Opini: Internasionalisasi Perguruan Tinggi, antara Idealisme dan Bisnis

Source image: masterstudies.com

Oleh: Budi Mulyana

Beralihnya direktorat pendidikan tinggi dari kementerian pendidikan dan kebudayaan kepada kementerian riset dan teknologi yang kemudian menjadi kemenristekdikti diharapkan dapat meningkatkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia dalam menghasilkan lulusan dan hasil-hasil riset yang bermanfaat bagi kemajuan Bangsa. Pangkalan data pendidikan tinggi (PDDIKTI) hingga tahun 2016 mencatat jumlah perguruan tinggi di Indonesia sebanyak 4406 terdiri dari Akademi 1.107, Politeknik 203, sekolah tinggi 2.424, Institut 131, Universitas 541.

Dalam undang-undang pendidikan tinggi nomor 12 tahun 2012 tertulis bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi. Dengan diberikannya otonomi, perguruan tinggi diharapkan mampu meningkatkan kualitasnya dengan berpegang pada prinsip continuous quality improvement. Beberapa perguruan tinggi bahkan diberikan tantangan oleh pemerintah untuk menduduki ranking 500 besar dalam perangkingan perguruan tinggi di dunia.

Menurut Knight, J. (1994) internasionalisasi adalah proses mengintegrasikan dimensi budaya internasional ke dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Namun dari jumlah perguruan tinggi yang ada tentunya tidak semua perguruan tinggi perlu melakukan internasionalisasi tergantung pada kondisi internal perguruan tinggi masing-masing. Berdasarkan data webometric yang di release bulan juli 2016 Beberapa perguruan tinggi di Indonesia diantaranya UGM, UI, dan ITB masing-masing berada pada urutan 724, 809, dan 895 dunia. Banyaknya perangkingan perguruan tinggi di dunia saat ini seolah memberikan challenge pada perguruan tinggi di Indonesia untuk berbenah diri dan terlibat didalamnya, demi rekognisi dari dunia internasional sebagai world class university.

Pentingkah internasionalisasi perguruan tinggi?

Penting atau tidaknya internasionalisasi perguruan tinggi tergantung dari tujuannya, beberapa Negara maju menjadikan ekonomi sebagai motif mereka dalam internasionalisasi perguruan tinggi, karena pendidikan menurut mereka merupakan salah satu entitas bisnis yang sangat besar dan profitable. Kita sering melihat dalam pameran-pameran pendidikan yang diselenggarakan di Jakarta atau di kota lain di Indonesia, betapa gencarnya mereka melakukan promosi perguruan tinggi untuk menarik minat calon mahasiswa dari Indonesia, sementara di Indonesia pendidikan tidak dipandang sebagai sebuah industri bisnis. Pembukaan UUD 1945 menyebutkan salah satu poinnya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, barangkali ini yang  menjadi ciri sekaligus salah satu motif nasional dalam melaksanakan internasionalisasi perguruan tinggi, jelas terlihat sangat kontras dengan tujuan bisnis yang dilakukan oleh beberapa Negara maju.

Selain harus ada motif nasional atau tujuan trategis dari pemerintah, perguruan tinggi dipandang perlu memiliki motif sendiri dalam rangka menuju internasionalisasi perguruan tinggi, beberapa tujuan perguruan tinggi yang dituangkan kedalam visi mereka diantaranya; (1) UGM: Universitas Gadjah Mada sebagai pelopor perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif, mengabdi kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila; (2) UI: Mewujudkan Universitas Indonesia menjadi PTN BH yang mandiri dan unggul serta mampu menyelesaikan masalah dan tantangan pada tingkat nasional maupun global, menuju unggulan di Asia Tenggara; dan (3) ITB: Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia. Dari beberapa visi tersebut terlihat jelas bahwa perguruan tinggi sudah mendeklarasikan sebagai world class university, siap berkontribusi ditingkat dunia dan siap bersaing menghadapi era globalisasi.

