KAA dan Berdirinya Dunia Ketiga

Konferensi Asia-Afrika dan Berdirinya Dunia Ketiga: Sebuah Renungan*

 

Sebagaimana peristiwa kesejarahan lainnya, Konferensi Asia-Afrika yang diselenggarakan dari tanggal 18 sampai 24 April 1955—yang di dunia internasional juga dikenal sebagai the Bandung Conference, saya kira bagi kebanyakan orang awam seperti saya sendiri, tinggal sekadar sekumpulan kata dan tanggal dalam ingatan yang kabur, cetakan tinta dalam buku-buku sejarah, dan—bagi yang tinggal di Bandung—sekompleks gedung yang terlihat dan terlewat sewaktu mencari minuman dingin di Alun-alun, membeli brokat untuk bahan kebaya di Jalan Dalem Kaum, mengirim surat di Kantor Pos Besar, mendapatkan hiburan di Braga, memburu suku cadang mobil di Jalan Banceuy, atau mencari blender dengan harga bersaing di Jalan ABC. Singkatnya, banyak hal lain yang harus kita pikirkan agar dapat mengisi rumah dan kehidupan kita selain merenungkan makna konferensi yang sudah berlalu 48 tahun.

Mungkin segelintir orang yang dapat mengabaikan tekanan berbagai tagihan—listrik, telepon, air, cicilan rumah, uang sekolah anak; atau yang tidak sibuk memikirkan tengat waktu menyelesaikan tugas-tugas di kantor atau untuk kuliah atau pelajaran sekolah; atau tidak khawatir akan sudah tidaknya menonton film-film terbaru di VCD dan bioskop atau telenovela, sinetron, film India, film seri komedi situasional Amerika atau  mendengar lagu-lagu R&B, hiphop, rock, dangdut terbaru; dapat meluangkan waktu untuk menghadiri pertemuan para ahli sejarah atau tokoh politik yang membahas makna konferensi tersebut bagi serah politik luar negeri Indonesia atau membaca dengan seksama dan penuh perhatian tulisan-tulisan tentang konferensi ini. Karena itu, saya khawatir, peristiwa sejarah yang sedemikian besar dan seharusnya memiliki dampak yang cukup besar pula bagi wawasan dan berbagai aspek kehidupan sehari-hari kita sebagai anggota masyarakat yang kehidupannya pernah sedemikian bergantungnya dan diaturnya oleh imperialisme berbagai kekuatan global, melupakan—sebagaimana kita melupakan sejarah pada umumnya—konferensi yang terjadi karena adanya upaya untuk menunjukkan eksistensi sebagian besar penduduk bumi ini yang sebelumnya (dan sekarang kembali) dianggap sebagai sekadar ladang mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja murah.

Konferensi Asia-Afrika, yang diprakarsai oleh Indonesia, India, Pakistan, Ceylon (kini Sri Lanka), dan Burma (kini Myanmar) dan dihadiri oleh delegasi dari 29 negara yang mewakili lebih dari setengah penduduk bumi pada saat itu, dapat dipahami sebagai usaha bangsa-bangsa yang dahulunya dijajah oleh berbagai kekuatan Eropa menggalang persatuan dalam melepaskan diri dari pengaruh negara-negara yang dahulunya menjajah mereka serta menghindari keterlibatan mereka dari munculnya peseteruan antara dua kekuatan yang baru muncul dari dua Perang Dunia, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam bentuk perang dingin. Dalam hal ini ada usaha untuk menjaga netralitas bangsa-bangsa Asia-Afrika dalam perseteruan global bangsa-bangsa adidaya (yang kemudian memperkokoh politik luar negeri Indonesia yang konon bebas dan aktif), untuk merdeka dari kebergantungan politik dan ekonomi dari negara-negara bekas penjajahnya dengan menggalang kerjasama di antara mereka sendiri. Demikian yang kurang lebih dicanangkan dalam konferensi tersebut.

