Category Archives: Komunikasi Bisnis & Diplomasi Korporat

Opini: Perwujudan Demokrasi Kampus

Source image: flaticon.com

Oleh: Budi Mulyana

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 33 tahun 2012 tentang pengangkatan dan pemberhentian rektor/ketua/direktur pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah menyebutkan bahwa Pemimpin perguruan tinggi adalah Rektor pada universitas/institut, Ketua pada sekolah tinggi, dan Direktur pada politeknik/akademi yang diselenggarakan oleh Kementerian.

Rektor adalah pimpinan tertinggi dalam sebuah institusi pendidikan tinggi yang bertanggung jawab atas keberlangsungan instusi. Keberhasilan Perguruan Tinggi tidak akan terlepas dengan keberhasilan pimpinan institusi perguruan tinggi. Rektor dianggap berhasil apabila dia memahami keberadaan perguruan tinggi sebagai organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan peranan sebagai seorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin institusi perguruan tinggi tersebut.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 33 tahun 2012 tentang pengangkatan dan pemberhentian rektor/ketua/direktur pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pada pasal 7 menyebutkan pemilihan rektor/ketua/direktur sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:

  • Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
  • Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.

Pertanyaannya adalah kenapa menteri harus memiliki hak suara yang sangat luar biasa yaitu sebesar 35%. Dalam beberapa kasus yang akan menang dalam pemilihan rektor adalah yang mendapatkan suara dari senat akademik ditambah dengan tambahan hak suara dari menteri. Sementara dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 26 tahun 2015 tentang bentuk dan mekanisme pendanaan perguruan tinggi negeri badan hukum, Pasal 1 ayat 3 menyebutkan perguruan tinggi negeri badan hukum yang selanjutnya disebut PTN Badan Hukum, adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom.

Peraturan menteri diatas  menjadi kontra produktif dengan  peraturan pemerintah no 26 tahun 2015 terutama dalam konteks otonomi. Pemerintah dalam hal ini masih mempunyai keinginan untuk melakukan intervensi terhadap perguruan tinggi terlepas perguruan tinggi tersebut sudah berubah statusnya menjadi PTN badan hukum atau belum.