Posts belonging to Category Jusuf Kalla



Ayo, Kita Berhadapan

Korban konflik Poso dan Ambon merangkak naik, bahkan disinyalir  antara tentara dan polisi sudah mengambil sikap berpihak kepada salah satu kelompok sesuai agama yang dianutnya. Menurut JK, “Itulah susahnya konflik yang berbau agama. Aparat negara pun tidak dijamin untuk tidak berat sebelah. Kalau dibiarkan, maka konflik tidak akan pernah menemukan titik akhir.”

Pada sebuah acara di lapangan terbuka di Kecamatan Tentena, Kabupaten Poso, yang dihadiri pejabat tinggi negara, termasuk JK, duduk menyaksikan orasi. Pembicara tampil silih berganti, menebarkan rasa marah, dan amuk kepada lawan. Satu di antaranya sudah membenarkan rasa marahnya kepada pihak pemerintah dan menunjukkan gelagat perlawanan lebih jauh. Melihat keadaan seperti itu, JK mengambil sikap dan berkata: “Ayo, siapa tadi yang berteriak menantang itu? Ayo, maju ke sini. Jangan hanya tahu berdiri di tengah kerumunan lalu bersembunyi. Ayo, kita berhadapan.”

JK juga menjelaskan maksud kedatangannya bersama teman-teman sebagai wakil pemerintah untuk menyelesaikan konflik. Jika mereka tidak berhenti bertikai, maka JK memberi mereka tiga pilihan. Pertama, berperang terus, hingga titik darah penghabisan dan JK akan memberi mereka senjata. Kedua, mereka akan dihadapkan dengan pasukan pemerintah yang terlatih dan profesional. Ketiga, berhenti bertikai, duduk bicara untuk damai.

Suasana menjadi tenang, tidak ada yang bergerak. Sejak itu, rumusan tiga tawaran tersebut diusung oleh JK ke mana pun, termasuk pertikaian di Ambon.

Saya bertanya pada JK, mengapa ia begitu berani menghadapi gerombolan orang yang sedang marah?

Dia berkata bahwa dia tidak mau pemerintah dihina dan dicaci. Pemerintah harus mengambil tindakan tegas. Dan kedatangannya ke sana untuk niat yang baik, mendamaikan mereka tanpa peduli risiko yang akan dihadapi.

Tantangan JK ternyata mendapat respon lain. Mereka merasa saling dizalimi oleh antar kelompok. JK menantang balik, “Siapa sebenarnya yang menzalimi siapa dan siapa dizalimi oleh siapa?” tanyanya. “Ayo, buktikan semua itu. Kalian semua menzalimi diri dan saling menzalimi. Pemerintah juga Anda zalimi dengan cara seperti itu,” lanjutnya.

Ide saling menzalimi ini terus digunakan JK untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai.

Tiga tantangan JK di Tentena ditawarkan juga kepada kedua kelompok yang bertikai di Ambon. Malam itu, masing-masing kelompok mengirim wakilnya bertemu JK di rumah dinas Gubernur Maluku. JK menawarkan tiga tantangan itu. Seorang yang hadir bertanya, kenapa pemerintah menyuruh rakyatnya saling berkelahi dan membunuh? Ia juga heran kenapa ada pemerintah seperti itu.

JK menjawab, “Kalau Anda tidak mau pemerintah menyuruh Anda berkelahi maka sekarang juga Anda harus berhenti berkelahi. Saya suruh Anda berkelahi terus kalau Anda tidak mau berhenti. Tapi kalau Anda mau berhenti, memang itulah tujuan pemerintah,” balas JK.

JK berkata kepada saya bahwa dia memang agak keras karena harus menunjukkan bahwa pemerintah tidak gentar menghadapi siapa pun yang melakukan kekerasan. Tidak seperti Gus Dur yang menganggap pemerintah tidak perlu ikut campur konflik Poso dan Ambon, karena setiap masyarakat memiliki penyelesaian sengketanya masing-masing. Tetapi buktinya selama tiga tahun mereka tidak bisa menyelesaikan konflik ini. Jadi pemerintah harus menggunakan otoritas paksaan untuk kebaikan publik.