Dalam konteks kerjasama antarnegara bekas koloni Eropa ini, ada dua konferensi yang perlu saya utarakan di sini yang saya anggap sebagai pendahulu Konferensi Asia-Afrika. Pertama, adalah pertemuan di Colombo, Ceylon pada tahun 1951 yang diprakarsai Inggris dalam upaya membina kerja sama ekonomi awalnya dengan Persemakmuran bekas jajahannya, namun kemudian melibatkan negara lain termasuk Indonesia. Mulai dari pertemuan inilah ada prakarsa untuk kelak menyelenggarakan konferensi di Bandung. Dalam pemahaman ini, kita dapat memperoleh kesan bahwa upaya bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk memperjuangkan dirinya sendiri dari awalnya sudah ada campur tangan kekuatan Eropa (ramifikasi dari pemahaman ini akan dibahas di bagian selanjutnya dalam tulisan ini). Pertemuan kedua adalah sebuah konferensi yang diriwayatkan Jawaharlal Nehru dalam Bab XXIII An Autobiography-nya, yaitu Kongres Bangsa-bangsa Tertindas pada bulan Februari 1927, yang dihadirinya sendiri sebagai wakil dari Kongres India. Menurut Nehru, pertemuan itu dihadiri oleh wakil-wakil organisasi nasional dari Amerika Latin, Jawa, Indo-Cina, Palestina, Suriah, Mesir, Arab-Afrika Utara, dan Afrika Hitam serta perwakilan dari organisasi buruh dan tokoh perjuangan buruh dari Asia, Afrika, dan Eropa. Sekali lagi kita melihat adanya kepentingan bersama antara golongan nasionalis dan komunis dalam menghadapi imperialisme Barat yang dipandang sebagai puncaknya eksploitasi kapitalis. Yang menarik tentang pertemuan ini adalah peristiwa ini tidak lazim dimasukkan ke dalam catatan sejarah, padahal Nehru menjadikan riwayat tentang kongres tersebut dalam satu bab tersendiri.

Konferensi Asia-Afrika dapat pula dipandang sebagai usaha untuk membangun identitas kebangsaan baru (mengingat bahwa memang konsep bangsa baru saja dikembangkan di negara-negara Asia dan Afrika). Pada saat itu hampir semua bangsa terjajah yang tadinya berada dalam dominasi negara Eropa sudah meraih kemerdekaan formal, dan harus membangun wawasan baru tentang diri mereka setelah sebelumnya mendefinisikan dirinya dengan berbagai kerangka dari etnisitas, keagamaan, kedinastian, sampai kebangsaan. Konferensi Asia-Afrika membawa wawasan kebangsaan ke tingkat tataran internasional dan, dapatlah dikatakan, ikut menyumbang cukup besar terhadap penciptaan entitas yang kini kita kenal sebagai Dunia Ketiga (pada satu kesempatan bahkan Edward Said dalam bukunya yang termasyhur Orientalism menyebut entitas ini sebagai “Bandung”), yaitu satu kesatuan kekuatan antarbangsa yang memberi respons terhadap imperialisme Barat, sebagaimana juga fungsi yang dijalankan juga oleh entitas-entitas lain terutama Islam dan komunisme internasional. Dengan kata lain, Konferensi Asia-Afrika merupakan semacam kelanjutan dari dibentuknya bangsa sebagai imagined communities, sebagai mana yang dikatakan Ben Anderson, yang membentuk kolektivitas yang lebih tinggi: sebuah komunitas transnasional, seperti ummah Islamiyyah atau “kaum buruh sedunia”—yang sesungguhnya juga ikut ambil bagian dalam dan memberi kontribusi terhadap Konferensi Asia-Afrika, yang artinya juga ikut berperan dalam menciptakan Dunia Ketiga sebagaimana kita kenal sekarang. Memang dalam perkembangannya ketiga entitas ini tidak dengan mudah dibedakan satu sama lain karena dalam kenyataannya (harus diingat bahwa sebagaimana juga bangsa, ketiga entitas ini bersifat imagined, konseptual bukan kenyataan alamiah) ummah, kaum buruh, Asia, Afrika, Dunia Ketiga dikhayalkan oleh orang-orang yang sama, yaitu, dengan meminjam istilah Frantz Fanon “kaum hinanya bumi ini” atau the wretched of the earth. Dalam hal ini, kita tinggal mengambil contoh dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia betapa Serikat Islam. Organisasi ini selain yang jelas menyandang identitas keagamaan namun pada waktu yag sama dimotivasi oleh kepentingan ekonomi dan politik dengan menyuarakan kepentingan rakyat biasa. Dengan demikian tidak mengherankan bila pergerakannya melibatkan tokoh seperti Semaun, yang buruh kereta api yang aktif dalam gerakan buruh dan kemudian menjadi tokoh penting dalam Partai Komunis. Juga, wajar bila tokoh Serikat Islam seperti Suwardi Suryaningrat dan Abdul Muis mendukung perjuangan yang dilakukan oleh Indische Partij.

