Resensi Buku Dinamika Perumusan DASAR-DASAR FILSAFAH NEGARA Republik Indonesia dan Implementasinya.

RESENSI BUKU

DINAMIKA PERUMUSAN DASAR-DASAR FILSAFAH NEGARA REPUBLIK  INDONESIA DAN IMPLEMENTASINYA

Disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu : Dr. Hj. Titin Nurhayati Ma`mun, MS.

 

Disusun oleh :

Uswatun Hasanah                          180910150016

Reza Fazlul Rahman                      180910150060

Afiffah Rizki                                    180910150068

 

 

PROGRAM STUDI SASTRA ARAB

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS PADJADJARAN

JATINANGOR

2018

 

 

PANCASILA

Resensi Buku 

Judul buku                : Dinamika Perumusan DASAR-DASAR FILSAFAH NEGARA Republik Indonesia dan Implementasinya.

Pengarang buku        : H. Bambang Setyo Supriyanto, M.Sc dan Dr. Hj Titin Nurhayati Ma’mun, MS.

Penerbit                      : Forum Silaturrahim Masyarakat Peduli Syari’ah (MPS)

Tahun terbit               : –

Dimensi buku            : xvi + 318 (334 hal : 13,3 x 18 cm)

Harga buku               : “Sumbangsih untuk meluruskan sejarah Kemerdekaan Indonesia”

Sebagian besar masyarakat Indonesia belum benar-benar memahami makna dari Pancasila, apalagi dengan dinamika yang terjadi saat perumusan dasar falsafah negara. Padahal, kita semua telah mempelajari kewarganegaraan sejak Sekolah Dasar, memang agak sulit untuk benar-benar memahami falsafah negara ini, apalagi dengan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Buku ini mencoba membantu para pembacanya, terutama kaum muslimin Indonesia untuk memadukan Politik, Aqidah, dan Dasar Falsafah Negara untuk dipelajari dan dipahami lebih dalam lagi. Dengan banyaknya kesulitan para pendiri bangsa atau bisa disebut founding father Republik Indonesia dalam merumuskan Dasar Falsafah Negara yang banyak sekali permasalahan bangsa pada saat itu.

Buku ini memberi informasi yang sangat bermanfaat untuk memahami Pancasila, sebagai dasar falsafah Negara, khususnya dari sisi pandangan aqidah islam. Seorang muslim harus bisa meletakkan Pancasila pada posisi yang tepat sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan ajaran Islam sendiri disamping merupakan pedoman hidup yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya, juga mengatur hubungan antara manusia dengan masyarakat.

Dalam sambutan oleh Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., (Ketua Mahkamah Konstitusi RI) di buku “DINAMIKA PERUMUSAN Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia dan Implementasinya” menyampaikan bahwa “Buku ini merupakan bagian dari dialog tulus dan terbuka. Terdapat banyak hal baru yang diungkap dalam buku ini yang belum banyak diketahui umum antara lain buku ini mengungkap perkembangan yang menunjukkan adanya perubahan perumusan maupun makna Pancasila dalam dokumen-dokumen konstitusional, sejak pembicaraan dalam BPUPKI, pidato para anggota BPUPKI dan pidato penting Soekarno pada 1 Juni 1945,….”

Buku ini juga mudah dipahami dengan bahasa yang cukup ringan, ditambah dengan banyaknya kata-kata atau kalimat penting yang diperjelas dengan adanya kotak abu-abu yang mempermudah dalam menemukan kalimat-kalimat inti dalam buku ini. Dalam buku ini pun juga penuh dengan latar belakang perancang dan pembuat dasar falsafah bangsa, sehingga pembaca bisa mengetahui apa-apa saja yang melatarbelakangi, makna dan impelementasi dari Dasar Falsafah Negara.

