhasilan meningkatkan kuantitas dan kualitas bibit dapat dipacu lebih baik lagi. Kebutuhan terhadap peningkatan suplai bibit menjadi relatif sulit berjalan, sehubungan dengan sektor pembibitan sapi potong sampai saat ini kurang mampu menarik investasi, karena dinilai kurang profitable. Upaya pemerintah daerah Jawa Barat untuk mendirikan UPTD BPPT Sapi Potong adalah langkah strategis yang baik untuk meningkatkan kualitas bibit sapi potong.

Meskipun nilai manfaat IB telah terbukti, namun upaya memasalkan inovasi tersebut masih terkendala oleh berbagai faktor, antara lain ;
a. Terbatasnya pelayanan yang disediakan (SDM, dan segala fasilitasnya).
b. Jumlah akseptor IB dalam suatu kawasan umumnya relatif kecil, menyebabkan pelayanan menjadi tidak efisien.
c. Petugas inseminator sebagian, belum mampu menjadi agen pembaharu peternakan sapi potong, khususnya dalam kaitannya dengan upaya peningkatan populasi akseptor dalam suatu wilayah, sampai mencapai populasi optimal.
d. Pada sebagian besar sentra pengembangan sapi potong, pola pemeliharaan masih semi intensif, sehingga pengamatan peternak terhadap kondisi sapinya relatif kurang. Kondisi ini sering mengurangi keberhasilan kebuntingan atau S/C menjadi besar.
e. Di beberapa lokasi, peternak sapi potong menganggap perkawinan dengan IB merupakan beban, karena harus mengeluarkan sejumlah uang cash, yang manfaatnya belum tentu ada. Disamping itu keterbatasan uang cash di pedesaan turut menyumbang terhadap keengganan menggunakan IB.

Fenomena keberhasilan adanya peningkatan penerimaan finansial dari adopsi inovasi IB, secara strategis sampai saat ini belum mampu dideteksi dan diikuti dengan pendekatan pola pembibitan (breeding) yang terstruktur, sehingga keunggulan kuantitas dan kualitas pedet belum dapat dibakukan dalam suatu pola yang direkomendasikan sebagai suatu kebijakan.
Dalam suatu kawasan sentra pengembangan sapi potong terdapat berbagai jenis bangsa sapi mulai sapi lokal, PO, Brahman cross breed (CB), Simmental (CB), Limousin (CB), serta berbagai sapi persilangannya, bahkan di daerah sapi potong tertentu terdapat pula persilangan dari sapi perah FH. Sampai saat ini, informasi penyebaran semen pejantan belum tertata dengan baik, demikian juga jangka waktu pengulangan masuknya semen pejantan tertentu pada suatu wilayah masih belum terdeteksi, akibatnya peluang terjadinya inbreeding masih cukup besar serta belum terdeteksi. Bila hal ini terjadi secara berulang dalam jangka waktu tertentu akan menurunkan kualitas pedet yang dihasilkannya.

Dalam kaitannya dengan upaya peningkatan kualitas sapi potong di suatu daerah, pelaksanaan inseminasi buatan sampai saat ini dinilai merupakan cara yang efektif dan efisien, karena waktu yang tempuh untuk mencapai hasil dapat lebih singkat, serta pejantan unggul dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, pada beberapa daerah dimana IB telah dilaksanakan dalam kurun waktu yang lebih lama, sudah terlihat adanya suplai pedet unggul yang cukup banyak keluar dari daerah tersebut, baik pedet jantan maupun betina. Meskipun hal ini merupakan indikator lain dari keberhasilan IB, namun kejadian ini kurang memberikan manfaat atau merupakan kerugian bagi upaya peningkatan kualitas genetik sapi di lokasi bersangkutan. Mempertimbangkan hal ini, harus dicarikan suatu pola bagi penyediaan pedet betina unggul, dimana upaya keluarnya pedet betina tersebut harus dikendalikan, tanpa harus merugikan peternak yang akan menjualnya.

Jangkauan wilayah pelayanan IB sampai saat ini masih memiliki keterbatasan, baik karena tenaga inseminator belum tersedia, atau memang daerahnya terpencil. Bagi sentra pengembangan sapi potong yang belum terjangkau pelayanan IB, peran sapi pejantan lokal masih sangat diperlukan. Di berbagai daerah pengembangan sapi potong, ketersediaan pejantan saat ini sangat terbatas. Rasio sapi jantan dan betina yang dipelihara peternak saat ini sangat timpang sehingga tidak memberikan dukungan yang cukup untuk mencapai kebuntingan akibatnya produktivitas menghasilkan pedet menjadi sangat rendah. Disamping itu, kualitas pejantan yang tersedia juga relatif kurang baik. Sapi pejantan berkualitas cenderung dijual terlebih dahulu, karena harga sapi jantan yang baik, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga sapi betina. Mempertimbangkan hal itu, bagi daerah dimana pelayanan IB belum dapat dilakukan, maka pengadaan dan pengelolaan pejantan lokal unggul dalam suatu kawasan sentra pengembangan sapi potong menjadi sangat penting untuk diperhatikan.

Dari informasi yang telah diungkap sebelumnya, terlihat bahwa sampai saat ini di Jawa Barat belum ada suatu pola umum atau khusus yang dapat dijadikan pedoman bagi upaya breeding sapi potong, akibatnya upaya breeding dalam mencapai tujuannya menjadi kurang efektif dan efisiesn, kurang jelas dan tidak terarah. Mempertimbangkan hal tersebut, diperlukan suatu pedoman yang mengatur dan mengarahkan breeding sapi potong, baik dengan memanfaatkan teknologi inseminasi buatan atau pejantan unggul, dalam rangka memberikan dukungan bagi upaya kearah kemandirian penyediaan daging sapi di Jawa Barat.

Posted in Pendidikan.


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.



Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.