Konsep Dunia Ketiga ini dapat dipahami dari berbagai perspektif. Pertama, Dunia Ketiga adalah dunia ketiga karena ia secara historis merupakan pihak ketiga dalam persaingan ekonomi yang terjadi. Misalnya, dalam masa kedua Perang Dunia—yang dapat dipandang sebagai puncak perselisihan kedua pihak yang bersaing dalam memperebutkan wilayah yang menghasilkan sumber daya alam, tenaga kerja dan sekaligus pasar, ada aliansi negara-negara Sekutu yang bersaing dengan negara-negara yang bergabung dalam As (keduanya sebagai pihak pertama dan kedua, bergantung sudut pandangnya). Yang menjadi pihak ketiga adalah wilayah yang diperebutkan. George Orwell, seorang sastrawan Inggris, dalam novelnya 1984 (1948)mengiaskan Dunia Ketiga ini dengan mengatakan: “Di antara batas-batas negara-negara adidaya, dan tidak secara tetap dikuasai salah satu di antaranya, ada [wilayah yang] kurang lebih [berbentuk] segi-empat yang sudut-sudutnya berada di Tangier [Maroko], Brazzaville [Kongo], Darwin  [Australia], dan Hong Kong, yang menjadi tempat tinggal bagi seperlima penduduk dunia. Demi menguasai daerah-daerah yang berpenduduk padat inilah … tiga kekuatan dunia senantiasa bersaing. Dalam prakteknya tidak ada satu kekuatan pun yang pernah menguasai keseluruhan wilayah yang diperselisihkan ini. Sebagian-sebagian selalu berpindah-pindah tangan …. Semua wilayah yang dipersengketai ini mengandung mineral berharga dan beberapa di antaranya menghasilkan  produk nabati seperti karet…. Namun yang paling penting adalah bahwa semuanya mengandung sumber tenaga kerja murah yang tidak ada habis-habisnya…. Siapapun yang menguasai Afrika katulistiwa, atau negeri-negeri di Timur Tengah, atau India Selatan, atau Kepulauan Indonesia, menguasai pula tubuh beratus juta kuli yang berupah buruk dan bekerja keras.”

Dalam novelnya tersebut, Orwell menyebut adanya tiga kekuatan. Yang pertama merupakan metafor untuk blok Barat pimpinan Amerika Serikat dan yang kedua adalah kiasan bagi blok Timur pimpinan Uni Soviet, sedangkan kekuatan ketiga yaitu Cina, yang nota bene mendukung penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika. Yang menarik perhatian saya bukanlah siapa yang termasuk dalam blok mana melainkan bahwa Dunia Ketiga tidak berperan sebagai subjek dalam persaingan ini melainkan sebagai objek yang diperebutkan. Aliansi pihak yang bersaing bias berubah-ubah dari awalnya persaingan Spanyol dan Portugis, kemudian Inggris dan Perancis (yang didukung Amerika Serikat yang baru merdeka dari Inggris), kemudian Sekutu (termasuk Rusia dan Cina) dan As (Jerman, Jepang, Italia), dan akhirnya blok Amerika Serikat (dengan Inggris dan Australia) dan blok Uni Soviet. Namun, yang tetap adalah pihak yang dieksploitasi, secara historis (beda dengan konfigurasi yang ditawarkan Orwell) termasuk Cina.