 

Kelebihan buku         :

  • Di setiap babnya menjelaskan dengan detail bagaimana peristiwa yang terjadi dalam dinamika perumusan dasar falsafah Negara Republik Indonesia dan sejarah kemerdekaan Indonesia
  • Penulis menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar semua kalangan dapat membaca dan memahaminya.
  • Buku ini dapat digunakan untuk acuan semua Universitas.
  • Sasaran pembaca jelas, lebih dikhususkan kepada kaum muslimin Indonesia.
  • Di dalam buku ini terdapat dalil ayat al-quran, yang mana al-quran adalah kitab suci umat islam yang dibawa oleh nabi Muhammad saw, dan ini membuktikan bahwa pancasila, UUD 1945 itu benar benar didasari oleh alquran.
  • Ekspresifitas penulis dalam buku ini sangat menonjol dan dirasakan oleh pembaca.
  • Banyak kalimat-kalimat penting yang penulis tandai, itu memudahkan pembaca untuk mengingat dan memahami.

 

Kekurangan buku     :

  • Buku ini sulit didapatkan karena buku ini adalah sumbangsih dari penulis untuk meluruskan sejarah kemerdekaan Indonesia.
  • Cover buku kurang menarik untuk para remaja.
  • Dalam buku ini ada beberapa salah pengetikan pada tulisan dan tanda baca.

 

Gambaran secara ringkas isi dari buku “DINAMIKA PERUMUSAN Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia dan Implementasinya.”

Mitos Asas Tunggal

  1. Pelaksanaan UUD 1945 pada Awal Orde Baru yang dituangkan dalam Konsensus 1966 dan rumusan Seminar Angkatan Darat 1966 tidak diimplementasikan seperti seharusnya. A.B Kusuma (2009) menyatakan : “Yang dilaksanakan secara konsekuen oleh Orde Baru adalah UUD 1945 yang tidak murni.”
  2. Pembentukan Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan melalui pemilu tidak segera dilakukan.
  3. Modal asing mulai masuk untuk mengeksploitasi SDA Indonesia
  4. Soeharto melanjutkan MPRS ala Soekarno dengan mengganti unsur – unsur komunis dan mengangkat sejumlah perwira Angkatan Bersenjata dan golongan fungsional lainnya sebagai anggota MPRS, sejak saat itu militer mulai masuk ke ranah kekuasaan yang kemudian menjadi doktrin Dwi Fungsi ABRI
  5. Intervensi ke dalam partai politik dan organisasi kemasyarakatan terasa pada masa Orde Baru
  6. Adanya campur tangan presiden soeharto dan ABRI pada pemilihan ketua umum PNI, ini terbukti ketika Ali Sastroamidjojo hendak melaksanakan konggres pada April 1966 pendukungnya di cegat oleh tentara sehingga Ali Sastroamidjojo mengalami shock dan terpilihlah Osa Maliki. Pun ketika Osa Maliki meninggal dunia, PNI hendak melaksanakan konggres di semarang pada April 1970 ABRI ikut campur dengan mendukung Hardisoebeno Sosrowardojo dengan manuver “kaum sarungan” atau teklekan terpilih sehingga beliau terpilih menjadi ketua umum PNI
  7. Rehabilitasi Masjumi tidak diizinkan, tetapi mantan aktivisnya sebagai warga negara dijamin hak konstitusionalnya
  8. Keinginan sebagian besar keluar Bulan Bintang untuk memiliki wadah diizinkan dengan catatan pada fase awal hingga muktamar mantan aktivis masjumi dilarang menjadi pimpinannya
  9. Berdirinya Parmusi (Partai Muslimin Indonesia) di dukung sejumlah ormas islam, namun ketika muktamar pertama Parmusi di Semarang, november 1968 memilih Mr. Mohammad Roem sebagai ketua umum, presiden soeharto menolaknya tidak memberikan clearence
  10. Pada zaman orde baru Komando Jihad (Komji) dilancarkan untuk menyudutkan kelompok madyarakat tertentu.
  11. Komando Jihad merupakan operasi dan rekayasa inteljen yang menokohkan H. Ismail Pranoto dan Danu Moch Hasan mantan pengikut islam yang telah “dibina” oleh BAKIN (Badan Koordinasi Intelejen Negara) di bawah kendali Mayjen TNI Ali Moertopo (Waka BAKIN). Penangkapan dan penahanan para aktivis yang dituding terlibat dalam komji itu dilakukan oleh laksus (Pelaksana Khusus) yang dikendalikan oleh kobkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) dan laksusda (Pelaksana Khusus Daerah) dibawah kodam (Komando Daerah Militer)
  12. Seseorang yang dicap terlibat dalam komji nasibnya sama seperti orang yang dicap PKI. Bahkan saat itu penguasa menandai dengan istilah EKI (Ekstrim Kiri) dan/atau EKA (Ekstrim Kanan) terhadap warga negara yang memiliki orientas tertentu.
  13. Pada masa rezim refresif ada pula yang disebut operasi penyelamatan terhadap pembajakan pesawat (Garuda) di bandara Don Muang (Thailand), penyerangan mapolsek Cicendo, Kota Bandung yang diduga sebagai operasi untuk memojokkan golongan/ masyarakat yang menolak penerapan asas pancasila.
  14. Kuatnya intervensi pemerintah pada masa Orde Baru menyebabkan Masjumi pindah haluan untuk meneruskan perjuangan melalui dakwah. Jika semula berdakwah melalui politik sekarang menjadi berpolitik melalui dakwah. Sehubungan dengan itu maka didirikanlah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang dipimpin oleh Moh Natsir dan Himpunan Usahawan Muslim Indonesia (Husami) yang dipimpin oleh Mr. Sjafroeddin Prawiranegara.
  15. Pemilu yang sedianya diselenggarakan pada 1968, di undur dan dilaksanakan pada 1971 yang diikuti oleh 10 Organisasi Peserta Pemilu (OPP) terdiri dari 9 parpol
  16. Sebagai organisasi yang ikut mendirikin Parmusi, Persis menolak mengajukan kadernya sebagai anggota DPR pada pemilu 1971 karena trauma karena pimpinan partai bukan pilihan muktamar melainkan ditunjuk oleh pemerintah.
  17. Menteri Dalam Negri Letnan Jendral Amir Machmud mengeluarkan Permen (Peraturan Menteri) yang mengharuskan monoloyalitas pegawai negri sipil dengan masuk kokarmendagri (Korps Karyawan Departemen Dalam Negri) dan mendukung Golkar.
  18. Dalam Pemilu yang memperebutkan 350 kursi DPR Golkar menang telak, sedangkan 100 kursi DPR lainnya diangkat oleh Presiden. Dengan dalih mengamankan pengubahan Pancasila dan UUD oleh MPR.
  19. Usai Pemilu 1971, rezim Orde Baru menyederhanakan partai – partai menjadi dua : yang berorientasi material ke dalam Partai Demokrasi Indonesai (PNI, IPKI, Murba, Partai Katholik, Parkindo) dan yang berorientasi spritual kedalam Partai Persatuan Pembangunan (NU, Permusi, PSII dan Perti) melalui fusi dari atas dan satu Golongan Karya.
  20. Rezim Orde Mensakralkan Pancasila sesuai dengan penafsirannya dengan legalitas Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

