Boenga-boenga Kehidupan

BENARKAH orang kaya-raya di Indonesia masih ikut makan subsidi listrik dari negara?

Di masa lalu, ya! Tapi sejak dua bulan lalu, tepatnya sejak tanggal 1 Januari 2010, orang kaya-raya Indonesia sudah tidak lagi ikut makan subsidi negara di bidang listrik. Sejarah baru sudah dimulai. Orang kaya-raya sudah menjadi pelopor untuk mengakhiri praktik tidak sehat dalam bernegara. Sejak 1 Januari lalu orang kaya-raya Indonesia, yakni yang langganan listriknya 6.600 va ke atas, sudah membayar listrik semestinya. Di seluruh Indonesia, kira-kira hanya ada 35.000 orang saja yang mampu berlangganan listrik 6.600 va ke atas. (15 juta rumah hanya mampu berlangganan listrik 450 va).

Sekitar 10 juta lagi hanya mampu berlangganan listrik 900 va. 5 juta rumah mampu berlangganan sampai 1.200 va). Siapakah 35.000 rumah yang mampu berlangganan sampai 6.600 va itu? Mereka ini adalah (kira-kira) yang rumahnya memiliki empat atau lima kamar, masing-masing kamar dilengkapi AC. Punya kulkas besar, dan kamar mandinya dilengkapiinstalasi air panas. Orang kaya seperti itu, selama ini diperlakukan sama dengan orang miskin sama-sama mendapatkan subsidi negara untuk membayar listriknya. Kenyataan inilah yang di masa lalu ikut menggelisahkan DPR ketika lembaga negara itu membahas besarnya subsidi untuk PLN

Maka ditemukanlah rumusan bersama, waktu itu, agar untuk pelanggan kaya-raya seperti itu jangan lagi ikut menerima subsidi. Sebagai Direktur Utama PLN yang baru saya harus mencari akal agar pemberlakuan tarif komersial untuk orang kaya-raya ini jangan sampai sia-sia. Jangan sampai kerelaan orang-orang kaya-raya untuk membuat sejarah baru itu dilewatkan begitu saja. Maka beberapa hari setelah dimulainya sejarah baru itu, saya mengadakan rapat dengan pengurus Real Estate Indonesia (REI). Waktunya hari Minggu sore, lokasinya di kantor PLN.

Sejak lama pengurus REI mengeluhkan ini mengapa kalau orang kaya yang minta sambungan listrik cepat dilayani, tapi puluhan ribu rumah orang miskin tidak mendapatkan sambungan listrik. REI memang diminta menggalaukan pembangunan rumah sangat sederhana (RSH, dulu RSS). Tapi rumah-rumah itu mengalami kesulitan untuk mendapatkan sambungan listrik. Menurut Kelua Umum REI, lebih dari 150.000 rumah RSH di seluruh Indonesia belum bisa mendapat sambungan listrik. Dalam pertemuan itu saya putuskan agar semua rumah sangat sederhana di seluruh Indonesia harus mendapat sambungan listrik. Maka pengurus REI yang datang dari semua provinsi sore itu merasa lega.

Keputusan ini tidak hanya berlaku tahun ini saja. Semua rumah sangat sederhana yang dibangun REI tahun depan dan tahun depannya pun akan dijamin dapat sambungan listrik. Kebetulan dalam pertemuan itu saya juga menghadirkan seluruh General Manager PLN dari seluruh Indonesia. Maka sore itu juga disepakati tidak boleh lagi ada GM yang menolak untuk memberi aliran listrik ke rumah sangat sederhana itu. Kalau perlu daya listrik di rumah-rumah pegawai PLN dikurangi sepertiga untuk keperluan ini.

Sebulan kemudian, berdasarkan monitoring kami, proses penyambungan listrik ke rumah sangat sederhana itu sudah mulai dilakukan. Kami mengingatkan para pelaksana di lapangan bahwa sekarang ini orang-orang sangat-kaya sudah bersedia membayar listrik sesuai dengan tarif komersial. Maka pengorbanan orang-orang kaya-raya itu harus diabdikan untuk menolong para pelanggan di tingkat bawah yang sangat membutuhkan 35.000 orang sangat kaya itu secara tidak langsung sudah membuat 150.000 rumah sangat sederhana mendapatkan listrik.
This entry was posted in CEO Note and tagged CEO Note, Dahlan Iskan, PLN. Bookmark the permalink. . Rss Feeds
← Mati Listrik 10 Jam? Di Surabaya?

Dahlan Iskan
CEO PLN

Antara 35 orang kaya.doc

Antara 35 orang kaya.ps

Antara 35000 Orang Kaya Raya dan 150000 RSS.ppt

Rekan Karyawan PT PLN (Persero) di seluruh Indonesia,

Menyelesaikan persoalan listrik di Indonesia tidak bisa hanya dengan menggunakan kacamata nasional. Ketimpangan persoalan kita di bidang listrik sangat nyata. Diagnosa yang didasari hanya pada angka-angka nasional bukan saja tidak tepat, bahkan bisa menjerumuskan. Diagnosa seperti itu bahkan hanya akan membuat ketimpangan tersebut semakin menjurang.

Keadaan di Jawa, misalnya, sangat berbeda dengan yang di Sumatera. Juga berbeda dengan Kalimantan. Berbeda lagi dengan Sulawesi, NTB/NTT, Maluku dan Papua. Karena itu pemikiran penyelesaian masalah listrik di Indonesia, di samping pola berpikir “serba nasional” juga harus “serba lokal” sekaligus.