Perspektif kedua yang dapat kita gunakan untuk memahami konsep Dunia Ketiga adalah memandang Dunia Ketiga sebagai evolusi dari konsep Third Estate atau Golongan Ketiga dalam tatanan masyarakat feudal Perancis di masa pra-Revolusi Perancis, yang terdiri atas kaum bangsawan, kelompok otoritas gereja, dan golongan ketiga yang paling lemah, yaitu pedagang, professional, buruh, dan tani. Sebagaimana pula dalam kerangka pandang Dunia Ketiga sebagai objek yang diperebutkan, Dunia Ketiga sebagai pewaris Golongan Ketiga tidak mempunyai kekuatan untuk ikut serta dalam bersuara untuk menata kehidupan bermasyarakat apalagi bernegara dan bahkan tidak pula dalam beragama. Hal lain yang serupa dalam perspektif ini adalah bahwa akan tampak dalam perkembangan historisnya bahwa pihak yang digolongkan dalam satu golongan atau yang lainnya berubah-ubah. Revolusi Perancis, selain dapat dipandang sebagai tonggak dalam penegakkan demokrasi melawan otoritas mutlak yang mengaku mendapat kewenangan dari Tuhan, juga bias dilihat sebagai monumen bangkitnya kelas menengah atau kaum borjuis. Kaum ini dalam tatanan masyarakat Eropa saat itu, dan kemudian melalui imperialisme Barat juga dalam tatanan sebagaian besar masyarakat di bumi, mengambil alih posisi yang tadinya dipegang oleh pihak bangsawan dan gereja. Bermula dengan merkantilisme kemudian kapitalisme yang puncaknya keberhasilannya berupa imperialisme, kaum borjuis kemudian menguasai dunia. Dengan demikian, kita dapat pula memandang Revolusi Perancis sebagai bangkitnya kelas menengah dari Third Estate, meninggalkan kaum buruh dan tani, dan menjadi pihak yang berkuasa yang kini tanpa ada raja lagi di atasnya. Tanpa adanya raja, berbagai anggota kalangan menengah dapat berseteru satu sama lain melewati batas-batas negara, yang memuncak pada kedua Perang Dunia: babak final dalam pertandingan memperebutkan sumber daya, tenaga kerja, dan pasar.

Pola semacam ini dapat pula kita lihat bahkan dalam perkembangan komunisme, yang sedianya mengaku mewakili kepentingan buruh dan tani dalam menghadapi kaum pemegang modal yang keluar dari Golongan Ketiga dan mengkhianati cita-cita liberte, egalite, fraternite. Orwell (yang sendirinya adalah seorang sosialis) dalam novelnya 1984  dan juga  Animal Farm kembali mengritik perkembangan politik yag terjadi di Uni Soviet, yang mengusung cita-cita marxis, yaitu menghilangkan diskrimisasi kelas dalam masyrakat namun dalam memperjuangkannya menciptakan hirarki kekuasaan atau hegemoni baru., seperti halnya PKI pada akhir tahun 1940-an yang mengaku memperjuangkan kepentingan kaum buruh dengan mengandalkan perjuangan yang dijalankan kelompok elit partai dan mengabaikan keterlibatan kaum buruh itu sendiri.

Setelah Dunia Ketiga menjadi penonton bisu dalam persaingan bangsawan (sekuler) dan gereja (agama) atau antarbangsawan atau antar pimpinan gereja dalam masyarakat feodal; dan kemudian dalam pertandingan antara negara-negara kaya pemilik modal di zaman kolonial; kemudian dalam perlombaan antara Barat dan Uni Soviet di era perang dingin; apakah dengan adanya Konferensi Asia-Afrika pola yang senantiasa terjadi sebelumnya tidak akan terulang lagi? Akankan sebagian kelompok yang wakil-wakilnya hadir dalam Konferensi akan keluar dari semangat solidaritas kaum yang tertindas dan kemudian justru menempati posisi pihak yang menzalimi bekas saudara seperjuangannya? Atau, lebih mengerikan lagi, jangan-jangan hal itu sudah terjadi. Jadi, walaupun adanya berbagai revolusi, reformasi, perang, dan peristiwa penting lainnya yang mengubah sejarah menyebabkan diuntungkannya kalangan-kalangan tertentu, sebagian besar manusia masih tetap menjaadi penonton bisu yang mungkin malah sudah dibutakan sehingga tinggal bisu tanpa bisa menonton sekalipun. Edward Said dalam esainya yang berjudul “Nationalism, Human Rights, and Interpretation” (dalam Raritan, 1993) mewanti-wanti bahwa “jika memang sejarah imperialisme menyingkap suatu pola wacana budaya yang fasih yang dibentuk dan disesuaikan atas dasar kebanggaan dan keistimewaan bangsa agar mereka dapat bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang non-Eropa, tentunya benar pula bahwa suatu nasionalisme dengan usaha pengusiran dan perlawanannya terhadap penjajahan saja tidak cukup untuk menjamin bahwa pola kesewenangannya tidak akan berulang di negara-negara yang baru merdeka.”