Koeto Wibisono Siswomihardjo dalam ‘Pancasila Aliran Filsafat Positivisme Pengaruh serta Implikasinya Dewasa Ini’ (2002) :

PRESIDEN Soeharto menjadikan Pancasila sebagai mitos Asas Tunggal yang direalisasikan untuk mengembangkan korupsi, kolusi dan nepotisme serta kroniisme

Pemegang kekuasaan dengan mengatasnamakan diri sebagai mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat

  1. Rezim Orde Baru melakukan “indroktrinisasi” massal untuk memasyarakatkan butir – butir Pancasila berdasarkan penafsiran sepihaknya, melalui penataran P4 (Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila) bagi pejabat/pegawai negeri, mahasiswa dan murid – murid (baru) sekolah.
  2. Sikap kritis mahasiswa dibungkam dengan SK 28 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,Syarif Thayeb dan aturan tentang NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/ Badan Kegiatan Kampus) dan digelarnya badan pengadilan mahasiswa di Jakarta dan Bandung.
  3. Rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun akhirnya tumbang akibat krisis moneter yang berlanjut pada krisis politik dan krisis dimensi. Penguasa Orde Baru tunduk dibawah tekanan internasional. Presiden Soeharto pun menandatangani Letter of Intence disaksikan oleh Michael Camdesus, direktur Eksekutif IMF (Dana Moneter Internasional). Akhirnya Soeharto lengser keprabon, digantikan oleh Wakil Presiden Baharudin Jusuf Habibie.