Maka kalau dalam dunia bisnis kita mengenal jargon yang sangat populer dalam 10 tahun terakhir, yakni “glokal” (globalisasi sekaligus lokalisasi), maka dalam menyelesaikan masalah listrik di Indonesia kita harus berpikir “naskal” (nasional-lokal).
Semula ide “glokal” diangap bertentangan dengan metamorfosis bisnis. Kalau pada awalnya semua bisnis bersifat lokal, lalu berkembang berskala nasional dan akhirnya mendunia, maka diyakini bahwa bisnis yang bersifat lokal akan kalah dengan yang bersifat nasional. Dan yang bersifat nasional pun akan hilang karena digulung oleh yang serba global.

Tapi ternyata yang global-global juga mengalami kesulitan. Serba global ternyata belum tentu effisien. Kegemukan. Tidak bisa lari. Sejak itulah ditemukan satu kiat baru: berpikirlah secara global, tapi berbuatlah secara lokal. lngat moto bank HSBC? “Local world bank”.

Maka Direksi PLN kini juga berpikir seperti itu. Sudah merupakan kenyataan bahwa di Jawa kini tidak ada lagi persoalan daya. Meski orang di Jawa masih terus ngomongin krisis listrik, tapi sebenarnya sama sekali sudah tidak ada krisis listrik di Jawa. Pasokan daya sudah menunjukkan memiliki cadangan 30 persen tahun ini. jajaran manajemen PLN yang bertugas di Jawa sudah boleh naik kelas dari persoalan “syariat” ke jenjang “tarekat”. Dua tahun lagi harus naik lebih tinggi: ke jenjang “hakekat”.

Sedang di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTB/NTT, Maluku dan Papua, jajaran manajemen dl wilayah ini masih harus berkutat di level “tarekat”. Di wilayah ini, belum cukup daya, sehingga belum berdaya. Jajaran manajemen di wilayah-wilayah itu masih harus mengerjakan lima hal sekaligus, sebagaimana orang Islam harus bersyariat lima kali sehari. Memikirkan ketidak cukupan daya, memikirkan lemahnya jaringan, memikirkan sulitnya distribusi, memikirkan bagaimana bisa effisien dan memikirkan “pemberontakan” rakyat yang menderita karena listrik. Alangkah repotnya!

Di Jawa, memang masih harus memikirkan daya: tapi sudah dalam tataran yang lebih “bermartabat”: bagaimana agar semua pembangkit menghasilkan listrik sesuai dengan desain kapasitas agar modal yang ditanam bisa kembali, bagaimana pemeliharaan dan menjaganya. Di Jawa, dengan cadangan 30 persen, manajemennya tinggal dihadapkan kepada pilihan-pilihan yang mudah: pembangkit mana yang lebih mahal HPP-nya sehingga bisa di off kan saat beban tidak memerlukannya.

Karena itu, kita sekarang harus berpikir “naskal” (hati-hati jangan sampai hilang “s” nya!). Sejak dari perencanaan dan pembuatan RUPTL, sampai ke soal capex dan opex. Bahkan sampai ke soal pengaturan sumber daya manusia. Bahkan sampai ke soal strategi pemikirannya. Ibaratnya, kita harus ber “naskal” sejak dari hati, sampai otak dan sampai perbuatan.

Itulah sebabnya, tim perencanaan segera melakukan tour ke daerah-daerah. Langkah pertama ke Sumatera: Sumsel, Riau, Sumut. Mereka akan bertemu gubernur dan Bappeda di masing-masing daerah. Mereka akan menyerap dan merasakan denyut perubahan perekonomian di daerah itu. Dengan demikian maka ketika mereka menyusun perencanaan, maka tidak hanya data yang tersedia di meja, tapi juga hati, perasaan dan realitas di lapangan.

Ada lagi contoh ini: Di Timika akan ada proyek 10.000 MW dengan kapasitas 2 x 7 MW. Tender pertama tidak ada yang berminat karena HPS dianggap terlalu murah. Tender kedua ada penawarnya tapi USD 65 juta. Ini berarti sekitar Rp 600 miliar. Berarti setiap kwh berharga Rp 4,5 juta. Gila!

Melihat kenyataan itu beberapa Direksi langsung punya pemikiran yang “liar”‘. Mengapa dana Rp 600 miliar itu tidak dibagi dua saja? Yang Rp 300 miliar untuk membangun jaringan 150 KV sepanjang 100 kms. Lalu kita cari sumber PLTA kecil di radius 100 km dari Timika. Masih ada “alokasi” Rp 300 miliar untuk membangunnya. Dengan demikian maka sama-sama Rp 600 miliar, kita bisa mendapatkan sumber listrik yang lebih murah, tidak repot tiap minggu angkut batubara dan banyak hal baik lainnya.
Bahkan, tentu saja, dengan Rp 4,5 juta/kwh, bukankah tenaga surya juga masih lebih murah?

Itu adalah contoh pemikiran “naskal” yang luar biasa. Tidak boleh lagi, meski Timika ini masuk proyek 10.000, maka harus diterima begitu saja!

Saya yakin, semua jajaran manajemen dan staff kita di seluruh Indonesia memiliki kemampuan berpikir yang relatif sama. Yang membedakan hanyalah satu: kesempatan untuk mengaktualisasikannya. Kesempatan itulah yang harus mengemuka sekarang ini.
Dahlan Iskan
CEO PLN

CEO Note 16 Februari 2010.doc

CEO Note 16 Februari 2010.ps

CEO Note 16 Februari 2010.ppt