Menurutnya, kalau konflik ini berkelanjutan, pemerintah sendiri yang akan rugi. Untuk itu, dia mengatakan bahwa pemerintah siap berperang dengan siapa saja yang mengacaukan keamanan di negeri kita dan sekalian membangkitkan spirit aparat keamanan: polisi dan tentara.

Saat ini spirit polisi dan tentara merosot, dan telah beredar rumor bahwa tentara menjual senjata dan pelor ke masing-masing pihak yang bertikai. Pencitraan ini harus kita tepis dengan sikap yang tegas dan keras bahwa polisi dan tentara siap menghadapi siapa saja yang tidak mau berdamai.

Kisah tentang TNI/Polri dalam konflik Ambon kian ramai, dan dianggap kedua petinggi aparat keamanan Maluku tersebut menjadi salah satu penyebab masih berlangsungnya konflik. Pangdam dan Kapolda tidak langsung memenuhi perintah dari Gubernur, mereka beralasan tidak akan menjalankan perintah tanpa konsultasi dengan panglima TNI dan Kapolri. Sehingga konflik Maluku bergeser dari konflik komunal menjadi konflik antara TNI dan Polri.

Kapolri Da’i Bachtiar mengemukakan polarisasi Polri terjadi akibat kondisi masyarakat yang porak-poranda, hancurnya asrama polisi Tantui, Ambon, sehingga anggota kepolisian mengungsi ke rumah penduduk sesuai dengan komunitasnya masing-masing, dimana pengaruh lingkungan sekitar tidak dapat dihindari lagi. Untuk itu pihaknya telah melakukan mutasi personel Polda Maluku secara perorangan.

Saya bertanya kepada JK, “Bagaimana dengan rumor yang menilai bahwa Pangdam sekarang di Maluku, cenderung berpihak ke salah satu kelompok yang bertikai?”

JK menjawab, “Apa pun kenyataannya, kita harus melawan cerita itu. Jika dibiarkan, berbahaya sekali, sebab pihak yang berseberangan dengan Pangdam dan Kapolda, akan memanfaatkan cerita itu untuk memojokkan TNI/polisi.”

“Bila citra TNI dan polisi rusak, mereka akan memenangkan pertarungan sebab tidak ada lagi yang menjaga keamanan. Itulah sebabnya saya sengaja meminta Mayjen Polisi Simatupang agar ikut kita, karena dia kan Kristen sedangkan saya Islam. Biar semua lihat bahwa kita benar-benar mau menyelesaikan soal tanpa ada keberpihakan,” ucapnya.

“Sekarang, kita konsentrasi menghadapi dua kekuatan yang saling berperang. Kita lawan dan tekan mereka agar mau duduk berunding. Tugasmu adalah membantu saya agar di meja perundingan mereka bisa saling memahami lalu saling melupakan masa lalu dan berjanji memulai kehidupan baru yang lebih baik. Segala inti pembicaraan selalu mengacu pada nasib anak-anak mereka ke depan. Sebab semua orangtua pasti mau anak-anak mereka memiliki masa depan yang baik,” perintah JK.

Maka sejak itu, saya tidak pernah lagi bertanya dan berdiskusi tentang rumor-rumor mengenai keberpihakan Kapolda dan Pangdam di Maluku.

Ayo Kita Berhadapan.doc

Ayo Kita Berhadapan.ps

Ayo Kita Berhadapan.ppt

Kalla Jadi Penengah di Poso

Saya sering mendapat pertanyaan dari pelbagai orang dari pelbagai latar yang berbeda-beda: mengapa Jusuf Kalla tiba-tiba jadi penengah konflik Poso dan Ambon? Apakah ini tidak out of proportion, mengingat, urusan Poso dan Ambon adalah urusan keamanan, sementara ia, saat itu, adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Di mana korelasi keterlibatan JK di Poso dan Ambon?