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dan dipertimbangkan dari peringatan Said tadi. Pertama, imperialisme, seperti yang dikatakan Joseph Conrad dalam novela Heart of Darkness, “bukanlah hal yang elok jika dipandang dekat-dekat.” Artinya, para pelaku dalam usaha imperialis memerlukan justifikasi atas tindakannya menzalimi dan mengeksploitasi orang lain, dan strategi yang sering digunakan untuk membenarkan imperialisme yang dilancarkan suatu bangsa adalah dengan mengatakan bahwa bangsa tersebut memang secara esensial atau hakiki bermartabat lebih tinggi dan bersifat lebih terpuji daripada bangsa yang dijajahnya sehingga dibenarkan bangsa tersebut mengambil alih tanggung jawab mengelola sumber daya alam negeri dan bahkan diri bangsa yang yang dijajah. Harus ada “sebuah komitmen…yang lebih luhur daripada laba, sebuah komimen yang disebarluaskan, yang di satu pihak, membolehkan insan-insan beradab  menerima gagasan bahwa wilayah-wilayah terpencil dan penduduk aslinya harus ditundukkan, dan, di pihak lain, meremajakan semangat metropolis sehingga insan-insan beradab ini dapat membayangkan imperium sebagai kewajiban yang abadi dan hampir metafisik dalam menguasai bangsa yang lebih rendah, hina, dan terbelakang” (Said, 1993).

Karena itu, tidaklah mengherankan bila sejarah mencatat usaha mengikutsertakan syiar agama dalam upaya imperial seperti yang dilibatkannya zending Protestan dalam dominasi kolonial Belanda di Hindia Timur, misionaris Katolik dalam penaklukan benua Amerika oleh Spanyol, dakwah Islam dalam imperialisme Turki Usmani di Timur dan Asia Tengah, iman Yahudi dalam invasi Zionis ke Palestina, dan (dalam versi sekulernya) wacana demokrasi dalam agresi Amerika ke Irak akhir-akhir ini. Said dalam Culture and Imperialism (1993) bahkan menilai bahwa imperialisme Inggris dapat begitu langgeng karena didukung denankonsolidasi visi tentang imperialisme Inggris melalui novel dengan rigiditas konvensi-konvensinya tentang alur dan penokohan, yang merupakan, meminjam definisi Foucault, “sebuah sistem prosedur yang teratur dalam produksi, regulasi, distribusi, sirkulasi, dan operasi pernyataan-pernyataan yang terkait dengan hubungan timbal-balik dengan sistem-sistem kekuasaan yang menghasilkan dan memeliharanya, dan kepada pengaruh kekuasaan yang diciptakannya dan memperluasnya.” Visi imperial melalui novel ini disalurkan dan disebarluaskan ke warga Inggris dan, melalui pendidikan kolonial ala politik etis, juga kepada warga negeri yang dijajahnya.

Hal kedua yang dapat kita simpulkan dari pernyataan Said adalah bahwa secara historis cara melakukan resistensi terhadap esensialisme imperial adalah dengan melawannya dengan esensialimse tandingan, seperti menyaingkan kebenaran yang ditegakkan oleh imperialisme Barat dengan kebenaran esensialis versi Islam atau kebudayaan pribumi. Dari sejarah dan bahkan (kalau kita mau membuka mata) kondisi dewasa ini, nativisme menjadi senjata makan tuan bagi negara-negara di Asia dan Afrika karena memberi peluang bagi kepicikan untuk menzalimi anggota bangsa sendiri setelah menggunakan kepicikan tersebut untuk mengusir penjajah. Lihat saja yang dilakukan pemerintah Irak terhadap masyarakat Kurdi, atau Etiopia terhadap Eritrea, atau Indonesia terhadap Papua, Aceh, keturunan Cina, yang terlibat G30S/PKI, dan bahkan warga Ciparay dengan dalih nasionalisme atau agama. Mungkin juga kepicikan semacam inilah salah satu penyebab tidak banyak artinya Konferensi Asia-Afrika bagi perkembangan sejarah bangsa-bangsa di Asia dan Afrika selain diselenggarakannya KTT Non-Blok yang memakan biaya banyak. Esensialisme identitas bukan saja menyediakan justifikasi bagi imperialisme atau pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam wilayah suatu negara melainkan juga memberi dalil bagi konflik antara bangsa Asia-Afrika yang satu dengan yang lain seperti antara Iran dan Irak, Irak dan Kuwait, India dan Pakistan, Cina dan Taiwan, Indonesia dan Malaysia.