Bagi sebagian orang, internasionalisasi perguruan tinggi dikhawatirkan cenderung bergerak kearah komersialisasi pendidikan yang akan merugikan masyarakat dengan daya beli yang rendah.  Namun jika merujuk kepada peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia nomor 39 tahun 2016 tentang biaya kuliah tunggal (BKT) dan uang kuliah tunggal (UKT) pada perguruan tinggi negeri di lingkungan kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi disebutkan bahwa, perguruan tinggi negeri dapat memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru program diploma dan program sarjana bagi mahasiswa asing dan  mahasiswa kelas internasional tetapi tidak kepada mahasiswa yang berasal dari dalam Negeri sendiri.

Artinya perguruan tinggi boleh memberikan tarif yang lebih tinggi kepada mahasiswa asing dibandingkan dengan mahasiswa dari dalam negeri, dengan begitu diharapkan perguruan tinggi mendapatkan penerimaan yang lebih besar dari tuition fee / SPP yang dibayarkan mahasiswa asing, sebagai contoh beberapa perguruan tinggi di Amerika misalnya, tuition fee bagi mahasiswa asing lebih besar lima kali lipat dibandingkan mahasiswa dalam Negeri. Perguruan tinggi merupakan organisasi nirlaba dimana pendapatannya dipergunakan kembali untuk perbaikan kualitas perguruan tinggi itu sendiri, dengan begitu jika penerimaan dari mahasiswa asing lebih besar diharapkan biaya kuliah atau UKT dari mahasiswa dalam Negeri bisa lebih murah, atau dana tersebut bisa dimanfaatkan bagi penambahan kapasitas perguruan tinggi sehingga angka partisipasi kasar bisa meningkat.

Data yang dikeluarkan oleh kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi menyebutkan bahwa angka partisipasi kasar masyarakat Indonesia terhadap perguruan tinggi dalam laporan tahunan kemenristekdikti 2015 tercatat 33,66% lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia dan Korea. Jika dilihat dari analisis tersebut maka internasionalisasi perguruan tinggi tidak bisa disebut sebagai komersialisasi pendidikan, tetapi justru dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan biaya kuliah yang rendah dan kapasitas bertambah serta adanya kesempatan yang tinggi, diharapkan banyak masyarakat yang dapat mengenyam pendidikan tinggi.

Strategi menuju World Class University

Kemudian langkah apa yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi menuju world class university. Menurut Salmi, J. (2009) ada tiga indikator yang digunakan oleh sebuah perguruan tinggi kelas dunia diantaranya; favorable government, abundant resource, dan concentration of talent. Untuk menjadi world class university, perguruan tinggi perlu menerapkan konsep good university governance dalam pengelolaanya, perguruan tinggi harus memiliki kebebasan akademik, memiliki leadership team yang baik, visi yang strategis, kualitas yang excellence, serta dukungan dari pemerintah untuk memberikan otonomi bagi perguruan tinggi dan berbagai kebijakan lain yang mampu mendorong perguruan tinggi untuk menjadi world class university.

Perguruan tinggi negeri yang ada saat ini terbagi kedalam tiga bentuk pengelolaan yaitu PTN  satuan kerja, PTN badan layanan  umum dan PTN badan hukum. PTN BH dinilai selangkah lebih maju dari PTN satker dan PTN BLU dalam hal otonomi, selain diberikan otonomi akademik PTN badan hukum memiliki otonomi dalam bidang non akademik sehingga lebih mudah dalam melaksanakan internasionalisasi dan menjadi world class university. Dalam kancah nasional banyak perguruan tinggi yang sangat dikenal oleh masyarakat memiliki reputasi dan citra yang sangat baik karna didukung oleh hasil-hasil penelitian yang luar biasa serta memiliki sumber daya manusia dan sumber daya lain sesuai dengan indikator world class university. Sehingga sesungguhnya  beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia mampu bersaing pada level dunia.

Leave a Reply