Pertanyaan serupa saya tanyakan langsung pada JK. Jawaban yang ia berikan selalu sama: urusan mendamaikan orang adalah urusan kemanusiaan. Tidak boleh ada sekat-sekat latar belakang pekerjaan dan apa pun yang lain. Yang penting, mendamaikan orang adalah kewajiban bagi setiap orang. Mencegah kematian orang lain adalah amal ibadah. Begitu JK selalu memberi jawaban atas rentetan pertanyaan saya, dari dulu sampai sekarang.

Belakangan saya tahu latar belakang keterlibatannya di Poso, setelah saya membaca catatan pribadi JK. Dalam perspektif ini, JK terlibat, selain karena alasan moral, seperti yang dikatakan tadi, juga karena alasan portofolio sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

Catatan JK tersebut berjudul: Konflik Poso. Di situ JK menulis, konflik Poso yang mulai tahun 1998, sudah tiga tahun berlangsung serta menelan ratusan korban jiwa meninggal dan ribuan rumah yang musnah serta ratusan masjid dan gereja dibakar. Menyebabkan pula munculnya pengungsi yang banyaknya kurang lebih 90.000 orang atau hampir 30% penduduk Kabupaten Poso. Karena itu, ekonomi rakyat pasti sulit dan bisa menyebabkan kemiskinan baru di tengah kebun cengkeh dan cokelat. Kerugian materi bisa mencapai triliunan rupiah. Suatu musibah kemanusiaan yang besar sekali. Semoga Tuhan mengampuni.

Selanjutnya, catatan JK tersebut menuturkan, dari masalah sosial politik lokal dan konflik anak muda berubah menjadi konflik agama yang sangat melebar. Hampir semua penduduk terlibat karena kalau masalah agama tidak ada yang bisa netral. Semua pihak, baik Islam maupun Kristen merasa ditindas, yang artinya mereka merasa kalah. Siap yang menindas? Dan siapa yang menang? Nafsu amarah masing-masing pihak!

Karena itu, dalam perilaku konflik, semuanya sudah di luar batas-batas ajaran agama. Semua pihak merasa mereka hanya mempertahankan diri dari serangan. Karena itu, masing-masing pihak meminta bantuan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Polri dan TNI sudah berusaha keras menghentikan, tetapi karena konflik ini terjadi antara gerilyawan melawan gerilyawan di daerah yang sangat luas, maka sulit menghentikannya. Telah berulang kali rekonsiliasi diadakan, tetapi selalu gagal. Akibat konflik baru pada awal November, pemerintah menambah kekuatan Polri dan TNI untuk menjaga keamanan dan menghentikan konflik.

Akibatnya, masyarakat Poso hanya mempunyai tiga pilihan:

1.       Konflik berlangsung terus dalam bentuk perang gerilya dan pembakaran dengan korban dan penderitaan di masing-masing pihak bertambah.

2.       Polri dan TNI bertindak keras.

3.       Penyelesaian damai dengan masing-masing pihak adalah dengan duduk berunding dan kemudian mematuhi semua hasil perundingan. Pengungsi pulang dan pemerintah akan membantu rehabilitasi sarana serta rumah-rumah ibadah.

Pilihan tersebut tergantung pada pilihan masing-masing pimpinan yang bertikai, karena rakyat sendiri sebagian besar sudah capek akibat penderitaan dan ketakutan. Apabila pilihan ketiga yang dipilih, maka pemerintah akan memfasilitasi dan melaksanakannya.

Konsep dan catatan pribadi JK ini, saya kira adalah ekspresi dari autentisitas keinginannya untuk menyelesaikan konflik Poso yang kemudian mengilhaminya untuk juga menyelesaikan konflik Ambon. Dari catatan dan konsep pribadi ini, jelas ada benang merah keterlibatan JK di Poso dan Ambon dengan jabatannya sebagai Menko Kesra, yakni akibat konflik ini, maka angka pengungsian pun kian membengkak. Soal pengungsi ini, adalah portofolio JK sebagai Menko Kesra.