Sehubungan dengan masalah ini, Pieterse dan Parekh (1995) melihat adanya tiga tahapan yang dilalui oleh bangsa yang terjajah: (1) dekolonisasi formal, (2) dekolonisasi internal, dan (3) pascakolonialitas. Dekolonisasi formal lazimnya dicapai dengan deklarasi kemerdekaan dan diraihnya kedaulatan negara-bangsa baru. Dalam hal ini, Indonesia mencapainya antara 17 Agustus 1945 ketika diproklamaasikannya kemerdekaan Indonesia sampai 27 Desember 1949 ketika diakuinya kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Belanda sejak usaha perjuangan sejak awal abad ke-20.

Tahap kedua yang disebut sebagai dekolonisasi internal melibatkan dekolonisasi pikiran (decolonisation of the imagination atau the decolonisation of the imagination). Dekolonisasi pikiran ini, yang menurut Pieterse dan Parekh merupakan tahap yang krusial, penting dalam rangka merespons konsolidasi visi kekuatan imperialis melalui pembangunan wacana yang membenarkan imperialisme dan kolonialisme. Usaha dekolonisasi pikiran inipun sesungguhnya sudah dimulai setidaknya sejaknya dari tahun 1920-an dengan dimajukannya sastra dan bahasa Indonesia melalui karya-karya sastra dan surat kabar, ditambah lagi dengan peristiwa monumental Sumpah Pemuda yang dengan menggunakan bahasa Indonesia mendeklarasikan secara kelahiran bangsa, tanah air, dan bahasa Indonesia. Namun pemilihan genre karya sastra sebagai medium dekolonisasi internal bermasalah karena penggunaan modus tulisan yang tidak dapat diakses oleh kebanyakan orang. Dengan demikian, upaya dekolonisasi, walaupun sebesar Konferensi Asia-Afrika menjadi usaha kelompok elit yang menjadi pejabat negara dan tidak menjadi sebuah upaya kolektif dalam bentuk gerakan sosial yang berawal dan berjalan di tingkat akar rumput.

Permasalahan dengan bentuk tulisan inilah yang menyebabkan sastrawan Irlandia W. B. Yeats menaruh perhatian pada penggunaan teater sebagai medium decolonisation of the mind. Awalnya Yeats juga cenderung esensialis dan romantik dalam pandangannya tentang Irlandia sehubungan dengan kondisi negeri tersebut sebagai jajahan Inggris, dan berkarya terutama melalui genre puisi. Karena itu, ia mempelopori gerakan yang disebut Irish Revival dengan cara merujuk kembali kepada mitos dan legenda Keltik/Irlandia. Namun dalam upayanya tersebut, kemudian ia beralih ke drama karena dianggapnya dengan demikian kesadaran akan kondisi terjajah dapat merambah ke masyarakat umum. Lebih menguntungkan lagi, proses dekolonisasi pikiran ini dilanjutkan bahkan dengan generasi yang ada sekarang dan bisa menginfiltrasi salah satu institusi utama wacana hegemoni Barat yaitu MTV melalui karya-karya kelompok musik populer seperti U2 dan The Cranberries, yang dalam lagunya secara sadar merujuk pada berbagai peristiwa sejarah perjuangan Irlandia terhadap Inggris atau bahkan kepada perjuangan dekolonisasi pikiran Yeats sendiri. Dekolonisasi pikiran pun sejak awal tahun 1990-an dapat memanfaatkan ketersebarluasan akses film Hollywood seperti yang terjadi melalui film misalnya “In the Name of the Father” atau “Far and Away.”