 

Koreksi di Awal Reformasi

  1. Reformasi yang menumbangkan Rezim Orde Baru mengoreksi kekeliruan terkait asas tunggal Pancasila dengan mengeluarkan ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998 Tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dengan mereposisi Pancasila.
  2. Reposis Pancasila dalam Tap MPR No. XVIII/1998 itu disertai catatan risalah/penjelasan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan ketetapan sebagai berikut:”Bahwa dasar negara yang dimaksud dalam Ketetapan ini, didalamnya mengandung makna ideology nasional sebagai cita – cita dan tujuan negara.”
  3. setelah mencabut Asas Tunggal Pancasila MPR RI hasil Pemilu 1999 mwlanjutkan dengan serangkaian amandemen (perubahan) UUD 1945 secara bertahap.
  4. Perubahan UUD menggunakan cara adendum, yakni perubahan dengan tetap mempertahankan naskah UUD 1945 sebelum perubahan sebagaimana terdapat dalam lembaran Negara No. 75 tahun 1959 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan naskah perubahan diletakkan melekat pada naskah UUD sebelum perubahan.
  5. penyebutan Pancasila dan UUD 1945 pun patut dikritisi, Pancasila mana yang dimaksudkan ? sebab Pancasila Dasar Falsafah Negara yang sah secara Konstitusional adalah yang (substansi) sila – silanya termakstub pada alinea atau bagian keempat pebukaan UUD 1945. Lain halnya apabila penyebutan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila itu hanya sebagai semboyan politik yang menjadi “lambing persatuan” segenap bangsa Indonesia. (Salim,1952)

 

Simpulan dari buku “DINAMIKA PERUMUSAN Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia dan Implementasinya.”

  1. Dinamika dalam kebersamaan

SEMANGAT kebersamaan dan kehendak lekas merdeka yang berkobar-kobar tercemin dalam sidang-sidang badan penyelidikan, baik pada masa sidang pertama (29 Mei sd 1 Juni 1945) maupun pada masa sidang kedua (10 sd 17 Juli 1945), sekalipun perdebatan sengit kerap terjadi sebagai dinamika dalam pergumulan pemikiran para pemimpin bangsa.

Pancasila yang dipidatokan ir. Soekarno pada 1 Juni 1945, tidaklah sesuai dengan aqidah islam., karena ketuhanan dalam persepsinya adalah keTuhanan secara kebudayaan. “segenap rakyat, hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama,” tegas soekarno. Tiada egoisme agama, dalam terminology sekarang disebut pluralisme agama atau pluralisme, –bukan pluratitas atau kemajemukan— yang haram hukumannya dalam islam. Apalagi Pancasila diperas menjadi tri Sila, dan dapat diperas lagi menjadi Eka Sila atau gotong royong, yang ketuhanannya melebur.

Dalam perspektif aqidah islam, pemahaman ini merusak aqidah, mengotori ajaran tauhid, dan masuk kategori syirik. Islam agama wahyu yang mengajarkan ke-Esa-an Tuhan, ke ESA-an Allah, satu-satunya zat yang wajib disembah, dipatuhi, diibadahi, dan ditaati. Tidak ada yang lain, selain Dia. Muhammad adalah Rasulullah, hamba dan utusan-Nya.

Usai pidato soekarno 1 juni 1945, ketua badan penyelidik, Radjiman membentuk panitia kecil terditi dari 8 orang untuk merumuskan. Dikarenakan hanya ada 2 oang islam dalam panitia kecil itu, dengan persetujuan 38 angota yang hadir dalam rapat “tidak resmi” (masa reses) soekarno mengubah jumlah dan komposisi menjadi 4 nasionalis islami dan 5 representasi nasionalis sekuler, termasuk mewakili umat kristiani.

