Bahaya Laten Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Popularitas ketiga kata ini terus marangkak disetiap generasi. Telah kita ketahui bersama bahwa KKN merupakan  suatu implikasi dari sikap hidup lebih besar pasak dari tiang, yang nampaknya menghinggapi masyarakat Indonesia baik secara nasional, dalam pembangunan nasional maupun yang lebih mikro lagi, dalam kegiatan perusahaan dan kegiatan perorangan.

KKN  sejatinya adalah persoalan klasik yang telah lama ada. sejak masa VOC, Hindia Belanda, dari rezim Orde Baru Soeharto, yang dipercaya telah meninggalkan banyak persoalan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), yang juga melibatkan diri dan keluarganya, Pembangunan Nasional yang digaungkan oleh pemerintah Orde Baru ternyata menyimpan penyimpangan.

Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh banyak oknum pada masa Orde Baru tersebut akhirnya memunculkan krisis moneter yang menerpa Indonesia tahun 1997. Krisis ini pula yang memunculkan ketidakpercayaan publik kepada pemerintah Orde Baru yang puncaknya menghantarkan Soeharto dari kursi kepresidenan. Wacana reformasi menyeruak, Indonesia mulai menjajaki fase baru perubahan dalam sebuah masa yang dinamakan Orde Reformasi. Namun nyatanya hingga sekarang masa Orde Reformasi yang sudah dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih masa bakti 2009-2014 ternyata tidak luput pula dari kata KKN, Kita pun sebagai warga negara/rakyat seolah-olah sudah terbiasa dengan hadirnya penyakit sosial ini. Bahkan korupsi semakin terbuka dan menjadi-jadi dikala hukum di negara ini dalam keadaan lemah.

Hukum yang berlaku dan dianggap keras dan tegas ternyata tidak mampu mengatasi masalah KKN. Bahkan Korupsi, Meskipun penjelasannya sudah tertera jelas di dalam Undang-Undang, bahkan dibantu dengan dibentuknya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang didirikan pada tahun 2004, tetap saja tidak bisa menghilangkan korupsi di tanah air.

Kita semua tahu bahwa hukum tertinggi dan sumber dari segala sumber hukum Indonesia adalah Pancasila, sebagaimana kedudukannya tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Tetapi  statement tersebut seolah-olah dijadikan pelengkap dalam penulisan hukum-hukum Indonesia, atau bahkan dianggap telah hilang keberadaannya di Indonesia. Padahal nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila itu dijadikan pedoman dalam perumusan serta pembuatan hukum-hukum yang ada di Indonesia. Termasuk hukum pidana korupsi. Ternyata dalam pelaksanaannya, justru korupsi inilah yang semakin kuat dan merajalela, sedangkan hukum yang didasari oleh dan dari Pancasila semakin lemah dan pudar seiring berjalannya waktu, meskipun “dasar negara” ini telah lama berdiri.

Categorized: Kampus

Comments are closed.