Sayangnya, dekolonisasi internal dalam kasus Indonesia tidak berjalan sebagaimana yang terjadi di Irlandia (betapapun kasus Irlandia secara formal masih harus berhadapan dengan situasi di Irlandia Utara).  Karya-karya yang merepresentasikan kesadaran akan pengaruh kekuatan global yang beroperasi di dalam negeri yang sudah dipelopori sejak tahun 1920-an berhenti di Pramoedya Ananta Toer, dan kini hanya berlanjut di Ayu Utami. Media populer seperti musik, film, komik, dan bahkan berita lebih menyedihkan lagi. Dengan kondisi imajinasi dan wawasan manusia sebagaimana yang dipelihara sekarang, makna Konferensi Asia-Afrika bagi kebanyakan tidaklah berlebihan bila dikatakan tidak ada. Jika Dasa Sila Bandung yang dihasilkan Konferensi Asia-Afrika dipandang sebagai manifestasi dari penyuaraan benak the new emerging forces, maka bangsa Asia-Afrika atau Dunia Ketiga atau setidaknya Indonesia hanyalah orang ketiga dalam narasi besar wacana dominan Barat. Artinya, Dunia Ketiga adalah dunia ketiga karena ia bukan orang pertama sebagai penutur atau narator atau aku liris yang menciptakan sejarah, bukan pula orang kedua yang mendapatkan kehormatan untuk mendengarkan atau membaca dan kemudian menafsir dan menilai narasi tersebut. Dunia Ketiga adalah dunia ketiga karena ia hanyalah orang ketiga yang cuma diceritakan dan didefinisikan tanpa berpeluang, karena tidak mampu, ikut serta dalam pembentukan wacananya.

Raymond Williams dalam Marxism and Literature mengidentifikasi adanya (1) wacana dominan, (2) wacana limbahan (residual), dan (3) wacana bangkitan (emergent) dalam hegemoni diskursi. Wacana dominan adalah sistem ideologis yang mengatur produksi, regulasi, distribusi, sirkulasi, dan operasi seperangkat pernyataan yang ditentukannya sebagai kebenaran. Wacana limbahan adalah sisa dari wacana yang sebelumnya mungkin pernah dominan yang hidup di pinggiran wacana dominan seperti kebudayaan Kanekes di margin kehidupan masyarakat modern Jawa Barat. Wacana bangkitan adalah wacana yang sama sekali baru dan berpotensi menjadi atau setidaknya bersaing dengan wacana dominan yang sedang berlaku. Upaya yang pernah dilakukan Yeats dengan berusaha menghidupkan kembali wacana Keltik-Irlandia yang sudah mati dalam menghadapi dominasi wacana imperial Inggris atau kaum hippie tahun 1960-an dengan berusaha menghidupkan kebudayaan non-Barat yang dianggapnya sebagai masa lalu kebudayaan Barat dalam menghadapi dominasi wacana kapitalisme global yang dianggapnya sebagai kelanjutan dari imperialisme yang fasis merupakan contoh upaya untuk memanfaatkan wacana limbahan sebagai alat melawan wacana dominan, sebuah usaha yang terbukti gagal. Demikian pula kiranya upaya untuk mengembalikan lagi ingatan tentang kejayaan Majapahit, Siliwangi, Romawi, wangsa Bharata, atau Khilafah Islamiyah. Serupa pulalah jika ada upaya untuk menghidupkan semangat nativis etnosentris seperti Arabisme, Zionisme, négritude, atau Sundaisme karena yang diperlukan adalah suatu sistem kehidupan yang utuh bukan serpihan-serpihan ingatan yang digali dari timbunan debu di gudang budaya kita.

Jika Sukarno mengidentifikasikan bangsa-bangsa Asia, Afrika, Eropa Timur, Karibia, dan Amerika Latin sebagai the new emerging forces, dapatlah disimpulkan siratannya bahwa ia berharap bahwa kekuatan baru ini akan mampu bersuara untuk menghasilkan emergent discourse dalam menghadapi dominasi wacana kapitalisme global yang dinilai sebagai neokolonialisme. Namun, Dasa Sila Bandung sebagai satu teks yang diharapkan memicu terciptanya wacana bangkitan ini juga menjadi teks terakhir. Wacana baru ini bangkit dan kemudian menjadi limbahan yang disimpan di museum di Jalan Asia-Afrika, begitu cepat layu karena, menurut hemat saya, suatu wacana tidak bisa hidup hanya diusung oleh seorang Sukarno, Nehru, Jinnah, U Than, Castro, Tito, Khomeini, Said, Yeats, Williams, Blair, atau Bush. Sebuah wacana hanya bisa bertahan hidup dengan pengoperasian (dengan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis) khazanah pernyataan yang yang membangun wacana tersebut oleh sebuah masyarakat dalam dialog kesehariannya. Jika Konferensi Asia-Afrika hanya terjadi pada tahun 1955 dan hanya melibatkan pejabat dari 29 negara, maka penjajahan di atas bumi tidak akan pernah dihapuskan karena tahap dekolonisasi internal tidak pernah rampung.