Rumusan ini dikenal sebagai piagam Jakarta atau gentlemen’s Agreement. Rumusan preambule ini sesuai dengan aqidah islam, karena substansi ajaran islam atau esensi perjuangan umat islam telah masuk kedalamannya, yang diformulasikan dalam kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Rumusan ini diperkuat dalam rapat besar badan penyelidik 14 Juli 1945, dengan membagi preambule 22 Juni 1945 menjadi dua, yaitu pernyataan Indonesia merdeka (Alinea 1,2 dan 3) dan pembukaan (alinea 4), yang masing-masing diawali penyebutan bismilah,  Allah pengasih dan penyayang. Rumusan ini sesuai dengan aqidah islam, karena memang diilhami dan diinspirasi oleh tuntunan ajaran islam. Perumusannya didasari kepada wahyu tuhan yang maha esa sebagimana dicantumkan dalam alquran pada surat almaidah ayat 44,45 dan 47 (dinyatakan oleh haji agoes salim)

 

  1. Dinamika yang menyegat

Sederet peristiwa dapat dijadikan indikasi berubahnya dinamika dalam kebersamaan menjadi dinamika yang menyengat. Mulai dari 7 agustus 1945 pembetukan panitia kemerdekaan dan disetujui oleh panglima Dai nippon untuk asia selatan (tenggara). Anehnya dalam pembentukan panitia kemerdekaan ini tidak ada umat islam yang mewakili. Pada tanggal 12 agustus 1945 Johannes Latuharhary mensosialisasikan sikap penolakannya bila suariat islam dimasukan dalam pembukaan.  Pada tanggal 18 agustus 1945 soekarno menambah jumlah anggota penitia persiapan kemerdekaan sebanyak 6 anggota. 3 diantaranya umat  islam. Menurut moh, hassan dia diminta oleh soekarno dan hatta meyakinkan Ki Bagoes Hadikoesoem agar menerima pencoretan tujuh kata dan menggantinya dengan Yang Maha Esa.

Ketua soekarno meminta agar pernyataan Indonesia merdeka dan pembukaan yang direncanakan oleh badan penyelidik pada 14 Juli 1945 di hapuskan. Dengan demikian terjemah bismillahirrahmanirrahiem ikut terhapus. Kata mukadimah di ganti dengan pembukaan.

Pada saat menjelang pengesahan 18 agustus 1945 I Goesti ketut pudja minta alinea 3 atas berkat rahmat Allah supaya diganti dengan tuhan saja, tuhan yang maha Kuasa. Ketika membaca pembukaan presiden soekarno dalam pidato radionya menyebut Atas berkat Tuhan yang maha Kuasa. Namun dalam, dalam lembaran berita Negara republic Indonesia yang tertulis tetap Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.

Demikianlah “dinamika” politik yang terjadi seputar detik-detik kemerdekaan. Mungkinkah dinamika yang menyengat ini dikarenakan pengaruh dari maksud yang tidak suci seperti diingatkan oleh kyai Abdoel Kahar Moedzakkir dan ulama lainnya ketika beliau mengikuti sidang-sidang badan penyelidik.

 

  1. Konsisten untuk tidak konsisten

FAKTA membuktikan, soekarno konsisten dengan pendiriannya yaitu ber-tuhan secara kebudayaan dengan tiada egoisme agama. Konsisten untuk tidak konsisten dengan keputusan musyawarah.

 

  1. Negarawan yang sebenarnya

Implementasi dasar negara Selma ini tidaklah lepas dari penafsiran penguasa yang mengacu pada dokumen naskah undang-undang dasar tidak otentik. Ketidak jujuran disekitar detik-detik proklamasi menjadi sumber dan pangkal penderitaan bangsa kita, sehingga cita-cita dan tujuan kemerdekaan semakin jauh dari harapan.

“sesungguhnya kejuuran itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan itu menuntun ke surge. Bahwasanya seseorang yang mebiasakannya jujur, hingga ia dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur. “ (HR. Bukhari dan Muslim)

Politik yang berlandaskan aqidah islam menjunjung tinggi kejujuran, tidak menyembunyikan kebenaran, dan menunjukkan kemuliaan akhlak, sehingga melahirkan negarawan, politisi yang peduli dan mendedikasikan hidupnya bagi kemaslahatan seluruh rakyat

Yang terpenting adalah kejujuran menyajikan fakta untuk meluruskan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Artinya berani mengungkapkan kebenaran, tidak menyembunyikan kebenaran, dan berani melakukan koreksi, khususnya terkait dengan perumusan dasar falsafah republik Indonesia agar negeri kita Berjaya, sentausa dibawah bimbingan dan mapunan Alah subhanahu wata’ala.