Merasa yakin dengan jalan pikiran dan konsep tersebut, JK lalu mengirim surat kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah pada tanggal 10 Desember 2001 dengan nomor surat B-111/Menko/Kesra/XII/2001. Dalam suratnya itu, JK sudah mengajukan konsep rinci dan jadwal perundingan antara pihak-pihak yang bertikai di Poso. JK malah meminta kepada kedua gubernur tersebut untuk merevisi atau memberi saran balik atas konsep dan jadwal yang ditentukan itu. Konsep dan jadwal tersebut juga dibuat JK pada tanggal 10 Desember 2001.

Tiga hari kemudian, tanggal 13 Desember 2001, JK mengirim surat kepada Menko Polkam (Nomor B-116/Menko/Kesra/XII/2001) yang meminta Menko Polkam untuk mengirim salah seorang eselon I untuk hadir dalam perundingan damai Malino sebagai peninjau. Di hari yang sama, JK juga mengirim surat kepada Kapolri (Nomor B-118/Menko/Kesra/XII/2001) yang menyampaikan bahwa pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2001, akan diadakan perundingan damai di Malino. Karena itu, JK meminta Kapolri membuat laporan tentang keadaan dan langkah-langkah penanganan konflik Poso oleh aparat kepolisian.

Dengan korespondensi tersebut -dalam menyelesaikan konflik Poso, selanjutnya konflik Ambon- JK tidaklah bersolo karier. Ia melibatkan berbagai instansi pemerintah yang berkaitan dengan ikhtiar penyelesaian konflik tersebut. Ia sadar sepenuhnya bahwa bersinergi dalam menyelesaikan sebuah persoalan besar, menjadi suatu keniscayaan.

Sejatinya, pengetahuan JK tentang konflik Poso dan konflik Ambon sebenarnya sudah terkumpul rapi sebelum ia menjadi Menko Kesra. Saat itu, ia baru saja diberhentikan oleh Gus Dur sebagai Menteri Perdagangan. Di kantornya di Makassar, ia selalu mengikuti perkembangan yang terjadi di wilayah timur Indonesia itu. Tiap soal disidiknya. Tiap ihwal ditelusurinya. Rasa ingin tahu JK tentang apa sesungguhnya yang terjadi di Poso dan Ambon itu banyak dijawab oleh Husein Abdullah, seorang reporter lapangan (RCTI) yang memang senang bertualang ke sana ke mari di kedua kawasan konflik tersebut, JK selalu menghubungi Husein Abdullah yang berada di palangan konflik. Setiap kali Husein Abdullah datang ke Makassar, menjadi kewajiban baginya datang ke kantor JK, merinci, dan memetakan segala kejadian, termasuk siapa-siapa yang terlibat dalam kedua konflik tersebut.

Dengan cara ini, pengetahuan JK tentang anatomi konflik Poso dan konflik Ambon memang sudah sangat komprehensif, jauh sebelum ia kembali diangkat menjadi menteri. Maka tak heran memang, tatkala kewenangan formal berada di tangannya, ia dengan mudah, lincah, dan leluasa bergerak. Tak sulit bagi JK, dalam waktu yang amat singkat, bisa menemukan terapi dan solusi konflik Poso dan konflik Ambon tersebut.

Dengan itu semua, sebenarnya korespondensi JK bersama berbagai instansi tersebut hanyalah akumulasi dari ikhtiarnya yang panjang ke belakang. Malahan sebenarnya, sebelum korespondensi tersebut berlangsung, JK sudah bekerja di level bawah, mengumpulkan informasi dari Poso, Morowali, dan Tentena, tentang apa yang sesungguhnya terjadi selama tiga tahun terakhir. Farid Husein, operator lapangan ulung yang jadi andalan JK, sudah berkelana ke mana-mana mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan JK. Hasilnya, nama-nama tokoh dan pelaku konflik di masing-masing pihak pun sudah dikantongi JK sebelum ia bergerak lebih jauh.

Selain Husein Abdullah dan Farid Husein yang membekali JK dengan informasi yang dibutuhkan, jaringan persahabatan dan bisnis JK di daerah konflik tersebut cukup menjalar. Karena itu, menggali informasi tentang substansi yang menjadi pertikaian dan siapa tokoh kunci dalam pertikaian dan pihak-pihak yang terkait tidaklah terlampau sulit bagi JK. Malahan, JK memanfaatkan Agus Dwikarna, tokoh kunci Laskar Jundullah. Aguslah yang membeberkan struktur dan sistem kegiatan serta pelaku konflik, baik dari komunitas Islam maupun komunitas Nasrani. Informasi dari Agus dicocokkan dengan informasi yang diperoleh JK dari berbagai sumber termasuk polisi dan Kodam Wirabuana. Itulah sebabnya, tatkala Agus Dwikarna ditangkap dan ditahan di Filipina beberapa tahun silam, JK langsung mengirim saya ke Manila menemui Agus, sebagai tanda balas budi JK kepada Agus Dwikarna.

Serpihan-serpihan informasi yang datang dari berbagai sumber itu, dikumpulkan dan dipilah-pilah. JK sendirilah yang menentukan informasi mana yang ia pegang dan dinilai akurat. Biasanya, dalam menentukan akurasi informasi, JK menggunakan logika.

Setelah JK menentukan informasi mana yang ia pegang, ia langsung menghubungi pihak-pihak yang terkait langsung dan tak terkait langsung dengan konflik. Setelah itu, JK menyusun alur argumentasi dan menetapkan strategi penyelesaian masalah. Bila tahapan ini selesai, barulah JK mengontak instansi pemerintah yang bisa ikut serta dalam penyelesaian masalah.

Suatu saat saya tanya JK, bagaimana ia bisa dengan cepat memilah dan menentukan informasi mana yang dipakai dalam menyelesaikan konflik Poso dan konflik Ambon. Jawabnya singkat, “Saya sudah terbiasa menghitung cepat dan mengambil keputusan. Saya ini pengusaha, yang terikat dengan hukum waktu dan ruang yang terbatas. Untuk beruntung, saya harus cepat mengambil keputusan, barang apa dan kapan harus saya beli. Bila terlambat, harga barang tersebut bisa naik dan membuat saya kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan,” kata JK bertamsil.

Terlepas dari itu semua, yang menarik untuk dicermati, bukan hanya determinasi JK dalam menyelesaikan kedua konflik tersebut, tetapi akurasi perencanaan yang dibuatnya selalu tepat. Misalnya, substansi yang bakal diangkat oleh masing-masing pihak dalam perundingan, termasuk tingkat emosi mereka. Malahan, tahapan perundingan dan waktu perundingan pun, semuanya berjalan sesuai dengan yang dicanangkan oleh JK. Tak ada yang keluar dari koridor perencanaan.

Iseng, suatu saat saya bertanya, “Pak, mengapa dalam menyelesaikan konflik Poso dan Ambon tempo dulu, semua yang Bapak rencanakan dari awal, termasuk prakiraan Bapak mengenai suasana batin dan substansi, tak ada yang meleset sedikit pun? Apa Bapak memiliki ilmu gaib yang bisa melihat ke depan?” tanya saya.

“Maksudmu, saya dukun peramal,” tangkis JK.

“Tidak begitu, Pak. Maksud saya, bagaimana Bapak bisa merencanakan sekaligus mewujudkan sesuatu, tanpa ada yang bergeser sedikit pun,” lanjut saya.

“Oh begitu. Saya pakai naluri dan logika saja. Semua itu hanya karena pengalaman keseharian. Tidak ada yang macam-macam. Dan yang penting, kita harus ikhlas, tidak punya pretensi dan keinginan pribadi secara timbal balik. Hanya itu modal saya, Hamid. Soal akurasi antara perencanaan dan kenyataan, itu karena kali-kali yang jelas. Kamu lihat kan, saya selalu bawa nota kecil dan pulpen. Semuanya saya catat dan kali-kali,” tegas JK.

Kalla Jadi Penengah di Poso.doc

Kalla Jadi Penengah di Poso.ps

Kalla Jadi Penengah di Poso.ppt