Edward Said mengatakan bahwa dalam berbicara tentang kolonialisme pada khususnya dan masa lalu pada umumnya, sulit menentukan sudah berakhir belumnya kondisi masa lalu itu atau jangan-jangan situasi tersebut masih berlangsung walaupun dalam bentuk yang berbeda. Artinya, jika tahap dekolonisasi pikiran belum ditempuh, maka hampir bisa dipastikan adalah bahwa betapapun dominasi Eropa tidak hadir secara fisik (kecuali mungkin dalam bentuk preferensi orang untuk belajar bahasa asing dengan native speaker yang dianggapnya memiliki otoritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengajar lokal), modal asing secara nyata masih mengatur kehidupan sehari-hari kita sebagai anggota Dunia Ketiga. Ini berarti secara internal kita masih dijajah walaupun secara formal kita sudah merdeka. Kalaupun kita, di satu pihak, bisa berkata-kata tentang betapa kita membenci produk buatan Amerika dan mengancam akan memboikotnya atau mengecam kebijakan negara-negara Amerika dan Eropa Barat, di lain pihak kita tetap berhasrat mengonsumsi makanan, pakaian, sepatu, konsep tata negara, puisi, novel, film, lagu, ilmu, teknologi kalimat-kalimat yang yang diproduksi wacana kapitalisme global, yang standar mutunya diregulasinya, yang distribusinya dikelola periklanan dan propagandanya, yang sirkulasinya disalurkan oleh ekonominya, yang konsumsinya digalakkan hasrat yang dibangkitkannya. Dalam keadaan seperti ini kita menjadi penderita skizofrenia yang benaknya tidak utuh. Deleuze dan Guattari menganggap ini hal yang tak terelakkan terjadi dalam wacana kapitalisme global yang menciptakan sebuah mesin hasrat (desiring machine) yang kita menjadi bagiannya sekaligus konsumen produknya. Sayangnya, saat ini kita (anggota maasyarakat pada umumnya) bukanlah pihak yang mengoperasikan mesin tersebut. Dalam keadaan seperti ini kita tidak kunjung sampai ke tahap pascakolonialitas yang menerima segala konsekuensi masa lalu kita dan menerima bahwa masa lalu telah berakhir, karena mesin itu senantiasa membuat kita berhasrat menghidupkan khayalan kita tentang hal-hal yang sudah mati dan menghalangi kita untuk menjadi penutur kisah yang tokoh utamanya adalah kita sendiri. Paulo Freire menyarankan bahwa sesungguhnya baik si penggerak mesin dan yang digerakkan mesin sama-sama tidak utuh kemanusiaannya; yang satu karena menzalimi dan yang lain karena dizalimi. Dengan pendidikan yang bertujuan untuk memfasilitasi upaya untuk mengembalikan keutuhan kemanusiaan setiap insan, baik yan menzalimi maupun yang dizalimi; setiap individu dapat terbebaskan dari pengaruh si mesin dan meraih kembali kemanusiaannya. Konon, tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah menciptakan manusia Indonesia seutuhnya (tidak skizofrenik). Kalau begitu, masih ada harapan Dunia Ketiga dapat menjadi orang pertama dalam menarasikan sejarah kehidupan individu-individu di dalamnya, bukan sekadar menjadi objek proyeksi pihak lain. Kalau begitu kita bisa mengenang pembicaraan dan deklarasi yang dihasilkan para pemimpin dari 29 negara di Asia dan Afrika di antara tanggal 18 dan 24 April 1955 dan mengabadikannya dalam museum dan buku sejarah, sedangkan kita sendiri melanjutkan maknanya keitka berbicara satu sama lain kini dan di sini.

Jadi, pertanyaannya adalah, setelah 48 tahun, sambil mencari minuman dingin di Alun-alun, membeli brokat untuk bahan kebaya di Jalan Dalem Kaum, mengirim surat di Kantor Pos Besar, mendapatkan hiburan di Braga, memburu suku cadang mobil di Jalan Banceuy, atau mencari blender dengan harga bersaing di Jalan ABC, seraya melirik ke gedung yang pernah menyaksikan para delegasi yang terhormat dari 29 negara, dapatkah Dunia Ketiga berbicara lagi tetapi kali ini seluruhnya dan seutuhnya?

 

Penulis mengajar teori kritik dan sastra Inggris di Jurusan Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran.

 

* Terbit di Harian Pikiran Rakyat, Kamis dan Jumat, 17-18 April 2003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *